Home Berita Undang-Undang Minerba Versus Kekuatan Masyarakat

Undang-Undang Minerba Versus Kekuatan Masyarakat

6 min read
1
1
573
Aksi demonstrasi mahasiswa tahun 1998 menduduki gedung DPR | Foto Istimewa

Asmarainjogja.id-Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) telah disahkan menjadi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Selasa (13/5/2020).

Dikemukakan oleh Guru Besar Hukum Agraria Universitas Gadjah Mada (UGM) Maria SW Sumardjono belum ada kajian akademik secara terbuka.

“Saya agak kaget juga RUU Minerba sudah ketuk palu kemarin, apakah sudah ada NA-nya (Naskah Akademik). Saya belum lihat kajian naskah akademiknya,” kata Maria dalam sesi diskusi daring bertajuk Menata Ulang Kebijakan dan Regulasi SDA: Ragam, Masalah, dan Pembelajaran, seperti dikutip dari Suara.com, Rabu (13/5/2020).

Maria menuturkan konflik agraria yang berkepanjangan karena banyak produk hukum yang tumpang tindih. Mulai dari undang-undang, sampai peraturan di bawahnya, seperti peraturan menteri, dan peraturan pemerintah daerah.

Jadi menurut Maria semua regulasi yang tumpang tindih itu harus mengacu pada Undang-Undang Dasar Pokok Agraria (UUPA) 1960. Namun prinsip UUPA ditinggalkan oleh pemerintah dan legislatif saat masuknya investasi asing dengan diterbitkannya UU Penanaman Modal Asing tahun 1967.

Baca juga:

Jerinx, si Bad Boy dari Bali Menantang Elit Global

Berdamai Menurut Tereliye dan Jokowi, Mana yang Konsisten?

Menyelamatkan Pengusaha Batu Bara

Ekonom Faisal Basri menilai langkah DPR mengesahkan UU Minerba di tengah wabah Covid-19 adalah untuk menyelamatkan para pengusaha batu bara.

Khususnya, kata Faisal, langkah tersebut adalah untuk menyelamatkan kontrak karya  bernilai besar yang konsesinya akan berakhir. “Mereka tak sempat menunggu Omnibus Law maka secara nekat diundangkan ini,” katanya saat diskusi daring, dikutip dari Tempo.co, Rabu (13/52020).

Kritikan seperti itu juga pernah disampaikan Faisal sebelum pengesahan beleid tersebut. “Ini ibarat karpet merah yang membentang di tempat yang sama dengan Omnibus Law, jadi karpet merahnya bertumpuk dan lebih empuk bagi yang menapakinya,” ujarnya, Rabu (15/4/2020).

Salah satu kemudahan yang Faisal soroti adalah berkaitan dengan perpanjangan kontrak. Dengan revisi beleid itu Faisal melihat ada pasal yang membuat perpanjangan kontrak tidak lagi perlu lewat lelang.

Sebagaimana yang dimaksud Faisal adalah pada Pasal 169 A, yang mengatur perpanjangan Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) tanpa pelelangan.

Penghapusan Pasal

Menukil dari Kompas.com, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah menyoroti penghapusan Pasal.

Adapun yang dimaksud Johansyah adalah Pasal 165 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral, dan batu bara, mengatur sanksi bagi pihak yang mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), (IUPK), dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang bertentang dengan UU Minerba.

Selain itu, pemegang IUP tidak lagi perlu melaporkan hasil minerba dari kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan. Seiring dengan dihapusnya pada Pasal 45.

Dipidana Jika Menghalangi Pertambangan

Pada laporan Tempo.co, Pasal 162 dan 164 di UU Minerba dianggap membuka peluang kriminalisasi terhadap warga penolak tambang. Pasal 162 menyebutkan bahwa “Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Adapun Pasal 164 mengatur soal sanksi tambahan bagi orang yang dimaksud dalam Pasal 162. Sanksi tambahan itu berupa perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan/atau kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Uji Materi ke MK

Koalisi Masyarakat Bersihkan Indonesia memastikan akan mengajukan judicial review (JR) atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Divisi Kampanye dan Jaringan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Arip Yogiawan belum memastikan kapan JR akan dilakukan. Namun, dia mengatakan yang dilakukan tidak hanya JR, tapi juga konsolidasi kekuatan masyarakat sipil secara besar-besaran.

“Agar JR ini jauh lebih bermakna, melibatkan elemen masyarakat,” kata Arif, seperti yang ditulis Tempo.co, Rabu (13/5/2020).  [Asmara Dewo]

Baca berikutnya: 1 Mei, Hari yang Paling Ditakuti Penguasa dan Pengusaha

Iklan gratis di www.asmarainjogja.id
Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Berita

One Comment

  1. […] Undang-Undang Minerba Versus Kekuatan Masyarakat […]

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Tepatkah Mereformasi Birokrasi di Tengah Pandemi Covid-19?

Asmarainjogja.id-Mengutip dari laman Unila.ac.id birokrasi pada dasarnya merupakan suatu k…