Untuk keluar warga harus menaiki kapal di sungai Sebakung | Foto Kalpison

Sejak tahun 2000 kabupaten Nunukan terbentuk menjadi daerah otonomi baru, dan sudah kurang lebih 17 tahun berotonomi daerah dengan jumlah kecamatan yakni 19 kecamatan pada saat ini.

Secara geografis kabupaten Nunukan terdiri dari pulau dan daratan, pesisir laut, dan daratan pelosok pedalaman, perbatasan daratan dan laut, kota dan pedasaaan.

Luas wilayah kabupaten Nunukan kurang lebih 13.841,90 kilometer persegi, dan dari luasan wilayah keseluruhan 96 % itu berada di wilayah daratan pedalaman, pelosok desa.

Jumlah penduduk kabupaten Nunukan pada tahun 2017 kurang lebih 200 ribu lebih.

Pendapatan daerah TA 2018 adalah 1.207 Triliun, dengan Belanja BTL : 646,036 Miliar, BL:631.586 Miliar. Kemudian Jumlah pegawai ASN 4.000-an PNS.

Kondisi terkini kabupaten Nunukan selama 17 tahun berotonomi daerah adalah:

(1) Dibagian pulau yakni pulau Nunukan dan pulau Sebatik kondisinya sudah maju, cepat majunya, sudah berpenampilan kota zaman now dan boleh dikata Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik sudah kaya merayalah hingga hari ini.

(2) Sedang dibagian daratan kabupaten Nunukan sampai hari ini kondisinya sangat ‘menggembirakan’. Kecepatan kemundurannya dari dulu terisolasi, tertinggal, terpencil, terbelakang, terpinggirkan, miskin, sampai hari ini tetap setia tertinggal, terisolasi, terbelakang, terpinggirkan, dan miskin. Maka wilayah bagian daratan kabupaten Nunukan dimasa akan datang ini kecepatan kemundurannya, ketertinggilannya, keterbelakangannya terus meningkat.

Hal ini sejalan dengan otonomi daerah sebagaimana amanat desentralisasi, peningkatan kemunduran dan ketertinggalan tersebut tentu menjadi kebanggaan pemerintah baik itu pemerintah kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat sebab setiap tahun terjadi peningkatan kemunduran dan ketertinggalan wilayah daratan, pelosok, pedalaman, perbatasan darat kabupaten Nunukan provinsi Kalimantan Utara.

Jalan penghubung antar desa, di Kec. Sembakung

Sehingga warga kabupaten Nunukan dari kecamatan Sembakung, Kecamatan Lumbis, kecamatan Sebuku, kecamatan Lumbis Ogong, kecamatan Tulin Onsoi, kecamatan Sembakung Atulai, mengucapkan Apresiasi yang setinggi-tingginya atas kecepatan Kemunduran dan ketertinggalan wilayah 6 kecamatan tersebut.

Dengan menyampaikan Pemekaran calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Kabudaya Perbatasan, agar kecepatan kemajuan bisa dipacu lebih cepat untuk meninggalkan kemunduran dan ketertinggalan.

“Ketidakadilan sosial warga perbatasan indonesia-malaysia, serta ketidak-merataan pembangunan yang ada di kabupaten nunukan, Kalimantan Utara.”

Indonesia merupakan Negera kepulauan dengan garis pantai sekitar 81.900 kilometer (km), memiliki wilayah perbatasan dengan banyak negara, baik perbatasan darat maupun laut (maritim).

Batas darat wilayah RI berbatsan langsung dengan Malaysia, Papua nugini (PNG), dan timor Leste. Perbatasan darat indonesia tersebar di tiga pulau,empat provinsi dan 15 kabupaten/kota yang masing-masing memiliki karakteristik perbatasan yang berbeda beda. Salah satunya adalah perbatasan Indonesia-Malaysia yang ada di Lumbis Ogong kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara berbatasan lansung dengan Sabah-Malaysia.

Baca juga:

Pengabdian Gadis Desa di Dunia Pendidikan Nonformal 

Daerah ini merupakan daerah tertinggal, terisolasi, dan infrakstuktur yang tidak memadai. Sampai saat ini belum tersentuh oleh dinamika pembangunan, dan masayarakatnya pada umumnya miskin dan banyak yang berorientasi pada negara tetangga (Malaysia).

Di lain pihak salah satu negara tetangga, yaitu Malaysia, telah membangun pusat-pusat pertumbuhan dan koridor perbatasanya melalui berbagai kegiatan ekonomi dan perdagangan yang telah memberikan keuntungan bagi pemerintahnya maupun masyarakatnya.

Butuh perhatian serius terhadap ketimpangan ekonomi di daerah perbatasan (pemeretaan) yang bisa menjadi ancaman perpecahan NKRI, dalam hal ini di tujukan kepada pemerintah pusat. Bayangkan saja untuk tenaga kesehatan di 49 desa Kecamatan Lumbis Ogong sampai saat ini masih bergantung kepada pemerintah Malaysia yang lebih dominan menyikapi serta memiliki perhatian khusus bagi warga yang ada di perbatasan tersebut.

Bahkan memberikan jaminan kesehatan untuk warga mereka, pertanyaannya adalah di manakah keadilan sosial selama ini sampai sekarang belum dirasakan oleh mereka? Jika misalnya mereka justru lebih menetap di Malaysia, namun rasa nasionalisme yang tetap teguh membuat mereka pada poros tubuh NKRI, sewaktu-waktu semua itu akan berbalik arah yang mengacu pada pemerataan pemerintah terhadap kesenjangan kehidupan di Kecematan Lumbis Ogong.

Di samping itu juga Kabupaten Nunukan yang merupakan induk kabupaten dari kecamatan Sembakung, Sembakung Atulai, Kecamatan Sebuku, Tulin Onsoy dan Kecamatan Lumbis Induk, Lumbis Ogong.

Pendapatan daerah kabupaten nunukan TA 2018 adalah 1.207 triliun, dengan belanja BTL:646,036 Miliar, BL: 631586 Miliar. Kemudian jumlah pegawai ASN 4000.-an PNS. Kondisi kabupatan Nunukan merupakan salah satu kabupaten yang memiliki pendapatan terbesar di kalimantan Utara.

Namun demikian dengan pendapatan yang sebesar itu malah membuat warganya khususnya perbatasan wilayah dapil tiga, Kecamatan Sembakung, Sembakung induk, Sebuku, Tulin Onsoy, Lumbis, Lumbis Ogong. Sampai hari ini masih dalam keterpurukan tidak adanya pemerataan pembangunan yang lebih dominan.

Pembangunan hanya di Kecamatan Sebatik dan pusat Kota Nunukan yang dapat merasakan kehidupan yang layak untuk di katakan maju ADIL. Mirisnya kabupaten Nunukan pada Tahun 2017 dan sampai sekarang (2018) mengalami DEFISI. Ensensinya kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin, antara pemerintah kabupaten dan pemerintah kecamatan justru semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Padahal wilayah dapil 3 yang lebih memiliki peran besar bagi Kabupaten Nunukan tersebut, di Kecamatan Sembakung induk ada pertambangan batu bara terbesar di kalimantNan Utara, dimanakah hasilnya?

Dan di Kecamatan Sebuku ada pertambangan emas yang menurut penelitian, emas murni lebih berkualitas dari tambang mas di Papua (Freeport), lalu di manakah hasilnya selama ini?

Ya, tentu hanya untuk mereka yang mengendalikan roda pemerintahan daerah yang berperan dalam hal itu, kepentingan dan kebutuhan warganya terabaikan bahkan diterlantarkan begitu saja, apakah itu namanya keadilan?

Hanya di benak kita itu akan tertuangkan betapa sedih mirisnya kehidupan di wilayah perbatasan. Infrastuktur yang belum memadai, tenaga kesehatan yang minim, kehidupan yang terisolir dan tertinggal sudah dirasakan puluhan tahun silam hingga sekarang. Suara Minor dari anak perbatasan pelosok negeri. [Asmarainjogja.id]

Penulis: Kalpison, Mahasiswa Hukum Widya Mataram Yogyakarta 

Baca juga artikel motivasi di bawah ini!

10 Tips Menghadapi Masalah, Nomor 7 Jangan Sampai Kamu Lakukan!

10 Larangan Jika Kamu Karyawan Baru, Nomer 6 Sangat Memalukan!

Untuk Kamu yang Terpaksa Bekerja, Ingat 8 Hal Penting Ini!

Si Penantang Sejati

Perjuangan Gadis Traveler Menjadi Mahasiswi Magister UGM

  Hijab



Komentar Untuk artikel Ini (0)

Posting komentar

Nama
Lokasi
Email
URL
Komentar
  captcha contact us
Silakan masukkan kode diatas