R. Almeyda Arjuna Sjaiful (Almo) | Doc. Pribadi

Asmarainjogja.id–Pendidikan berasal dari kata ‘didik’ dan mendapat imbuhan ‘pe’ dan akhiran ‘an’, maka kata ini mempunyai arti proses atau cara serta perbuatan mendidik. Secara bahasa definisi pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Ada juga yang mengatakan bahwasannya pendidikan seharusnya memanusiakan manusia.

Dengan perkembangan zaman di dunia pendidikan yang terus berubah dengan signifikan sehingga banyak mengubah pola pikir pendidik, dari pola pikir yang awam dan kaku menjadi lebih modern. Hal tersebut sangat berpengaruh dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Menyikapi hal tersebut pakar-pakar pendidikan mengkritisi dengan cara mengungkapkan teori pendidikan yang sebenarnya untuk mencapai tujuan pendidikan yang sesungguhnya.

Tujuan pendidikan adalah menciptakan seseorang yang berkualitas dan berkarakter sehingga memiliki pandangan yang luas ke depan untuk mencapai suatu cita-cita yang diharapkan dan mampu beradaptasi secara cepat dan tepat di dalam berbagai lingkungan. Karena pendidikan itu sendiri memotivasi diri kita untuk lebih dalam mempelajari segala aspek kehidupan.

Ya, memang sangat indah definisi dan tujuan dari pendidikan tersebut, tetapi dalam konteks saat ini pendidikan menjadi sebuah ladang bisnis yang setiap tahunnya menghasilkan keuntungan yang sangat besar dan hampir sama sekali tidak ada kerugian. Jika berkaca dari salah satu kampus swasta ternama di Yogyakarta, pendidikan yang mereka berikan adalah ‘Pendidikan Bank’ (Education Of Bank).

Dimana dosen adalah representasi dari kampus, yang seharusnya mempunyai tugas untuk mendidik dan mencerdaskan mahasiswanya, malah memilih menjadi ‘nasabah’ dan mengajarkan mahasiswa untuk tetap duduk manis tanpa suara, mendengarkan mereka berbicara, dan belum tentu yang mereka bicarakan itu benar. Dan jika sudah selesai menyampaikan materi lalu mereka pergi tanpa memberikan ruang untuk berdiskusi atau sesi tanya jawab untuk para mahasiswanya. Apakah ini yang dinamakan demokrasi?

Ya, jelas itu bukan demokrasi namanya, tetapi membungkam seluruh pikiran yang seharusnya mahasiswa ini kritis dan mempunyai semangat juang yang tangguh menjadi mahasiswa yang culun atau tidak mempunyai daya kritis yang kuat. Karena saat ini, mahasiswa hanya sebagai ‘penghasil uang’ yang paling menguntungkan. Mahasiswa dibuat seakan-akan tugas mereka hanyalah membayar biaya kuliah dan bukan untuk belajar.

Dan juga, kurikulum saat ini banyak yang menanamkan cara berpikir logika bisnis (privatisasi) kepada para mahasiswanya. Seharusnya, dosen mengajarkan mahasiswanya tentang kebudayaan Indonesia, menanamkan rasa mencintai tanah air, dan membuka ruang diskusi, supaya mereka berani menyampaikan pendapat. Tentu saja semua itu harus diterapkan, agar para mahasiswa memiliki jiwa nasionalis dan membuat mereka bangga serta bisa mengenang pejuang-pejuang masa lalu yang memperjuangkan kemerdekaan.

Pendidikan dalam jebakan neoliberalisme juga melumpuhkan ingatan historis akan kebangsaan. Sebagai contoh mari kita renungkan bagaimana pendidikan mampu membangkitkan kesadaran agraria peserta didik sehingga mereka menjadi generasi petani cerdas dan membanggakan. Alih-alih membangkitkan, pendidikan justru membunuh imajinasi anak-anak untuk menjadi petani yang handal. Konstruksi pengetahuan mereka ialah setelah lulus menjadi petani adalah sebuah kegagalan. Sukses bagi mereka adalah bekerja di perusahaan dan kantoran.

Berangkat dari Undang-undang Dasar 1945 (UUD 45) Pasal 31 Ayat 1-5, tentang pendidikan, coba kita kaji lebih dalam ayat 2 dan ayat 4. Pada ayat ke 2, berbunyi “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Dari sini kita bisa melihat bahwasannya pemerintah saat ini sudah mengkhianati UUD 45, karna dalam praktiknya di lapangan pemerintah tidak merealisasikan pasal tersebut.
Hijab
Pemerintah pernah membuat suatu konsep yaitu Uang Kuliah Tunggal (UKT), dimana biaya kuliah dibebankan kepada para mahasiswa menurut kemampuan ekonomi orangtua/wali. Konsep ini pelan-pelan melucuti tanggungjawab pemerintah dalam memastikan setiap pemuda-pemudi Indonesia bisa mengakses perguruan tinggi. Masih bisakah pemerintah dianggap berpihak kepada rakyatnya?

Jelas, dengan lantang saya mengatakan tidak. Karena pengaruh dari sistem kapitalisme yang membuat banyak negara-negara dunia ketiga atau negara-negara yang sedang berkembang menjadi tidak berpihak kepada rakyatnya. Para elit-elit politik hanya mempentingkan kepentingan dari para pemilik modal asing maupun lokal yang menanamkan sahamnya di Indonesia. Mereka tidak memikirkan bagaimana nasib para rakyatnya.

Pada ayat ke-4, berbunyi “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendidikan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.” Seharusnya, negara memprioritaskan penyediaan anggaran biaya untuk pendidikan minimal dua puluh persen dari pendapatan dan belanja negara, serta dari pendapatan dan belanja daerah.

Tetapi, lagi-lagi pemerintah tidak jujur dalam menegakkan keadilan terhadap rakyatnya. Kita coba melihat secara praktik di lapangan, apakah negara menjamin pendidikan serta memprioritaskan anggaran pendidikan kepada para pemuda pemudi bangsa Indonesia? Jelas tidak! Lihat saja dari Sabang sampai Merauke apakah ada pendidikan yang layak dan itu benar-benar dibiayai langsung oleh negara?

Mungkin sama sekali tidak ada pendidikan yang seperti itu, dan semboyan “mencerdaskan kehidupan bangsa lewat pendidikan yang layak” hanya sekedar satu dasar filosofis yang tidak ada artinya, bahkan bisa dikatakan bahwasannya semua itu hanya omong kosong. Dari sini kita bisa melihat bahwasannya, pemerintah sendiri yang membuat dan merancang UUD 45 sebagai dasar hukum tertinggi Indonesia, tetapi pemerintah sendiri yang mengkhianati dasar hukum tersebut. Dan lagi-lagi, para elit-elit politik hanya memikirkan diri mereka sendiri, tidak memikirkan persoalan secara menyeluruh. Bahkan, hanya untuk mengisi perut, mereka rela membunuh satu sama lain.

Dari segala permasalahan di atas, jika kita mengambil suatu kesimpulan, agar pendidikan bisa diakses oleh seluruh warga negara, tanpa kecuali dan diskriminasi, maka pilihannya cuma menggratiskan biaya pendidikan atau membuat biaya pendidikan semurah mungkin. Praktik komersialisasi pendidikan harus dihentikan. Tentu saja, dengan mencabut semua regulasi yang telah menyerahkan layanan pendidikan pada logika bisnis (privatisasi). Yang lebih penting lagi, negara harus dipanggil kembali kewajibannya untuk mengurusi penyelenggaraan pendidikan nasional. Mulai dari persoalan pembiayaan, infrastruktur, kurikulum, kelembagaan, hingga metode pengajaran.

Penulis: R. Almeyda Arjuna Sjaiful, mahasiswa hukum Universitas Widya Mataram, dan aktif di komunitas menulis Bintang Inspirasi.

Baca juga:

Kampusku Kampusmu Kampus Kita

Mendidik dengan Cara yang Tak Terdidik

Bahaya Dampak Globalisasi (Teror Hoax)

Apa Kabar Gerakan Mahasiswa Sekarang?

Mati-Hidup Gerakan Mahasiswa

Pudarnya Nasionalisme Akibat Paham Radikalisme



Komentar Untuk artikel Ini (0)

Posting komentar

Nama
Lokasi
Email
URL
Komentar
  captcha contact us
Silakan masukkan kode diatas