Home Uncategorized Opini Darurat Kebebasan Berpendapat dan Tuduhan Makar Akibat Kritikan pada Masa Pandemi Covid-19

Darurat Kebebasan Berpendapat dan Tuduhan Makar Akibat Kritikan pada Masa Pandemi Covid-19

4 min read
0
0
75
Ilustrasi diskusi | Photo by fauxels from Pexels

Asmarainjogja.id-Platform Ba`Omong Hukum adalah salah satu wadah yang dibentuk dengan tujuan mendiskusikan isu-isu hukum yang lagi hangat untuk dikaji dan diskusikan bersama-sama. 

Pada  13 Juni 2020 mengangkat tema sesuai dengan judul diatas. Dasar pertimbangan judul ini dijadikan topik diskusi dikarenakan di tengah pandemi Covid-19 ini masyarakat ingin menyampaikan pendapat atau kritik atas kinerja pemerintah atau regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Tetapi hal tersebut terkadang menjadi bumerang sendiri bagi orang atau kelompok yang menyampaikan kritikan atau pendapat baik secara lisan maupun tulisan yang dipubliskan di media sosial atau seminar. 

Diskusi menghadirkan tiga narasumber yaitu saudara David Sitorus S.H., M.H yang aktif sebagai seorang aktivis dan juga merupakan sekretaris umum pengurus pusat GMKI. Lalu Saudara Allan Wardhana S.H., M.H direktur pusat studi konstitusi UII dan merupakan dosen fakultas hukum UII. Terakhir saudara Dast Sandy Illu S.H Political Commentator Ba`omong hukum.

Rangkuman hasil diskusi ini kritikan sebagai suatu evaluasi atas kinerja pemerintah. Menjadikan hal tersebut sebagai malapetaka bagi yang ingin menyapaikan kritikan  atas tuduhan penghinaan kepada pemerintah ataupun tuduhan makar. Hal inipun membuat para pengkritik atau masyarakat menjadi paraoid untuk menyampaikan kritikan kepada pemerintah. 

Akhir-akhir ini terjadi tuduhan tersebut bahkan masuk sampai ke ranah akademik, seperti kasus yang terjadi di UGM Yogyakarta. Padahal kebebasan berpendapat kita telah dijamin oleh konstitusi dalam UUD 1945 pada Pasal 28, sehingga sudah seharusnya negara menjamin dan melindungi hak-hak orang yang ingin menyampaikan kritikan kepada pemerintahan. 

Di luar dari pada hal tersebut  sebenarnya kebebasan berpendapat itu sudah tidak lagi diakomodir oleh kebebasan beragama. Indonesia hanya memperbolehkan rakyatnya memeluk enam agama yang diakui, sehingga apabila ada rakyat yang tidak memeluk salah satu dari enam agama tersebut maka tidak dapat melakukan perbuatan hukum tertentu. 

Tuduhan makar atau pemakzulan terhadap pemerintah yang berdaulat dirasa terlalu berlebihan, karena hal itu harus dilakukan dengan perbuatan nyata yang harus dapat dibuktikan. Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden memerlukan proses dan prosedur yang panjang. 

Proses itu kalau dilihat pada pemerintah saat ini sangat tidak mungkin dikarenakan salah satu syarat yang dibutuhkan berdasarkan pasal 7b angka 3 membutuhkan 2/3 anggota DPR yang hadir dalam persidangan paripurna. Dan melihat kekuatan koalisi pemerintahan yang besar sangat tidak dimungkinkan. [Mardian Putra Frans]

Baca berikutnya: Memahami Bagaimana Menulis untuk Advokasi Publik

  • Kolase-foto-Budiman-Ferry-dan-Alexander

    Antara Budiman Sudjatmiko dan Ketua BEM yang Dituduh Makar

    Foto kolase Budiman Sudjatmiko, Ferry Combo, dan Alexander Gobai Asmarainjogja.id- “Revolu…
Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Opini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Ara dan Kota Kenangan

Asmarainjogja.id-Matahari kian ganas menunjukkan panasnya, seakan-akan berada di atas kepa…