Home Uncategorized Opini Ketukan Palu Hakim Menggelapkan Purnama

Ketukan Palu Hakim Menggelapkan Purnama

9 min read
0
0
23

Sidang Basuki Tjahaja Purnama | Foto: Pool/Kurniawan Mas’ud

Oleh: Asmara Dewo

Setelah 5 bulan persidangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, gubernur non aktif Jakarta tersebut kini mendekam di Rumah Tahanan Cipinang. Ia divonis bersalah oleh hakim Dwiarso Budi, karena terbukti melakukan penistaan terhadap agama Islam.

Ahok yang sampai detik ini merasa tak bersalah pun mengajukan banding. Ketuk palu hakim memvonis Ahok 2 tahun penjara dan segera ditahan menimbulkan pro dan kontra. Para pendukung Ahok menganggap keputusan hakim tidak adil, sedangkan yang membela penegakan hukum di Indonesia cukup puas atas keputusan hakim.

Uniknya sampai sekarang pendukung Ahok masih menggelar unjuk rasa di depan Rutan Cipinang, mereka menyalakan lilin sebagai ungkapan rasa simpati. Pendukung militant tersebut   juga meminta agar bisa bertatap muka dengan Ahok, meskipun hanya 5 menit.

Namun sayang tuntutan mereka tentulah tidak diamini. Setelah Ahok ditahan, Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo, segera melantik Djarot Saefullah sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta. Mantan Walikota Blitar itu pun kini menjadi orang nomor 1 di Jakarta, menggantikan posisi Ahok.

Djarot juga berinisiatif mengunjungi Ahok di rutan, dan sempat berujar agar Ahok tidak ditahan, ia sendiri yang menjaminkan hal itu. Namun keputusan tetaplah keputusan, Ahok harus ditahan mengikuti prosedur konstitusi di negeri ini, meskipun selama menjalani persidangan Ahok dikenal sangat kooperatif.

Akankah Jakarta lebih baik tanpa Purnama? Lagi-lagi ini menimbulkan kontroversi, selama ini Ahok dikenal tegas, berani melawan mafia, anti korupsi, ditangan Ahok pula ibukota Indonesia ini mengalami perubahan secara drastis.

Jakarta jauh lebih baik,   sepertinya banyak yang sepakat hal ini dalam kemajuan tata kelola Jakarta. Tak heran pula para pendukung Ahok menganggap kasus yang menimpa jagoannya tersebut hanyalah bentuk kriminalisasi hukum. Sebab Ahok di pemerintahan dianggap “ikan nemo”. Berani melawan arus praktik kotor.

Dan diketahui pula secara luas, Ahok sangat lemah dalam berkomunikasi. Ia tidak bisa mengontrol ucapannya, apakah baik atau buruk yang keluar dari mulutnya? Hal ini pula yang menyebabkan dirinya tersandung kasus penistaan agama di Kepulauan Seribu pada akhir September lalu.

Bahkan sang Purnama juga tak sedikit pun jera atas ucapannya, ia juga mengusulkan username Al-Maidah, Paswoord Kafir, dalam pembahasan wifi di Balai Kota Jakarta. Padahal saat itu Ahok sedang menjalani kasusnya.

Dalam hal kepuasan kinerja Ahok, warga Jakarta memang cukup puas. Namun kepuasan warga Jakarta tidak berdampak saat Pilkada 19 April lalu. Terbukti Ahok-Djarot kalah telak dengan penantangnya, Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Ini membuktikan bahwa warga Jakarta menginginkan Gubernur baru dengan gaya kepemimpinan yang santun. Sebab Ahok memang dicap sebagai pemimpin yang arogan, dan mulut yang berbisa. Inilah kelemahan paling utama Ahok.

Jakarta ditangan Djarot sepertinya jauh lebih baik. Soal pengalaman, tentu Djarot bukan orang baru di birokrasi. Pengalaman yang mengantarkannya saat ini menjadi orang nomor 1 di Jakarta patut diperhitungkan. Dan tak perlu diragukan. Apalagi jabatannya akan usai di bulan Oktober mendatang.

Meski begitu pengamat politik juga khawatir, apakah Djarot bisa terbebas dari tekanan partai politik (parpol). Mengingat dia adalah kader partai. Bukan rahasia umum lagi bahwa kader politik mengikuti permainan parpol, sementara kebijakan parpol acapkali berbenturan dengan keinginan masyarakat.

Back to Ahok, ia dan tim penasihat hukum akan mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Apakah ini langkah yang tepat? Bukan tanpa risiko mengajukan banding, bisa-bisa hukuman Purnama jauh lebih berat. Sebab dalam kasus penistaan agama ini tak hanya konstitusi yang terusik, namun seluruh umat Muslim.

Bukankah kita lihat tuntutan untuk Ahok dalam unjuk rasa selama ini, ada jutaan umat Muslim yang turun ke Jakarta? Ini cukup sebagai bukti bahwa Indonesia bisa berdampak buruk jika pengadilan salah ketuk palu. Tentu kita tidak ingin hal-hal buruk terjadi lagi di negeri ini, cukup sudah tragedi 98.

Namun, itu adalah hak Ahok, ia boleh saja mengajukan banding, atau juga kasasi jika tidak puas atas ketukan palu sang hakim. Nah, yang perlu diingat lagi adalah bukti dan saksi yang memberatkan Ahok sangat kuat. Belum lagi tuntutan umat Muslim. Ini juga dipertimbangkan dalam keputusan sidang berikutnya.

Memang siapapun orangnya kalau sudah tersandung kasus dan mendekam di penjara, karir politiknya bisa mati. Mungkin ini juga yang ingin diselamatkan Ahok dan timnya. Padahal selama ini juga kita ketahui bahwa Purnama digadang-gadang akan mendampingi Jokowi di Pilpres 2019.  

Hanya saja Presiden Jokowi mau tidak duet dengan Ahok di Pilpres 2019? Lain dulu, lain sekarang, ini dunia politik. Mana mungkin Jokowi harus menanggung kekalahan hanya karena Ahok. Sedangkan untuk diangkat menjadi menteri saja, Jokowi tidak berani melakukannya. Meskipun baru-baru ini ada isu reshuffle kabinet.

Apalagi status Ahok sekarang sudah dipenjara, sinar Purnama tentulah redup. Perhatikan! Siapa yang berani pasang badan membela Ahok sekarang? Nyaris tidak ada. Kalaupun ada, paling 1 atau 2 orang saja. Atau bisa jadi itu hanya basa-basi. Sebab ini terlalu berisiko terhadap karir politiknya sendiri.

Kalau ketika masa Pilkada, banyak tokoh-tokoh mendukung Ahok, itu karena sudah terlanjur. Tapi ketika Ahok kalah, siapa pula yang mau mendukungnya lagi. Yang jelasnya tidak ada yang mau menanggung risiko. Bahkan Ketua Umum PDI-P Megawati sejak kekalahan Ahok lebih banyak diam merenungi partainya sendiri.

Jadi bisa dibilang Ahok sudah ditinggal. Kan politik memang seperti itu? Kita tentu masih ingat Megawati juga pernah pasang badan untuk Ahok, tapi sekarang tidak. Megawati tampaknya juga sadar, buah kekalahan partainya di Pilkada serentak beberapa waktu lalu juga karena Ahok.

Memasang badan untuk Ahok terlalu berisiko, sebab yang menjadi lawannya adalah ratusan juta umat Muslim. Terlebih lagi Pilkada serentak akan menyusul di tahun 2018, lanjut di tahun 2019 Pilpres. Hal tersebut tentulah dipikirkan matang-matang kalau tetap membela Ahok.

Purnama saat ini memang benar-benar gelap di langit Jakarta, ketukan palu sang hakim mengubah segalanya. [Asmarainjogja.id]

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Opini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Bagaimana Penegak Hukum Melanggar HAM terhadap Pelaku Tindak Pidana (Skizofrenia)?

Asmarainjogja.id-Siapa saja orang yang melakukan tindak pidana tentu mendapatkan ganjaran,…