Muhammad Zainul Mazdi alias Tuan Guru Bajang (TGB) | Foto Antara

Asmarainjogja.idIbarat cinta sejati, cinta itu tak perlu dipaksa. Jika memang cinta yang mengikatkan dua hati anak manusia, maka simpul cinta itu tak akan lepas. Begitu kuat. Tiada yang mampu melepasnya, dipaksa, diancam, ataupun didera kesulitan. Sebab cinta lebih mengutamakan hati. Ya, hati. Hati anak manusia yang memilih pasangan hidupnya, di dunia menuju kehidupan abadi.

Dalam demokrasi pun demikian, prinsip demokrasi antara lain memberikan kemerdekaan pada seseorang. Merdeka dalam artian seseorang berhak menentukan hidupnya sendiri, dan negara menjaga haknya, selagi ia tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Indonesia yang menjunjung nilai-nilai demokrasi sudah mempraktikkannya. Meskipun belum maksimal. Masih banyak kecatatan di sana-sini. Paling tidak kemajuan itu sudah dirasakan bersama.

Cinta, demokrasi,  dan politik, sangat menarik jika dikaitkan dengan Muhammad Zainul Mazdi alias Tuan Guru Bajang (TGB), yang saat ini menjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB). Publik dikejutkan dengan pernyataan sikap TGB yang mendadak mendukung Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019. Terlebih lagi sebagian umat Islam yang menolak keras Jokowi kembali menjadi presiden periode selanjutnya.




Bahkan alumni 212 kecewa berat terhadap keputusan TGB yang dinilai mengkhiantai perjuangan umat. Perjuangan umat dalam barisan perjuangan menegakaan keadilan penistaan agama yang sempat dilakukan eks. Gubernur DKI Jakarta waktu itu. Sebelumnya keluarga besar alumni 212 memasukkan TGB ke daftar pencalonan Pilpres, tetapi setelah mengetahui manuver TGB, buru-buru dicoret dari daftar pencalonan.

Apakah salah dengan sikap politik TGB? Tentu tidak ada yang salah dengan sikap tersebut. Hak Asasi Manusia (HAM) berlaku pada setiap Warga Negara Indonesia, baik di tengah-tengah masyarakat, ataupun di panggung politik kotor, seperti yang pernah ditulis So Hok Gie, politik itu seperti barang yang paling kotor. Lumpur-lumpur yang kotor. Tak heran Gie, di masa tumbangnya Rezim Orde Lama, Soekarno, tak mau masuk ke lumpur kotor dunia perpolitikan. Ia berada di garis luar pemerintahan dengan kritikan-kritikan melalui tulisannya. Saat itu ia memilih menjadi seorang dosen daripada menjadi anggota dewan, tidak seperti kawan-kawannya lain.

Dulu, Hary Tanoesoedibjo (HT), Ketua Umum Partai Politik Perindo itu sempat bergandeng tangan dengan pihak militan opisisi, Gerindra, PKS dan sejumlah parpol lainnya. Melalui perusahaan medianya pun kerap mengkritik pemerintahan. Dan semakin garang dalam Pilkada DKI Jakarta untuk menumbangkan kekuasaan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Syaiful Hidayat. Harus diakui pula medianya turut berjasa menjungkirbalikkan Ahok.

Hijab 

Dan inilah dunia politik, hari ini bilang A, lusa sudah bilang Z. HT malah bermanuver politik, ia malah mendukung Jokowi, dan merapat ke barisan koalisi. Dugaan publik ialah HT takut dengan kasus pengancaman terhadap hakim melalui pesan singkat. Dia sempat menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Jelang beberapa hari setelah deklarasi Perindo atas dukungan ke Jokowi, kasus itu kembali menguap begitu saja. Ya, inilah dunia politik dan dunia hukum.

Bagaimana dengan TGB? Apakah sama dengan HT? Mengingat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kerap menyebut TGB dalam menyelidiki dugaan penyimpangan divestasi saham perusahaan pertambangan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT), yang kini berubah nama menjadi PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Andai ia merapat ke penguasa, apakah kiranya ia “bersih” dari kasus itu? Sama halnya dengan HT?

Para pemimpin daerah memang selalu membuat masyarakat kecewa karena praktik korupsi dan suap. Tapi lucunya, di beberapa daerah saat Pilkada serentak pekan lalu, calon yang sudah ditetapkan tersangka oleh KPK bisa menang di Pilkada. Aneh memang. Tapi mau bagaimana lagi? Itulah pilihan masyarakat di sana. Hak dia memilih. Masyarakat masih terlalu lugu memandang politik.




Masyarakat perlu diberikan pendidikan politik. Pendidikan politik yang mengutamakan kesejahteraan rakyat. Bukan pendidikan politik yang digembar-gemborkan parpol. Apapun parpolnya. Toh, semua parpol 11-12 saja. Tidak jauh berbeda. Menindas ketika berkuasa. Tak jarang pula politik pembodohan sangat diagungkan oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang sadar politik betul-betul tak mampu memberikan kesadaran bahwa semua itu hanya semu. Ibarat penguasa makan durian satu pohon, masyarakat hanya dikasi satu pisang. Itu pun rebutan.

Jadi, jangan heran kenapa para politikus itu mendadak berubah. Atau seperti kutu loncat. Politik yang diartikan dengan kekuasaan tak pandang bulu mencari korbannya. Apapun latar belakangnya, meskipun dianggap tokoh agama, khatam kitab suci, sukses memajukan daerahnya, dan lain semacamnya. Tapi kursi kekuasaan begitu seksi untuk diperebutkan yang bisa menggadaikan idealisme itu sendiri.

TGB Bukan Jodoh Oposisi, Biarkan Dia Pilih Jodohnya

Tentu hanya TGB yang tahu apa alasan sebenarnya kenapa ia merapat ke Jokowi. Andai masyarakat itu adalah orangtua, biarlah sang anak mememilih cintanya sendiri bersama pasangannya. Biarlah TGB bertualang dengan cintanya di barisan koalisi. Sebab mungkin memang itu cintanya. Apakah itu cinta sejati atau cinta ala playboy atau playgirl. Toh, dia sendiri yang menelan pahit manis cinta.

Berdasarkan berbagai survei saat ini, memang Jokowi elektabilitasnya masih tinggi. Hanya saja survei juga tidak bisa dipercaya 100 persen. Apakah dukungan rakyat masih kuat terhadap Jokowi juga tidak ada yang bisa menjawabnya? Ini karena Jokowi dianggap sukses karena kinerjanya dalam hal pembangunan.

Meskipun pembangunan itu harus mengorbankan pergusuran terhadap rakyat miskin. Pendukung militannya tak perduli hal itu. Yang penting kerja… kerja… kerja… kerja. Meminjam istilah IG @antitanktrade, padahal penggusuran di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Terkait pembangunan tol, yang digembar-gemborkan membelah gunung menembus bukit di daerah Papua sana, itu juga belum tentu bisa mengangkat perekonomian warga Papua. Mengingat pendidikan yang memberikan kualitas sumber daya manusia masih sangat miris jika ingin diungkap, apa hak-hak pokok soal pendidikan itu sebenarnya.




Sejarah juga mencatat Gubernur Hindia Belanda, H.W. Daendles, membangun Jalan Raya Pos, menghubungkan bagian barat Pulau Jawa sampai timur Pulau Jawa dengan menyusuri pesisir utara. Pembangunan jalan itu memakan belasan ribu korban jiwa bumi putra. Mereka bekerja rodi saat itu. Perbudakan terjadi besar-besaran pada masa penjajahan Daendles. Semua itu semata-mata hanya demi kekuasaan dan penjajahan. Infrastruktur yang dibangun untuk kepentingan penjajah.

Patut dicurigai pula sebenarnya, pembangunan yang gencar dilakukan Jokowi itu sebenarnya untuk siapa? Untuk rakyat atau untuk pemodal? Pemodal yang hanya mengejar keuntungan tanpa ada rasa kemanusiaan. Kocaknya, pemerintah dan masyarakat yang minim pendidikan politik malah bangga sekali dengan hal itu. Melupakan utang Indonesia yang terus melejit di bawah rezim Jokowi. Padahal negeri yang katanya kaya alamnya ini bisa saja bangkrut, tak bisa bayar utang.

Jokowi belum tentu menang di Pilpres 2019, terlebih lagi pihak oposisi punya senjata ampuh di media sosial, #2019GantiPresiden, itu cukup mampu menguatkan suara yang menginginkan penggantian rezim. TGB yang saat ini “menerima atau melamar” Jokowi boleh jadi mengubur cintanya sendiri di tahun politik tahun depan. Jelas fans berat TGB yang selama ini militan menentang keras rezim Jokowi, akan berbalik arah menghambat kedua calon mempelai ke singgasana pernikahan. [Asmara Dewo]

Baca juga: 

Karena Kita Generasi Pemersatu Bangsa, Bukan Generasi Pemecah Bangsa

Mereka yang Alergi dengan Islam

Filosofi Saya Update, Maka Saya Ada

Melarang Bercadar Sama Saja Melanggar HAM



Komentar Untuk artikel Ini (0)

Posting komentar

Nama
Lokasi
Email
URL
Komentar
  captcha contact us
Silakan masukkan kode diatas