Home Uncategorized Opini “Menjahit Mulut” Jurnalis Farid Gaban

“Menjahit Mulut” Jurnalis Farid Gaban

12 min read
4
0
757
Jurnalis senior Indonesia Farid Gaban

Asmarainjogja.id-Jurnalis senior Farid Gaban resmi dilaporkan ke polisi oleh Muannas Alaidid. Awalnya Farid mengkritisi kerjasama antara Blibli dan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM). Kritikan Farid yang disampaikan secara objektif, berdasarkan data, dan fakta berujung ke ranah pidana.

Upaya “menjahit mulut” jurnalis Farid yang dilakukan oleh Muannas disayangkan banyak pihak. Sebab dari berbagai kalangan dan lembaga, tulisan Farid itu masih sehat. Jauh dari kata pencemaran nama baik, berita bohong, apalagi penyesatan publik. Karena jurnalis senior itu memang fokus kritikan terhadap kerjasama, dan tidak melebar kemana-mana.

Hanya saja, bagi Muannas, politikus dari PSI (Partai Solidaritas Indonesia) lewat Surat Somasinya menuliskan bahwa Farid menyesatkan publik. Melalui Surat Somasi itu pula Muannas mengingatkan Farid jika tidak menghapus twittya selama 3X24 jam akan dipidanakan. Ternyata ancaman Muannas tidak main-main, Advokat yang sudah berkali-kali melaporkan berbagai kasus itu memang mempolisikan Farid.

Publik jadi terkaget-kaget dan terheran-heran, tentunya tidak habis pikir, sebab Teten Masduki, selaku menteri yang dikritik tidak seperti reaksi Muannas. Bahkan Menteri Koperasi dan UKM itu berkeyakinan polisi tidak akan memproses laporan tersebut.

“Saya tidak yakin polisi akan memprosesnya. Yang memiliki hak legal standing kan pemerintah atau Menkop UKM yang dikritik,” kata Teten pada Suara.com, 28 Mei 2020.

Teten juga menyampaikan bahwa sudah berkomunikasi dan mengundang Farid untuk berjumpa. Dan mantan aktivis itu bersedia menerima masukan-masukan yang disampaikan Editor in Chief the Geotimes Online tersebut. Teten juga heran atas laporan Muannas, dia menganggap Muannas berlebihan.

Jadi kita bertanya-tanya apa sebenarnya motif Muannas yang begitu ambisius mempidanakan Farid? Dia membuat laporan itu atas kepentingan siapa? Mewakili kepentingan siapa? Jika atas kepentingan publik, publik yang mana? Karena kita sangat yakin publik pasti mendukung Farid. Sudah jelas kritikan itu untuk kepentingan publik. Malah publik sangat berterimakasih kepada Farid karena sudah mewakili perasaannya.

Sebagaimana beberapa poin penting yang ditulis Farid pada kritikannya:

Ketimbang dengan swasta, Kementerian juga semestinya bisa menjalin sinergi dengan dua badan usaha milik negara, sekaligus menghemat dana publik: dengan PT Sarinah yang menyediakan pasar produk UKM lokal, serta PT Telkom yang menyediakan platfom toko online Blanja.com (dengan syarat Telkom mendepak partner multi-nasional Ebay dulu).

Membangun digital-marketplace besar tentu saja tidak cukup hanya dengan menyediakan aplikasi. Ini juga memerlukan manajemen dan sistem pengelolaan. Jika Kementerian lagi-lagi mengeluh tak punya sumberdaya, kita perlu mempertanyakan kemana dan untuk apa anggaran serta pegawai yang banyak selama ini dikerahkan.

Menurut saya, Kementerian perlu memiliki marketplace UKM sendiri. Mengapa? Agar bisa mengendalikan tujuan untuk benar-benar mengembangkan dan memberdayakan UKM lokal. Tujuan seperti itu tidak bisa diharapkan pada toko online swasta.

Lanjut Farid lagi:

Miftahul Choiri, pejabat Bank Indonesia, belum lama lalu menyebut bahwa mayoritas barang yang dijual di toko online adalah barang impor. Dengan kata lain, toko online menguntungkan produsen asing ketimbang lokal; serta memperparah defisit perdagangan nasional kita.

Bhima Yudhistira, pengamat ekonom Indef (Institute for Development of Economics and Finance), memperkuat pernyataan Choiri. “Sekitar 93 persen barang yang dijual di marketplace adalah barang impor. Produk lokal hanya 7 persen,” kata Yudhistira.

Toko-toko online berkontribusi meningkatkan impor barang konsumsi, yang pada 2018, misalnya, naik 22 persen.

Farid menyimpulkan:

Baik Choiri maupun Yudhistira menyebut bahwa banjir investasi asing pada unicorn/decacorn toko online bertanggungjawab atas defisit perdagangan, yang pada gilirannya memicu defisit neraca berjalan (CAD), dan secara laten memperlemah nilai rupiah.

Jadi, toko-toko online swasta unicorn itu hampir tidak ada manfaatnya dalam pengembangan UKM lokal. Sebaliknya, dalam praktek justru membahayakan kondisi ekonomi negeri kita, serta menciptakan ketergantunan negeri kita atas barang impor.”

Jika kritikan itu menyesatkan publik, lantas mau kritikan seperti apa yang dianggap mencerahkan publik?

Politikus sekarang belum matang untuk menerima berbagai pendapat dan argumentasi dari sudut pandang berbeda. Seolah-olah jika mendapat kritikan langsung dianggap musuh. Mulutnya dianggap berbahaya, makanya tak heran ada upaya “penjahitan” mulut Farid. Mungkin itu sebabnya kenapa ramai sekali kasus lapor melapor sejak UU ITE disyahkan.

Mau sampai kapan kita seperti ini? Mental seperti ini tidak baik pada zaman demokrasi. Tersinggung sedikit, lapor polisi. Mengusik pemerintah, main pidana. Lha, kalau budaya itu terus diterapkan apa bedanya kita pada zaman kolonial Belanda? Tokoh-tokoh pergerakan kita seperti Tirto Adhie Soerjo, Mas Marco, Tan Malaka, sampai Bung Karno, dan tokoh lainnya, gara-gara menulis kritikan berujung buronan pemerintah Belanda, sampai ada yang dipenjara.

Baca juga:

Rakyat Miskin “Bodoh” yang Saling Membodohkan dan Menyalahkan

Masyarakat Adat Suku Sakai “Tak Diakui Keberadaannya” di Pengadilan Negeri Bengkalis

Apa rezim ini menerapkan sistem penjajahan kolonial Belanda?

Karena itulah para founding father kita berkaca dari otoriternya sistem Belanda dan Jepang. Mereka merumuskan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

Selanjutnya perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) di dunia, pemerintah Indonesia merativikasi intruksi PBB ke hukum positif kita. Hal itu bisa dilihat pada Pasal 44 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: “Setiap orang berhak sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usaha kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintah yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Maka jika gagal paham mengenai hak berpendapat, dalam hal ini Farid melalui tulisannya menyampaikan kritikan dan solusinya, kita mempermalukan bangsa sendiri di kancah internasional. Sebab kita masih gugup, gagap, dan gagal memahami HAM yang sudah ada sejak dalam kandungan. Harus diakui, pemerintah kita memang acapkali mengabaikan HAM dan tak pernah serius menyelesaikan kasus-kasus HAM.

Jadi kita tak heran melihat aksi Muannas yang langsung membawa kritikan itu ke ranah pidana. Bukan dengan cara-cara yang lebih dewasa, misal membalas lewat tulisan. Jadi dalam tulisan itu kita akan melihat berbagai data, fakta, argumen, di antara kedua belah pihak. Generasi yang akan datang bisa membaca catatan sejarah antara jurnalis dan advokat.

Mereka akan bangga punya tokoh-tokoh hebat yang berprofesi sebagai jurnalis dan advokat yang bertarung melalui tulisan. Melawan dengan ide dan gagasan antara jurnalis dan politikus. Wah, itu memang keren sekalli. Kita sendiri tidak akan bosan membaca kedua opini dari mereka yang berseliweran di media sosial. Dan kita tidak sabar menunggu balasan opini antar pihak.

Baca juga:

#BoikotTVRI dan Revolusi Tayangan, Dirut TVRI Imam Brotoseno Bisa Apa?

Fakta Tante Ernie (Tante Pemersatu Bangsa) Memang Hot Jadi Berita

Boleh jadi ide-ide jenius yang berdasarkan data, fakta, dan argumen itu menjadi sumber penelitian mahasiswa. Kejeniusan mereka tak hanya terekam pada jejak digital, tapi juga dikaji oleh kaum cendekiawan di universitas-universitas hebat Indonesia.

Budaya adu gagasan itu akan merambat ke politikus lainnya, ke advokat lainnya. Jadi Jurnalis yang selama ini mahir memainkan kata lewat tulisan juga bisa diimbangi dengan advokat atau politikus. Dan boleh jadi dikalahkan secara telak oleh politikus atau advokat kebanggaan kita itu.

Sayangnya, itu hanya sebatas impian kita bersama. Faktanya yang terjadi sekarang adalah tulisan dilawan kekuasaan dan hukuman. Maka ketidakadilan yang menimpa Farid sudah semestinya menjadi sorotan kita bersama, dan mengawal kasus ini. Selain itu pembaca bisa mendukung Farid Gaban pada petisi ini: Dukung Farid Gaban.  [Asmara Dewo]

Cari tahu tentang rapid tes di sini: Yuk Kenali Apa Itu Rapid Test, Biaya, dan Lokasinya

Iklan Gratis
Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Opini

4 Comments

  1. […] Baca berikutnya: “Menjahit Mulut” Jurnalis Farid Gaban […]

    Reply

  2. […] “Menjahit Mulut” Jurnalis Farid Gaban […]

    Reply

  3. […] “Menjahit Mulut” Jurnalis Farid Gaban […]

    Reply

  4. […] “Menjahit Mulut” Jurnalis Farid Gaban […]

    Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Sebelum Berangkat, Ini 10 Tips Bertualang ke Curug Lawe

Asmarainjogja.id-Pesona Curug Lawe yang berada di Lereng Gunung Ungaran memang tak diraguk…