Pedagang di Pasar Sentir Yogyakarta | Foto asmarainjogja, Rizka Wahyuni

Oleh: Asmara Dewo

Di balik istimewanya DI Yogyakarta, karena pariwisatanya, budayanya, pendidikannya, ramah-tamah warganya, dan lain sebagainya yang mendukung Kota Kesultanan tersebut, ternyata tidak terlalu memberi dampak positip bagi warga yang tergolong miskin. Hal ini didasarkan pada laporan BPS yang mencatat sejak tahun 2013 sampai 2016 kesenjangan sosial di Yogyakarta selalu mendapat peringkat tinggi dibandingkan daerah lainnya.

Pada tahun 2016, gini ratio di Yogyakarta sebesar 0,425 persen, itu artinya kota ini nomor satu paling tinggi kesenjangan sosialnya. Mengalahkan Jakarta sebesar 0,397 persen. Jika berturut-turut selalu berada di posisi teratas, berarti Yogyakarta adalah kota yang tidak berkembang bagi kaum miskin. Sebab, betapa maju pun Kota Yogyakarta, jika tidak memberi dampak bagi warganya, khususnya warga miskin, ya, percuma.

Sementara Kota Pendidikan ini setiap tahunnya melahirkan manusia-manusia cerdas yang mampu memberi perubahan bagi bangsa dan dunia. Sayang seribu sayang, ternyata manusia-manusia yang baru lahir tadi tidak mampu atau belum mampu membawa perubahan bagi warga Yogyakarta itu sendiri.

Baik, kira-kira apa penyebab kesenjangan sosial yang tak bisa dituntaskan oleh pemerintahan Yogyakarta tersebut? Semoga saja apa yang diuraikan ini nantinya, tidak melukai warga Yogyakarta yang tersinggung, dan pemerintahannya. Opini ini ditulis juga berdasarkan keperdulian atas sesama, dan khususnya warga yang tergolong miskin tadi.

Pertama adalah pendidikan, kita percaya dan paham bahwa pendidikan tak hanya membuat manusia cerdas, namun juga memengaruhi penghasilannya. Pada umumnya setiap warga yang berpendidikan tinggi, misalnya saja tamatan D3 atau S1 penghasilannya cukup baik. Apalagi bekerja di perusahaan bonafit. Nah, kalaupun ia menjalankan bisnis sendiri, tentu akan memengaruhi omset yang lebih besar lagi.

Apakah pendidikan ini dirasakan oleh warga miskin yang tinggal di Yogyakarta? Jika tidak, ya, wajar sekali ketimpangan sosial terus menghantui setiap tahunnya di bumi Kesultanan ini.

Di Yogyakarta ada 4 Kabupaten dan 1 Kota, yakni Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo, dan Kota Yogyakarta. Kemiskininan yang paling parah berada di Gunungkidul. Karena daerahnya yang tandus dan gersang. Dan kita ketahui bersama, warga Yogyakarta bertempat tinggal di daerah pelosok bermatapencarian sebagai bertani.

Jika anak-anak petani dan buruh tani di Gunungkidul ini tidak bisa menempuh pendidikan tinggi, maka sampai tahun-tahun selanjutnya, kesenjangan sosial tak akan pernah hilang di Yogyakarta. Tidak hanya anak-anak dari warga Gunungkidul saja, namun semua warga DI Yogyakarta yang berstatus miskin harus pula mendapatkan pendidikan.

Masalahnya  adalah dana pendidikan yang tak bisa dibayar oleh orangtuanya. Maka dari itu pula pemerintah Yogyakarta sudah sewajibnya memberikan bea siswa kepada seluruh anak-anak miskin, mulai dari SD sampai perguruan tinggi.

Jangan biarkan anak-anak asli DI Yogyakarta hanya menatap mahasiswa-mahasiswi dari luar kota yang belajar di sini. Sementara mereka hanya mampu melihat hiruk-pikuk dunia pendidikan. Sungguh, jangan biarkan fenomena ini terjadi!

Yang kedua adalah warga DI Yogyakarta tidak berperan meraih keuntungan di daerahnya sendiri. Maksudnya adalah warga asli Yogyakarta jumlahnya sangat minim yang berkecimpung di dunia bisnis. Bisnis ini bisa saja seperti produk barang atau jasa, dan juga kuliner. Kota wisata yang dikenal seantero dunia ini, ternyata uang wisatawan itu tidak singgah ke kantong warga asli Yogyakarta. Alasannya adalah karena warga Yogyakarta tidak bisa memanfaatkan untuk mengambil keuntungan dari para wisatawan.

Padahal bisa saja warga Yogyakarta menjual barang-barang seperti souvenir, mendirikan warung makanan, membuka biro jasa guide, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan wisata. Jika diperhatikan lagi mereka yang bergelut di bidang tersebut, tidak seluruhnya warga sli Yogyakarta. Dampaknya adalah uang itu akan dibawa keluar masing-masing daerah, dan itu tentu tidak berdampak bagi warga Yogyakarta sendiri.

Mungkin juga warga tidak mempunyai modal usaha. Tapi, soal modal sebenarnya masih bisa dicari solusinya, yaitu dengan cara mendirikan usaha secara bersama-sama yang kemudian membagikan hasil keuntungan dengan merata pula. Jadi tidak ada alasan lagi bagi warga Yogyakarta yang tergolong miskin untuk tidak mendapatkan keuntungan dari para wisatawan.

Yang ketiga adalah warga Yogyakarta masih terpaku menjadi buruh tani. Seperti yang sudah disinggung di atas tadi, warga yang bermata pencarian sebagai petani yang tergolong miskin. Kabarnya pula, gaji buruh tani lebih kecil dari tukang batu. Itu artinya buruh tanilah gaji paling kecil di DI Yogyakarta. Sementara kita ketahui bersama mayoritas warga yang tinggal di daerah kabupaten adalah bertani.

Jika warga yang mengolah lahan sendiri, mungkin hasil panennya cukup baik. Tapi bagi buruh tani yang hanya berharap gaji tentu tidak akan membawa perubahan yang lebih baik lagi di masa sekarang dan yang akan datang. Untuk itu bagi yang berprofesi buruh tani bergeser ke ranah perdagangan. Berdagang  apa saja, yang penting jualan itu bisa laku dan diterima oleh pembeli. Bukan rahasia umum lagi dengan berdagang pintu rezeki lebih besar dibandingkan pintu rezeki profesi lainnya.

Apalagi sekarang bisa memasarkan produk sampai kemana saja, tak hanya di Indonesia, bahkan ke luar negeri pula. Teknologi internet maha canggih itu sebaiknya dimanfaatkan secara serius bagi warga Yogyakarta yang mulai berdagang. Apa saja yang bisa dijual di internet itu pasti laku. Apalagi unik, dan tidak bisa didapatkan di daerah lainnya.

Contoh kecilnya adalah walang goreng (kuliner khas Gunungkidul). Walang goreng ini adalah keripik yang dibuat dari belalang kayu. Rasanya ada yang gurih dan pedas, tentunya sangat lezat. Kuliner ini tidak ditemukan di daerah-daerah lainnya yang berada di Indonesia. Apalagi di daerah kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, atau Padang. Jadi tidak ada salahnya dicoba dijual secara online, atau juga dijajakan di pusat kota Yogyakarta. Ini salah satu contoh saja. Sebenarnya masih banyak sekali yang bisa dijual, yang penting jeli melihat peluang yang ada di sekitar.

Yang keempat menggenjot pasar tradisional sebagai tempat jual beli yang paling diidolakan oleh warga. Di sini kebijakan pemerintah sangat dituntut dalam mengelola pasar tradisional. Selain itu pemerintah harus tegas melarang izin mendirikan pusat perbelanjaan modern seperti mall, supermarket, dan minimarket. Terutama di daerah-daerah kabupaten dan pelosok.

Contohnya saja penulis menemukan beberapa minimarket yang sudah menjalar ke pelosok-pelosok desa di daerah Gunungkidul. Letak minimarket itu menuju ke wisata pantai. Tapi penulis tidak akan menyebutkan nama minimarket tersebut, karena sungguh tidak etis. Jika pemerintah kabupaten setempat malah melakukan pembiaran, itu artinya sama saja “membunuh” pedagang harian di daerah sana. Karena jelas, warga yang berdagang kalah saing. Dan hasil keuntungan minimarket itu akan dibawa keluar oleh pemiliknya. Bukan di daerah itu lagi, dalam artiannya putaran uang di daerah tersebut terputus.

Nah, pemerintah setempat sudah berkewajiban fokus untuk menggenjot pasar tradisional agar warga membeli kebutuhannya hanya di pasar bukan di minimarket lagi. Kalaupun terpaksa membeli barang harian, hanya membeli di warung-warung kecil milik warga sendiri, bukan malah ke minimarket, apalagi mall.

Pasar tradisional harus hidup di setiap daerah. Dan dibina pula warga miskin agar bisa mengambil peran di pasar tersebut. Intinya adalah warga yang menjual, warga itu sendiri yang membeli, agar mata rantai peredaran uang selalu berputar di daerah tersebut.

Yang kelima adalah mengupayakan agar wisatawan betah menghabiskan masa liburannya di daerah, bukan di pusat Kota Yogyakarta lagi. Masyurnya wisata-wisata di daerah Yogyakarta tidak terlalu memberi dampak bagi warga miskin di daerahnya. Alasannya karena wisatawan yang berkunjung ke wisata pada hari itu juga  kembali lagi ke kota.

Contohnya begini, para wisatawan yang berkunjung ke pantai-pantai di Gunungkidul pada siang hari, mereka akan kembali lagi ke hotel yang berada di Kota Yogyakarta pada malam hari. Padahal bisa jadi mereka akan mengunjungi wisata-wisata lainnnya yang belum dikunjungi. Karena kita juga tahu, banyak sekali wisata yang berada di daerah Gunungkidul tersebut. Namun karena keterbatasan waktu dan tidak adanya hotel yang menurut mereka layak, akhirnya mereka menghabiskan waktu hanya sehari saja di wisata Gunungkidul.

Padahal bisa saja dibangun restoran dan hotel bertaraf Internasional di Kota Wonosari, atau juga di sekitar pantai yang paling ramai dikunjungi. Contoh di sekitar Pantai Pulang Syawal (Pantai Indrayanti). Jadi wisatawan akan menghabiskan uangnya pada masa liburan itu hanya di Gunungkidul saja. Dan itu tentu saja berdampak pada pemasukan bagi warga sekitar.

Nah, warga sekitar bisa memanfaatkan momen ini mulai dari berjualan, wisata kuliner, sampai mengadakan pergelaran budaya yang sangat disukai wisatawan domestik maupun asing. Intinya adalah manjakan wisatawan agar betah menghabiskan waktu di sana.

Inilah lima poin penting yang jadi PR kita bersama sebagai warga Yogyakarta. Agar bisa memanfaatkan apa yang sudah diwarisi oleh para leluhur bagi generasi sekarang. Dan semoga saja tahun-tahun berikutnya kesenjangan sosial yang menjadi momok menakutkan ini sirna, menjadi sebuah keberkahan limpahan rezeki bagi kita semua. Amin.   [Asmarainjogja.id]

Baca juga:

Ini Alasannya Kota Yogyakarta Dikunjungi dari Berbagai Kalangan

Kali Code: Ini Sungaiku, Bukan Toiletmu

Oleh-oleh Keripik Walang Goreng dari Gunungkidul

Tarian Talang Kencono dan Katon Bagaskara Semarakkan Festival Gunung Sewu

Grebeg Maulud Nabi Kraton Yogyakarta 2016, Adik Sultan Memimpin Upacara

Dua Atraksi Paling Mendebarkan di Pasar Sekaten Yogyakarta

 

Wisata baru di Mangunan, Watu Goyang 

Padusi

Komentar Untuk artikel Ini (0)

Posting komentar

Nama
Lokasi
Email
URL
Komentar
  captcha contact us
Silakan masukkan kode diatas