Home Uncategorized Opini Melihat Kawin Tangkap di Sumba dalam Kacamata Hukum

Melihat Kawin Tangkap di Sumba dalam Kacamata Hukum

15 min read
0
0
275
Pernikahan adat Sumba
Ilustrasi Pernikahan adat Sumba | Foto sourch Purnama Ayu Rizky

Asmarainjogja.id-Menurut Undang-Undang No.39 Tahun 1999, Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam konsep negara hukum, salah satu tugas negara adalah melindungi, menghormati dan memenuhi hak asasi warga negaranya.

Akan tetapi, tugas penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM selain dalam upaya menjaga kehormatan, melindungi dan memenuhi HAM, tidak saja menjadi tanggungjawab pemerintah, tapi dibutuhkan juga peran dan partisipasi dari masyarakat (Rahmanto, 2016: 1). Setiap orang diberikan hak untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda di bawah kekuasaanya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi..

Hak yang diberikan tersebut semestinya disertai dengan kewajiban bagi setiap orang untuk saling menjaga dan menghormati hak dari orang lainnnya sebagaimana hak yang dimakusudkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, namun kewajiban ini seakan-akan tidak dikenal dalam kehidupan masyarakat Sumba, khususnya daerah Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Hal ini dilihat dari adanya budaya kawin tangkap yang sering disebut dengan istilah yappamaradda.

Perlu diketahui bahwa yappamaradda ini merupakan kebiasaan buruk yang dianggap sebagai suatu kebiasaan baik yang terus hidup di dalam masyarakat bahkan terus hidup di dalam masyarakat sebagai suatu kebudayaan. Yappamaradda merupakan perbuatan menangkap seorang perempuan oleh sekelompok orang tidak dikenal untuk dijadikan istri dengan cara kekerasan, layaknya penculikan.

Dalam tulisan ini, penulis hendak memberikan pendapat hukum terkait tindakan kekerasan terhadap perempuan yang mengatasnamakan budaya demi kepentingan sekelompok orang dan tindakan kekerasan ini  telah lama hidup di daerah Sumba bahkan dianggap sebagai suatu budaya :

1. Tindakan yappamarradda ini telah jelas melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, yang berbunyi: “Barang siapa dengan melawan hak memaksakan orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun dengan perbuatan tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain.”

Dari pasal ini, R Soesilo memberikan pendapatnya yakni “paksaan yang dimaksudkan dalam pasal tersebut dilakukan dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain atau suatu perbuatan yang tidak menyenangkan, ataupun ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan tidak menyenagkan, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain.”

Berdasarkan penjelasan dari R Soesilo tersebut, penulis berpendapat, bahwa kebiasaan buruk melakukan kekerasan dalam proses  yappamarrada telah terang dan jelas  melanggar  Pasal 335 huruf b KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. Dikatakan terang dan jelas telah melanggar karena pasal ini merupakan pasal yang pembuktian unsur-unsur pidananya secara alternatif, dikatakan alternatif karena adanya tanda baca “,” atau kata “atau” tanpa ada kata “dan” maka mengartikan bahwa suatu perbuatan dalam pasal tersebut cukup membuktikan salah satu unsur pidana yang dipisahkan dengan tanda baca “,” atau kata “atau” serta tanpa ada kata “dan” maka dikatakan sudah terpenuhi unsur-unsur perbuatan pidana tersebut.

2. Bila melihat Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974  tentang Perkawinan pada Pasal 6 ayat (1) berbunyi “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”, lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 6 ini dikatakan bahwa “oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istrinya dapat membentuk keluargannya yang kekal dan bahagia sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus di setujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.”

Dari penjelasan pasal di atas, menurut penulis bahwa kasus yappamarrada telah bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) tentang syarat sahnya perkawinan. Berikut uraian penulis terkait pernyataan bahwa yappamaradda bertentangan dengan syarat sahnya perkawinan.

a. Yappamaradda dilakukan dengan paksaan dan tanpa ada  persetujuan dari pihak calon mempelai wanita untuk membuat kesepakatan guna melangsungkan perkawinan dengan calon mempelai pria yang telah menculiknya dengan tujuan agar bisa hidup bersamanya, ketiadaan kesepakatan ini telah melanggar syarat persetujuan kedua belah pihak.

Keadaan diakibatkan oleh adanya ketimpangan relasi kuasa yang sangat jauh antara calon istri dan calon suami, selain relasi kuasa yang jauh, ketiadaan persetujuan bersama ini juga disebabkan karena adanya proses kekerasan yang dialami oleh calon mempelai wanita sehingga secara psikologis merasa tertekan dan akhirnya terpaksa harus tunduk terhadap keputusan yang diambil secara sepihak oleh calon mempelai pria yang telah menculiknya.

Ironinya ketimpangan ini diperparah dengan dukungan pemikiran mayoritas masyarakat bahwa seseoarang wanita yang telah ditangkap wajib hukumnya untuk tunduk dan bersedia dikawinkan bersama calon mempelai pria yang menangkapnya. Bukan saja masyarakat mayoritas, bahkan yang lebih parahnya lagi adanya pembiaraan oleh aparat penegak hukum karena menganggap bahwa perbuatan kekerasan itu bagian dari budaya.

b. Tindakan kekerasan dalam bentuk penculikan dan pemasaksaan dalam yappamaraddaberakibat adanya pelanggaran hak asasi manusia, padahal sangat jelas dikatakan “suatu perkawinan dibentuk untuk mencapai keluarga yang kekal dan bahagia serta sesuai dengan hak asasi manusia.”

Penulis berpedapat bahwa proses kekerasan yang dilakukan dalam hal ini penculikan (pelanggaran hak asasi manusia) merupakan tindakan awal dari seluruh rangakaian seremonial perkawinan sehingga dengan  adanya kekerasan pada saat awal akan diadakan perkawinan itu telah melanggar tujuan dari perkawinan yaitu “perkawinan dibentuk untuk mencapai keluarga yang kekal dan bahagia serta sesuai dengan hak asasi manusia.”

3. Pasal 328 KUHP menyatakan “Barang siapa melarikan orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud melawan hak akan membawa orang itu dibawah kekuasaan sendiri atau dibawah kekuasaan orang lain atau akan menjadikan dia jatuh terlantar, dihukum karena melarikan (menculik) orang, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.”

Dari pasal di atas, R Soesilo memberikan pendapatnya yakni “supaya dihukum menurut pasal ini, maka harus dibuktikan, bahwa pada waktu penjahat itu melarikan orang tersebut, harus mempunyai maksud akan memebawa orang itu dengan melawan hak dibawah kekuasaan sendiri atau kekuasaan orang lain.”

Berdasarkan penjelasan dari R Soesilo tersebut, penulis berpendapat, didalam Yappamaradda telah memenuhi unsur-unsur pidana dari pasal 328 KUHP diatas, dikatakan telah memenuhi unsur-unsur pidana, karena didalam yappamaradda adanya tindakan menangkap seorang wanita untuk melarikan diri dari kediamannya untuk membawa sesearang wanita di bawah kekuasaan seoarang pria dengan sekelompok orang lainnya agar wanita yang telah diculik dijadikan istri dari salah orang pria yang menculik wanita tersebut.

4. Pasal 23 ayat (3) International Covenan on Civil and Political Rightsmenyatakan  “No marriage shall be entered into without the free and full consent of intending spouses”. Bunyi dari pasal ini hendak menegaskan bahwa tidak boleh ada pernikahan yang ditandatangani tanpa ada persetujuan penuh dari pasangan yang akan menikah. Dalam kaitannya dengan

Menurut penulis bahwa tindakan secara sepihak oleh calon mempelai pria yang melakukan pemaksaan disertai kekerasan terhadap calon mempelai wanita untuk melakukan pernikahan telah bertentangan dengan Pasal 23 ayat (3) International Convenan on Civil and Political Rights dalam hal ini ketiadaan kesepakatan atau persetujuan secara berimbang antara kedua belah pihak baik itu calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita untuk bisa bersepakat mengikat diri secara ikhlas tanap tekanan dan paksaan.

5. Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya Pasal 9 ayat (3) dikatakan bahwa “setiap orang berhak tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin,”berangkat dari bunyi pasal ini dalam kaitannya dengan yappamaradda, maka penulis berpendapat bahwa jaminan hak untuk hidup dalam keadaan yang sebagaimana dimaksudkan dari pasal di atas telah “dilanggar” oleh yappamaradda.

Karena dalam pelaksanaan yappamaradda adanya tindakan perampasan hak terhadap calon mempelai wanita untuk dipaksa kawin dan tinggal bersama orang yang telah menculiknya bahkan cenderung melakukan penyiksaan terhadap dirinya. Lanjut masih menurut penulis bahwa yappamaradda juga telah melanggar Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “perkawinan yang sah hanya dapat berlansung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturtan perundang-undangan.”

Kemudian dalam penjelasan ayat (2) Undang-Undang ini juga mempertegas pendapat penulis bahwa yappameradda telah melanggar pengertian kehendak bebas yakni kehendak yang lahir dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan atau tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suami atau calon istri.

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dipaparkan di atas, penulis berkesimpulan bahwa yappamaradda ini telah memenuhi kriteria kejahatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam buku kedua KUHP yaitu Pasal 335 ayat (1) KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, telah melanggar ketentuan terkait syarat sahnya perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta telah melanggar Hak  Asasi dalam hal ini hak untuk hidup damai dan tentram.

Oleh karenanya, kebiasaan buruk yang dianggap oleh masyarakat mayoritas sebagai suatu kebiasaan yang baik bahkan dianggap sebagai suatu tradisi yang telah lama hidup bahkan wajib untuk dipertahankan ini sudah seharusnya segera diperbaharui melalui penegakan hukum yang berkeadilan demi tercapainya negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia yang merupakan salah satu pilar penting dalam konsep negara hukum.

Penulis: Mardian Putra Frans, S.H., M.H, Koordinator Platform ba’omong hukum dan Alumni MIH FH UKSW.

Baca berikutnya: Darurat Kebebasan Berpendapat dan Tuduhan Makar Akibat Kritikan pada Masa Pandemi Covid-19

 

  • Jalan Gelap Pencari Keadilan bagi Rakyat Kecil

    Dewi keadilan | Foto Andrew, Flickr Asmarainjogja.id-Mungkin sebagian orang menganggap bah…
Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Opini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Sebelum Berangkat, Ini 10 Tips Bertualang ke Curug Lawe

Asmarainjogja.id-Pesona Curug Lawe yang berada di Lereng Gunung Ungaran memang tak diraguk…