Home Uncategorized Opini Makar Itu Pakai Militer, Bukan Pakai Dosen dan Mahasiswa

Makar Itu Pakai Militer, Bukan Pakai Dosen dan Mahasiswa

14 min read
3
0
1,221
Ilustrasi militer | Photo Pixabay from pexels.com

Asmarainjogja.id-Rezim yang paranoid ini memang tidak pernah mengakui hak demokrasi pada rakyatnya. Tuduhan makar di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada karena menyelenggarakan diskusi berujung ancaman pembunuhan. Padahal kalau kita mau berpikir secara rasional, bagaimana mungkin pengambilalihan kekuasaan secara paksa kepada presiden (baca: makar) yang dimulai dari UGM?

UGM itu bahkan basis kekuatan Jokowi dalam pemenangan pemilu dua kali. Jadi lucu juga jika UGM sendiri yang akan mendongkel kursi Jokowi. Kritis dari kalangan mahasiswa masih sebatas wajar, diskusi, meskipun temanya agak frontal yang sudah kedua kalinya diganti. Sedangkan pematerinya dari Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof. Ni’matul Huda.

Sepanjang saya ketahui dari berbagai literasi dan sejarah, makar itu bisa terjadi jika memakai kekuatan militer. Lha, ini mahasiswa dan dosen, kok malah ditakuti, dan dituduh makar pula. Itu ruang akademik, tempat beradu argumentasi, data, dan fakta. Bukan ruang angkat senjata. Jadi tidak ada yang harus dikhawatirkan, kecuali memang rezim ini bertangan besi. Asal tuduh melalui kaki tangannya, dan gemar mengancam membunuh.

Sebenarnya diskusi daring itu hanya membahas pemakzulan Presiden Jokowi pada masa pandemi Covid-19. Pemakzulan presiden itu memang diatur dalam undang-undang, tapi juga tidak semudah dibayangkan. Berat prosesnya, bukan segampang membalikkan telapak tangan. Harus melalui usulan DPR ke MPR, yang kemudian usulan itu dikaji matang oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Jika terbukti presiden terbukti bersalah, maka bisa dimakzulkan.

Hukumonline.com menerangkan, ada dua alasan Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya, yaitu:

1. Melakukan pelanggaran hukum berupa: a. Penghianatan terhadap negara; b. Korupsi; c. Penyuapan; d. Tindak pidana berat lainnya; atau e. Perbuatan tercela.

2. Terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden.

Berikut ulasan lengkap mekanisme pemakzulan presiden:

1. Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pengajuan permintaan DPR kepada MK hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR.

2. MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan seadil-adilnya terhadap pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan DPR itu diterima oleh MK.

3. Apabila MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR.

4. MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lama 30 hari sejak MPR menerima usul tersebut.

5. Keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR

Pertanyaannya siapa yang mendominasi kursi DPR RI sekarang? Partainya Jokowi sendiri, PDI Perjuangan, Ketumnya Megawati Soekarno Putri. Kekuatan PDI P di DPR tak mungkin bisa dilemahkan oleh fraksi dari parpol lain. Bahkan parpol lain pendukung Jokowi saat kampanye dulu masih berhubungan baik dengan Jokowi dan PDI P.

Nah, tuduhan-tuduhan makar itu seperti mencari perhatian publik. Dukungan Jokowi di akar rumput pun masih subur. Mustahil Jokowi bisa dimakzulkan, “Rakyat Jokowi” bisa marah besar. Jadi tidak perlu menyebarkan isu ke publik seolah-olah diskusi ilmiah di FH UGM itu upaya makar. Sungguh berlebihan, tidak rasional.

Lain cerita jika Jokowi memang sudah keluar haluan dari partai berlambang banteng tersebut, kemungkinan besar bisa terjadi.

Mencari Dalang Pengancaman Pembunuhan

Sekarang yang jelas terjadinya ancaman pembunuhan yang dialami oleh mahasiswa dan pemateri tersebut. Ini sudah kelewat batas. Pihak kepolisian harus bisa mengungkap siapa pelaku teror yang mengancam tersebut.

Karena berat rasanya jika kita menduga yang melakukan teror masyarakat biasa. Tanpa ada komando dan hirarki di atasnya. Tidak mungkin petani yang sawahnya dirampas untuk jalan tol mengancam mereka. Atau tidak mungkin juga seorang nelayan yang lautnya sudah rusak karena reklamasi. Atau sulit menyakini jika seorang buruh yang dipecat dari perusahaan melakukan pengancaman kepada mahasiswa dan dosen tersebut.

Baca juga:

#BoikotTVRI dan Revolusi Tayangan, Dirut TVRI Imam Brotoseno Bisa Apa?

Fakta Tante Ernie (Tante Pemersatu Bangsa) Memang Hot Jadi Berita

Terlalu jauh kita berpikir jika warga yang hidupnya juga kesulitan sempat mencari data, memata-matai, dan menebar teror. Bisa bertahan hidup pada masa pandemi Covid-19 ini saja sudah bersyukur.

Tapi kalau orang-orangnya itu juga mencancam dan penebar teror, kita masih percaya. Maka agar tidak berpendapat secara liar, polisi sendiri yang harus mengungkap kasus ancaman pembunuhan tersebut. Biar kita juga lega, ternyata masih ada polisi. Kan, mengerikan juga kalau negara tidak punya polisi. Atau memang “tidak ada” polisi, sehingga akhir-akhir ini teror ancaman semakin merajalela?

Komentar Para Pakar Hukum

Menurut pakar hukum tata negara Refly Harun, “Meminta presiden mundur itu nggak apa-apa dalam demokrasi. Yang nggk boleh, maksa presiden mundur,” kata Refly di akun Twitternya.

Pakar hukum tata negara, sekaligus Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan melalui twitnya, “Demi demokrasi dan hukum saya sudah minta Polri agar mengusut peneror panitia dan narasumber. Saya sarankan juga agar penyelenggara dan calon nara sumber melapor agar ada informasi utk melacak identitas dan jejak peneror, terutama jejak digitalnya.”

Mahfud MD menjelaskan lagi bahwa seminar online itu ternyata, “Webinar tentang ‘Pemberhentian Presiden’ yang batal di UGM kemarin sebenarnya mau bilang bahwa Presiden tak bisa dijatuhkan hanya karena kebijakan terkait Covid. Tapi ada yang salah paham karena belum baca TOR (baca: Term of Reference) dan hanya baca judul hingga kisruh. Setelah ditelusuri webinar itu bukan dibatalkan oleh UGM atau Polisi.”

Tidak Paham Hukum tapi Menafsir Kajian Hukum

Dari keterangan Dekan FH UGM Sigit Riyanto kepada Tempo.co, dia menilai tak ada yang salah dari diskusi mahasiswa selama tak melanggar hukum, ketertiban umum, dan etika kesusilaan. Sigit juga mengirimkan salinan Term of Reference (ToR) diskusi yang sama sekali tak memuat kata atau gagasan makar.

“Harapannya, ya, kedepan semua pihak lebih dewasa, lebih wise lah, perlu cross check sebelum memberikan komentar sehingga tidak memprovokasi atau memberikan informasi yang salah dan mendistorsi kegiatan-kegiatan yang sebenarnya punya maksud baik.”

“Mungkin banyak orang terprovokasi dengan suratnya Pak Bagas itu,” ujar Sigit.

Bagas Pujilaksono membantah melakukan provokasi melalui tulisannya. Dia mengaku hanya membaca apa yang tertulis pada poster dan menilai ada gagasan makar di balik poster tersebut. “Saya nggak memprovokasi, wong saya cuma membaca dari poster itu kok,” kata Bagas.

Nah, inilah benang merah tudingan makar kepada kawan-kawan mahasiswa hukum UGM yang ingin diskusi tersebut. Dari membaca banner sudah bisa menafsirkan yang aneh-aneh, sampai makar ke Presiden Jokowi.

Orang yang menafsir hukum tanpa punya basis keilmuan hukum bisa menyimpulkan opini liar. Lain halnya jika diskusi itu didengar dahulu, lalu kumpulkan bukti-buktinya, data, fakta, saksi-saksi pada diskusi, lalu bolehlah menyimpulkan apakah diskusi itu memuat unsur makar pada pemerintah. Lha, diskusi saja belum digelar, sudah menuding ada kegiatan makar. Bahan tuduhannya hanya membaca judul banner.

Tentu kita tidak habis pikir sekelas dosen teknik UGM terlalu cepat menyimpulkan makar pada suatu kegiatan yang belum terlaksana. Paranoid yang berlebihan karena bisa ditiru oleh kampus lain juga tidak bisa diterima. Bagaimana mungkin kita berandai-andai sesuatu yang tidak pasti? Itu cara berpikir utopis.

Sebaiknya pelajari literasi makar, sejarah revolusi, dari zaman kolonial sampai zaman modern. Apa pernah makar dilakukan oleh seorang dosen dan mahasiswa? Kalau memang ada, berarti ada yang kurang pada literasi saya.

Kita menolak tuduhan aneh-aneh itu bukan tanpa sebab, karena itu upaya “penjahitan mulut” dari kalangan akademisi dan mahasiswa. Yang seharusnya menjadi masukan terhadap rezim, tapi malah menuduh makar. Kan, itu kejam sekali! [Asmara Dewo]

Baca berikutnya: “Menjahit Mulut” Jurnalis Farid Gaban

Cari tahu tentang rapid tes di sini: Yuk Kenali Apa Itu Rapid Test, Biaya, dan Lokasinya

iklan gratis
Iklan gratis
Review obat jerawat
Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Opini

3 Comments

  1. […] Baca berikutnya: Makar Itu Pakai Militer, Bukan Pakai Dosen dan Mahasiswa […]

    Reply

  2. […] Baca berikutnya: Makar Itu Pakai Militer, Bukan Pakai Dosen dan Mahasiswa […]

    Reply

  3. […] Baca selanjutnya: Makar Itu Pakai Militer, Bukan Pakai Dosen dan Mahasiswa […]

    Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Sebelum Berangkat, Ini 10 Tips Bertualang ke Curug Lawe

Asmarainjogja.id-Pesona Curug Lawe yang berada di Lereng Gunung Ungaran memang tak diraguk…