Ilustrasi guru mengajar Sekolah Dasar | Foto World Bank

Asmarainjogja.id--Tersebutlah di sebuah negeri curang, terdapat dua orangtua yang sangat menyayangi dan memerhatikan masa depan pendidikan putra mereka. Karena sudah kelas akhir menjelang SMP, kedua orang tua itu sibuk berfikir untuk menyekolahkan putra mereka.

Orangtua murid pertama, mendidik puteranya sepenuh hati, membiayai les privat, mendorong untuk belajar maksimal. Dengan harapan, agar kelak mendapat nilai baik dan dapat menyekolahkan anaknya ke SMPN 1. Sekolah favorit SMP ketika itu.

Pada saat yang sama, orangtua murid kedua sedang sibuk di kelurahan. Tujuannya sama,   mempersiapkan Puteranya agar bisa sekolah di SMP favorit. Orangtua pertama, mengupayakan dengan nilai. Sementara orangtua kedua, mengupayakan dengan mengajukan surat permohonan Perpindahan domisili, agar berubah domisilinya di wilayah sekitar SMP favorit. dengan alasan dekat dengan tempat kerja. Untuk ikhtiar ini, orangtua kedua sampai rela mengontrak rumah sementara, untuk mengurus perpindahan domisili.

Pengumuman hasil ujian SD telah keluar, semua orangtua sibuk mencarikan anaknya sekolah SMP. Orangtua pertama dan orang tua kedua, bertemu di sebuah SMPN favorit. Orang tua pertama, menjelaskan nilai anaknya yang bagus, hasil didikan, les privat, dan semangat belajar sang anak, sambil menyodorkan setumpuk berkas bukti prestasi anaknya. Sementara, orangtua kedua, hanya diam dan menyodorkan domisili baru yang diurusnya, yang berada di wilayah dekat SMPN favorit.

Singkat cerita, anak orangtua pertama tidak diterima,  sementara anak orang tua kedua lulus seleksi dan diterima SMPN favorit, bermodalkan surat domisili. Setumpuk kertas prestasi anak orangtua pertama, yang diperoleh dengan susah payah tidak dipertimbangkan pihak sekolah.

Itulah realitas pendidikan era now, orangtua membawa anak masuk sekolah tapi diukur menggunakan meteran seperti ingin menjahit baju. Ukuran penerimaan ada pada jauh dekatnya domisili, bukan pada kemampuan dan prestasi.

Kalau kita berasumsi, semua sekolah baik, semua sekolah gratis, semua sekolah bisa sesuai dengan keinginan dan visi peserta didik, termasuk orang tua, tentu tidak ada masalah. Di tempat yang terdekat, orangtua bisa menyekolahkan anaknya di sekolah yang baik sesuai dengan minat dan potensi anak.

Tapi apakah realitasnya demikian? Terpikirkan tidak, para pemangku kebijakan yang sok pinter  bikin kebijakan zonasi, tentang kualitas sekolah yang belum merata? Biaya pendidikan yang tidak sama ? Minat anak terhadap sekolah yang berbeda?

Terpikir tidak, anak dengan minat masuk SMKN tetapi di wilayahnya hanya ada SMA. Padahal, dia ingin ke SMKN karena pertimbangan minat, juga karena biaya murah. Sementara SMA di  dekat rumah, adanya hanya   SMA swasta, meski favorit tapi biaya mahal. Lagi pula, dia tidak ingin ke SMA karena punya kesadaran orangtua kurang mampu. Tidak mungkin lanjut kuliah, sehingga memilih ke SMK.

Jika sekolah ke SMKN, selain murah harapannya saat lulus punya keahlian praktis. Kemampuan praktis ini Bisa langsung untuk modal mengais rezeki membantu orangtua. Minimal untuk modal usaha ganti olie dan tambal ban saat lulus nanti.

Lagi pula, anak dengan kemampuan, kecerdasan tinggi, nilai baik, seharusnya punya hak untuk sekolah di sekolah yang baik? Kenapa hak itu dihapus, hanya karena domisili? Karena tidak berada di zonasi sekolah yang diinginkannya?  Apakah  celah 'zonasi' ini tidak dimanfaatkan oknum? Untuk mengais duit dari orang kaya yang anaknya ingin sekolah di sekolah favorit, yang siap mengeluarkan biaya apapun dan dalam jumlah berapapun?

Bukanlah urusan domisili ini urusan prerogratif sekolah? Apakah orang tua yang ditolak karena tidak satu zonasi, mendapat hak untuk mengakses domisili peserta didik lainnya? Agar hatinya ridho, bahwa yang diterima benar-benar satu domisili sekolah? Lantas, siapa yang menjamin domisili ini alami bukan rekayasa? Dan bagaimana anak yang terpaksa tidak sekolah, karena di tempat domisilinya tidak ada sekolah, kalaupun ada sekolah swasta yang mahal. Lantas, zonasi lainnya apakah akan menjamin menampung anak, jika zonasi pertama tidak lolos?

Dan, apakah tidak terbaca psikologi orangtua yang akan rela 'berkorban apapun' demi sekolah anaknya. Dan, apakah tidak terpikir ini akan menjadi celah bagi oknum sekolah untuk membuka 'tambang baru' untuk mengeksploitasi kegalauan orangtua peserta didik?  Rezim ini benar-benar amatiran, mengelola anak mau sekolah saja tidak becus. Membuat sistem penerimaan berbasis zonasi, jelas merusak motivasi dan iklim kompetisi dalam dunia pendidikan.

Alih-alih mau menjadi negara maju, urusan penerimaan siswa baru bikin pusing orangtua. Apalagi mau berusaha  menyaingi ekonomi negara China, bikin mobil SMK saja sampai saat ini tidak muncul wujudnya. Maka seharusnya pemerintah lebih jeli dalam merancang sistem pedidikan yang lebih bebasis kebutuhan,  bukan keuntungan.

Dengan menggunakan sistem zonasi, maka akan semakin memunculkan masalah baru bukan malah menjadi solusi.   Karena justru itu akan berpengaruh pada sekolah yang terletak pada jumlah penduduk banyak dan sedikit. Karena hanya akan terjadi penumpukan siswa pada satu sekolah yang di situ terdapat banyak penduduknya. Sementara sekolah yang penduduknya sedikit, otomatis kurang siswa.   Tentu akan menimbulkan ketidak seimbangan.

  Jadi segala kebijakan tambal sulam yang mengeruk pundi rupiah menciptakan bencana di  dunia pendidikan seharusnya di lawan.   Ya Allah, berilah kami kesabaran untuk menghadapi rezim curang, yang amatiran, yang memaksa terus berkuasa padahal tak memiliki kemampuan mengelola kekuasaan.

Penulis: Faisal PS, Penanggung Jawab Bintang Inspirasi

Baca juga artikel Faisal PS lainnya:

Dari Air Bersih Ia Membunuh

Wisata Pelosok Jepitu Terkendala Jalan 

Angklung, Seni Mahal yang Direcehkan 

Super Daster di Pasar Beringharjo

Sisi Gelap Keindahan Nol Kilometer Yogyakarta 



Komentar Untuk artikel Ini (0)

Posting komentar

Nama
Lokasi
Email
URL
Komentar
  captcha contact us
Silakan masukkan kode diatas