Home Uncategorized Opini Jalan Gelap Pencari Keadilan bagi Rakyat Kecil

Jalan Gelap Pencari Keadilan bagi Rakyat Kecil

10 min read
0
0
206
Dewi keadilan | Foto Andrew, Flickr

Asmarainjogja.id-Mungkin sebagian orang menganggap bahwa dukungan melalui online tidaklah begitu penting. Padahal kekuatan melalui jari online bisa memengaruhi keputusan. Terlebih lagi pada kasus-kasus hukum yang dialami rakyat kecil.

Tentu kita masih ingat bagaimana dukungan netizen kepada Ibu Baiq Nuril, korban pelecehan seksual yang malah dijerat UU ITE dengan hukuman pidana enam bulan penjara dan denda Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Jalan gelap mencari keadilan bagi Ibu Baiq Nuril penuh penderitaan, jika bukan karena ketegaran beliau, para dukungan warga dan warganet, tentu pupus ditengah jalan. Tentu saja para Advokat handal yang mendampingi kasus beliau.

Selain itu denda 500 juta yang dijatuhkan kepada Ibu Nuril. Melalui donasi online warganet berhasil mengumpulkan 421 juta rupiah. Angka yang cukup fantastis.Itulah bukti kekuatan solidaritas menempuh keadilan.

Meskipun pada akhirnya Presiden Joko Widodo memberikan amnesty kepada Ibu Nuril. Pertimbangan presiden jelas salah satunya dari gelombang masyarakat yang terus bergulir mendukung Ibu Nuril. Akhirnya Ibu Nuril bisa terlepas dari hukuman penjara.

Baiq Nuril, korban pelecehan seksual yang dijerat UU ITE

Sebagaimana yang akrab didengar di telinga kita, hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Orang-orang kecil memang kerab menjadi korban ketidakadilan di negeri ini. Hukum begitu tegas kepada rakyat miskin dan buta hukum.

Lihat saja kasus-kasus koruptor! Begitu banyaknya merugikan keuangan negara (uang kita) malah divonis setahun penjara. Sedangkan di “kamar privat” lapasnya seperti hotel, ada tv, ac, jaringan internet, bathup, bahkan ada yang lengkap dengan perlengkapan salon.

Baca juga:

Masyarakat Adat Suku Sakai “Tak Diakui Keberadaannya” di Pengadilan Negeri Bengkalis

Kalau rakyat kecil dipenjara, disusun seperti ikan asin. Sudah tidak manusiawi lagi.

Apesnya kita ini hidup dibayang-bayang hukum yang tidak adil. Pasal karet seperti UU ITE bisa menyasar siapa saja, mengingat setiap kita terhubung dengan akses internet. Salah komentar saja bisa berujung bui. Yang menyeramkan adalah orang-orang kritis terhadap pemerintah, mengkritik malah dituduh menghina.

Kasus seperti itu sudah bejibun banyaknya.

Saya sendiri terkadang mengkritik di media sosial dan menulis di media online khawatir juga bisa dijerat UU ITE. Tapi kekuatan merindukan hukum yang adil dan berjalannya sistem pemerintahan yang baik, menepis ketakutan terhadap undang-undang itu.

Seperti tidak menjadi manusia yang utuh kalau hanya berdiam diri melihat ketidakadilan di sekitar.

Menulis kritikan itu penuh resiko, rentan kena UU ITE. Meski begitu ada saja netizen nyinyir yang bilang bisanya cuma berkoar-koar dan menulis di media. Padahal keseleo kata atau kalimat berujung penjara.

Kasus Pak Bongku di Riau

Sekarang lagi viral kasus Pak Bongku, tersebar tagar di mana-mana #BebaskanBongku. Pak Bongku adalah masyarakat adat Suku Sakai yang sehari-hari bertani secara tradisional. Sebagai seorang Suku Sakai beliau memanfaatkan alam untuk mencari nafkah.

Petani miskin seperti Pak Bongku hanya bisa menanam ubi. Karena itulah Pak Bongku menggarap lahan yang diyakininya merupakan tanah leluhurnya. Tanah ulayat istilahnya, hal itu memang diakui pada UUD 1945 dan UU No. 5 Tahun 1960 atau UU Pokok Agraria.

Namun sialnya, tanah ulayat itu berstatus sengketa dengan PT Arara Abadi. Lahan garapan setengah hektar untuk ditanami ubi menggalo tersebut berbuntut panjang. Pak Bongku ditangkap security, kemudian digelandang ke kantor polisi.

Singkat cerita Pak Bongku disidang di Pengadilan Negeri Bengkalis yang diketuai oleh Majelis Hakim Endah Karmila Dewi. Pak Bongku divonis hakim bersalah atas dakwaan Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan (P3H).

Pak Bongku dipenjara karena menanam di tanah leluhurnya | Foto via cakaplah.com

Dan beliau harus menjalani hukuman penjara setahun dan denda Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Advokat dari LBH Pekanbaru pun menyusun rencana upaya hukum selanjutnya dan melaporkan hakim itu ke Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

Pada catatan LBH Pekanbaru tidak tepat UU P3H tersebut menjerat Pak Bongku, karena subjek hukumnya bukanlah masyarakat adat. Dan tujuan UU P3H dibentuk untuk menyasar mafia-mafia hukum yang terstruktur dan teroganisir yang bertujuan untuk kepentingan komersil.

Begitulah hukum di negeri kita, Pak Bongku yang miskin dan buta hukum menjadi korban keganasan hukum.

Negara yang berdasarkan hukum ini membuat kita ragu, kenapa hukum itu tidak mampu menyelesaikan setiap kasus-kasus besar. Contohnya saja kasus pembakaran hutan di Indonesia 2019 lalu, kabarnya perusahaan yang bersalah didenda 18,9 triliun, dan baru dibayar 400 milyar dendanya (butuh data terbaru).

Perusahaan tersebut adalah PT Merbau Pelalawan Lestari, PT National Sago, PT Bumi Mekar Hijau. Nah, PT Bumi Mekar itu bekerjasama dengan grup Sinar Mas. PT Arara Abadi itu merupakan anak perusahaan dari PT Sinar Mas.

Dan lucunya kebakaran hutan bukan kasus baru, kasus lama yang terulang kembali seperti drama Korea. Tampaknya tidak ada efek jera bagi perusahaan nakal. Begitulah hukum bagi pengusaha, namun bagi rakyat kecil seperti Pak Bongku ganasnya bukan main.

Pak Bongku tidak merugikan siapa-siapa, dia menanam di tanah leluhurnya.

Terkadang saya juga sedih menyaksikan orang-orang masih begitu banyak yang membela perusahaan dibandingkan rakyat kecil seperti Pak Bongku. Saya bingung sendiri apakah belum paham soal tanah ulayat atau bagaimana.

Memang kita harus pahami dulu setiap kasus yang terjadi di negeri ini sebelum menceburkan diri dalam pembelaan, meskipun itu hanya bentuk dukungan petisi. Seperti petisi #BebaskanBongku di https://www.change.org/Bebaskanbongku. Teman-teman pembaca juga diharapkan turut andil dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya kasus kriminalisasi yang menimpa Pak Bongku.

Karena hanya itulah cara bagi kita rakyat kecil merindukan hukum yang adil. Hukum yang berlandaskan keadilan, bukan hukum yang berlandaskan perusahaan dan kekuasaan. Persatuan rakyat Indonesia adalah pintu utama yang meski sama-sama kita buka menuju hukum yang berkeadilan.

Semoga dengan solidaritas setiap insannet bisa memengaruhi hakim-hakim selanjutnya dan pemerintah. Sebagaimana harapan kita agar Pak Bongku bisa bebas. Karena Pak Bongku memang tidak bersalah.  [Asmara Dewo]

Baca berikutnya: Sedih! Gara-Gara Mau Tanam Ubi di Tanah Leluhurnya, Pak Bongku Dipenjara

Iklan gratis
Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Opini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Beban Moral Penulis, Salah Satunya Memberikan Pelatihan Gratis

Asmarainjogja.id-Dulu, ketika lagi semangat-semangatnya belajar menulis, saya ingin menjad…