Home Uncategorized Opini Kartu Pra Kerja dan Nasib Pekerja yang Tak Kunjung Usai

Kartu Pra Kerja dan Nasib Pekerja yang Tak Kunjung Usai

11 min read
2
0
240

Asmarainjogja.id-Tuntutan kita selalu meminta agar pemerintah memberikan lapangan pekerjaan. Pada musim pemilihan, entah apapun itu jenisnya, warga meminta kepada si calon agar kelak terpilih nanti bisa membuka lapangan pekerjaan. Dan ketika calon tadi terpilih, ada yang ditepati, ada pula yang belum ditepati, dan ada juga yang tak ditepati sampai usai masa jabatannya.

Sebagaiman Pilpres tahun lalu, Jokowi-Ma’ruf dalam salah satu kampanyenya adalah membuat program kartu pra kerja. Setahun kemudian, tepatnya sekarang pra kerja mulai berproses. Sebagaimana janji Jokowi dan Ma’ruf untuk membuka lapangan pekerjaan.

Membahas soal pekerjaan artinya membahas juga soal sendi kehidupan. Sangat penting. Bahkan kalau kita tidak bekerja, maka bisa menyebabkan kelaparan, gagal menikah, frustrasi, bunuh diri, dan kematian. Jadi secara tidak langsung kita terpaksa dan dipaksa oleh keadaan agar bekerja. Entah apapun kerjanya, yang penting kerja. Bisa memenuhi kebutuhan pokok manusia itu sendiri.

Pada saat manusia sangat membutuhkan pekerjaan untuk bertahan hidup, di sinilah mulai adanya eksploitasi (pengisapan) sumber daya manusia oleh majikannya. Majikan ini bermacam-macam pula tipenya, ada majikan kelas menengah, ada majikan hight class. Kalau kerja di kampung-kampung, kita mengenal juragan, sedangkan kalau bekerja di perusahaan kota, kita mengenal mulai dari manager, sampai direktur. Dan mereka itu adalah bos-bos pada hirarki perusahaan.

Meskipun si manager atau direktur itu juga bagian dari pekerja kepada owner perusahaan, tapi posisi mereka lebih baik dari pekerja rendahan, semisal pekerja di bagian produksi. Posisi yang paling rawan PHK dan suaranya paling tidak digubris oleh para petinggi perusahaan.

Bekerja di zaman pasar bebas seperti ini, meskipun dunia sudah modern, yang namanya bekerja di perusahaan tetaplah hal yang paling menyakitkan. Padahal sebagaimana mestinya manusia bisa merdeka atas dirinya, entah itu untuk sekadar berpendapat atau berserikat, tapi seolah-olah menjadi musuh bagi perusahaan. Karena bagi perusahaan hukumya wajib mengikuti aturan main mereka.

Meskipun negara ini berdasarkan hukum, di lapangan tidak begitu juga penerapannya. Terkadang hukum itu hanya mainan bagi pengusaha. Kong kalikong dengan oknum tertentu untuk memuluskan bisnisnya.

Pengusaha salah satu manusia di bumi ini yang paling cerdas (baca licik). kecerdasannya tak hanya pada sektor ekonomi saja, tapi juga pada bagian vital kenegaraan, yaitu politik dan hukum. Mereka selain menjalankan bisnisnya juga ada yang berpolitik praktis, tak heran di kursi DPR mereka ada, di kursi kementerian ada, di lingkaran kepresiden juga ada.

Teranyar staf khusus presiden kita yang sekarang mulai mengguritakan bisnisnya. Memanfaatkan posisi untuk kepentingan bisnis dengan dalih untuk kebutuhan dan kemajuan rakyat Indonesia.

Sama halnya dengan menteri. Kacaunya ada dua menteri mengeluarkan peraturan yang saling bertentangan. Menteri yang satu untuk mencegah penyebaran virus corona, eh, menteri yang satu lagi untuk tidak menghambat bisnis dan investasi. Nah, menteri tersebut juga seorang pengusaha. Punya kepentingan bisnis terhadap setiap kebijakannya.

Pun begitu di kursi DPR, bisik-bisik sesama anggota untuk menjebolkan RUU Omnibus Law. Tak perduli rakyat sekarang sedang dilanda virus mematikan. Tuan DPR tetap fokus menggelar rapat demi kepentingan kaum pemodal. Kalau dengan tuan-tuan yang ini memang sulit untuk berprasangka baik. Terbukti lembaga yang paling korup, ya, mereka (versi KPK 2019).

Agar memuluskan proyek-proyek di lapangan, diutuslah si tukang pukul untuk menghantam siapa saja yang menghalang. Tukang pukul ini adalah Satpol PP, Polri, dan TNI. Pasukan bersenjata itu paling sigap dan ada di garda terdepan untuk membabat habis petani, aktivis, pekerja/buruh, atau siapa saja yang berani menentang. Terkadang kita bingung juga dengan Polri dan TNI, tugas mereka ini melindungi warga, tapi bisa berbalik arah memukul warga kalau sudah ada pesan hirarki.

Tak heran Jokowi pernah berpidato sebagaimana ditulis IDN Times, “Akan saya kejar, kontrol, akan saya cek. Akan saya hajar kalau diperlukan. Tidak ada lagi hambatan-hambatan investasi, karena ini adalah kunci pembuka lapangan kerja yang seluas-luasnya.”

Rakyat yang belum paham soal sistem kapitalisme sangat memprihatinkan. Karena minimnya pengetahuan mereka soal pengisapan dan penindasan berdampak buruk bagi warga lain. Kita ambil contoh, pengusaha berkolaborasi dengan pemerintah merampas lahan warga petani untuk dijadikan pabrik semen. Alasannya adalah untuk membuka lapangan pekerjaan.

Padahal bagi petani lahan adalah sumber kehidupan. Tidak ada lahan sama dengan kematian perlahan-lahan, karena memang dari sanalah sumber kebutuhan pokoknya. Jadi mau tak mau mereka menolak pembangunan untuk mempertahankan kehidupan dan anak cucunya di masa yang akan datang. Karena bagi petani tanah adalah harta warisan yang pantang dijual, dan harus diturunkan ke generasi selanjutnya.

Sudah disampaikan di atas tadi, pengusaha itu licik. Jadi dibuatlah framing bahwa kehadiran perusahaan itu untuk membuka lapangan pekerjaan bagi warga desa di sana. Sehingga warga yang menganggur di desa itu berbalik arah mendukung perusahaan agar segera berdiri. Alasannya cuma satu, mereka ingin bekerja. Karena memang harus diakui juga tidak semua warga beruntung punya lahan.

Korban PHK massal dan Kartu Pra Kerja

Saat ini setidaknya ada 1,5 juta orang Indonesia yang kehilangan pekerjaan imbas dari Covid-19. Sebanyak 10,6 persen di antaranya atau 160 ribu orang kehilangan pekerjaan karena PHK, sedangkan 89,4 persen lainnya karena dirumahkan. Jumlah pekerja yang di-PHK sebanyak 160.076 pekerja dari 24.225 perusahaan. Sedangkan yang dirumahkan sebanyak 1.080.765 pekerja dari 27.340 perusahaan (Tirto.id).

Sebagaimana watak pengusaha, mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya, prinsip ini akan berlaku sampai langit runtuh. Kalau mendapatkan keuntungan dipertahankan dan dikembangkan, dan kalau sedikit saja merasa rugi harus mengambil kebijakan yang merugikan pekerjaanya. Jalannya adalah PHK atau dirumahkan.

Padahal selama ini mereka sudah mendapatkan keuntungan dari bisnisnya, eh, rugi sedikit saja langsung PHK. Adil tidak begitu bagi pekerja? Tentu tidak, kan? Lagi-lagi pekerja selalu menjadi korbannya.

Apakah program kartu pra kerja bisa membantu korban PHK? Mengingat mereka saat ini butuh uang tunai untuk bertahan hidup, bukan pelatihan seperti yang digembor-gemborkan pemerintah. Lagi pula mereka sudah punya skil dalam bidang pekerjaannya masing-masing. Masalahnya adalah karena dipecat, bukan tidak mampu bekerja.

Program pra kerja itu hanya bentuk latihan yang difasilitasi oleh pemerintah dan juga diberikan uang sebesar Rp. 3.500.000. Uang tersebut tidak diberikan seluruhnya, hanya Rp. 600.000 per bulan selama empat bulan. Sisanya, Rp. 1.000.000 untuk biaya pelatihan. Dalam hal ini pemerintah bekerjasama dengan Skill Academy dari Ruang Guru, yang pemiliknya adalah staf khusus Jokowi sendiri.

Nah, setelah pelatihan usai, kaum pekerja akan dipersiapkan lagi ke perusahaan. Nasibnya tentu tidak dijamin oleh pemerintah. Bisa saja dengan alasan tertentu kaum pekerja dipecat lagi oleh perusahaan baru. Begitu seterusnya, karena pekerja bagi perusahaan adalah komoditas yang kapan bisa dipakai, dan kapan bisa dicampakkan.

Untuk saat ini memang sebaiknya memanfaatkan skil yang ada untuk membangun ekonomi mandiri. Kita bisa mendirikan usaha bersama-sama secara kolektif dan hasilnya juga dirasakan secara merata. Sayang saja, jika kita sebagai pekerja nasibnya hanya di tangan perusahaan. Padahal sejatinya hidup adalah merdeka, kita merdeka di atas kaki sendiri. Tidak ketergantungan dengan pemerintah, apalagi dengan pengusaha.

Penulis: Asmara Dewo, aktivis komunitas menulis Bintang Inspirasi

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Opini

2 Comments

  1. […] Kartu Pra Kerja dan Nasib Pekerja yang Tak Kunjung Usai […]

    Reply

  2. […] Kartu Pra Kerja dan Nasib Pekerja yang Tak Kunjung Usai […]

    Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Kolonialisme Israel dan Dana Militernya

Asmarainjogja.id-Pada hari pertama lebaran warga Palestina dibombardir oleh pasukan Israel…