Home Uncategorized Opini Hati-Hati! PDI-P Merapatkan Barisan dan Kawal Kasus Pembakaran Bendera Partai

Hati-Hati! PDI-P Merapatkan Barisan dan Kawal Kasus Pembakaran Bendera Partai

14 min read
0
0
37
Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri
Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri | Foto sourhc PDIPerjuangan.id

Asmarainjogja.id-Menjadi warga negara yang kritis itu bagus, terlebih lagi sampai berani melakukan aksi demonstrasi. Tapi sebaiknya harus paham apa yang sebenarnya dituntut dalam aksi tersebut. Apakah karena kebijakan pemerintah? Menolak regulasi dari legislatif? Atau seperti apa? Harus paham maksud dan tujuannya. Jika tidak paham maka yang terjadi adalah massa yang linglung, atau memang sengaja menciptakan aksi massa yang linglung?

Pembakaran bendera Parpol PDI-P dan bendera PKI pada Rabu, 24 Juni 2020 di depan Gedung DPR RI kemarin tampaknya ada agenda tersembunyi. Karena aksi demonstrasi itu hanya menuntut soal RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila), yang menurut para demonstran itu merupakan produk PKI. Padahal PKI adalah partai terlarang dan telah dibumihanguskan pada masa Orde Baru (Orba).

Sebagaimana Ketetapan MPR Nomor XXV Tahun 1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia. Maka sejak saat itu PKI sudah tidak ada lagi, pergerakannya terbendung oleh Tap MPR tersebut. Meski begitu, karena Indonesia berdasarkan negara hukum, sebagaimana Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 24 ayat 1 dijelaskan “Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat, untuk maksud-maksud damai”. Kemudian Pada Pasal 24 ayat 2 diperjelas lagi “Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Jadi meskipun PKI dilarang, tentu anak dan cucunya tidak boleh juga didiskriminasi pada negeri ini. Mereka punya hak turut serta dalam pemerintahan. Sebagaimana diketahui beberapa anak anggota PKI kini duduk di legislatif. Dan ini bukan rahasia umum lagi di kalangan masyarakat luas.

Pada dasarnya apapun latar belakang warga negara kita punya hak untuk berpolitik praktis. Hal ini memang dijelaskan pada UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM pada Pasal 43 ayat 1 “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Kemudian ayat 2 “Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.”

Baca juga:

Hukum Indonesia Mempermainkan Kasus Novel Baswedan?

Apa Perlu Anggota Ormas Diberikan Pendidikan Ilmiah?

Tudingan bahwa PDI-P adalah partai komunis juga diragukan, bahkan terdengar lucu. Karena sebagaimana teori komunis yang dicetuskan Karl Marx adalah dapat diringkas dalam satu kalimat: ‘penghapusan kepemilikan pribadi’ (Indoprogress.com, 2020). Pertanyaannya adalah apakah PDI-P selama menjadi partai pemenang dua periode berturut-turut sudah menerapkan ajaran Karl Max dalam penghapusan kepemilikan pribadi? Jawabannya sama-sama kita tahu ‘tidak!’.

Bahkan partai PDI-P dan Presiden RI Joko Widodo berkuasa, pasar bebas semakin meluas, investor dari berbagai negara semakin menjadi-jadi, lahan warga dirampas untuk pembangunan perusahaan kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem yang melahirkan Komunisme. Jadi sungguh irasional jika PDI-P perwujudan dari komunisme itu sendiri. Bisa dilihat negara Komunisme yang sebenarnya di Kuba. Pendidikan dan kesehatan gratis, negara menjadi pemilik tunggal perusahaan. Tidak ada istilah perusahaan swasta di sana. Berbanding terbalik dengan Indonesia yang saat ini pimpin oleh kader PDI-P.

Nah, ini RUU HIP pada Pasal 7 ayat 1: “Ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuaan, kerakyatan/demokrasi politik, dan ekonomi dalam satu kesatuan.”

Ayat 2: “Ciri pokok Pancasila berupa trisila, yaitu: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan.”

Ayat 3: “Trisila sebagaimana dimaksud ayat dua (2) adalah terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong royong.”

Ketuhanan yang berkebudayaan? Nah, ini memang cukup membingungkan, siapa yang sebenarnya pencetus ide tersebut? Apakah betul dari Partai PDI-P? Kan, sampai sekarang belum bisa dibuktikan secara jelas. Ada yang mengatakan RUU HIP itu hasil dari perkembangan pidato Ketua MPR Bambang Soesatyo. Ada juga tudingan dari pidato Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarno Putri. Semua serba tidak jelas. Yang pasti fraksi yang menyutujui RUU HIP tersebut adalah PDI-P, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PKB, PAN. Dan PPP. Sedangkan yang tidak setuju PKS dan Demokrat. Pertanyaannya adalah kenapa cuma yang disalahkan PDI-P? Kenapa tidak fraksi parpol lain, seperti Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PAN, dan PPP?

Sekali lagi ini memang perlu dijelaskan terang benderang Ketuhanan yang berkebudayaan itu maksudnya apa? Apa Muslim yang tinggal di Indonesia beribadah sesuai kebudayaannya. Atau seperti apa?

Tampaknya para demonstran itu memusuhi PDI-P saja. Selain itu ada tudingan PDI-P seolah-olah memusuhi Islam. Ini sebenarnya lucu juga. Logikanya kalau PDI-P memusuhi Islam kenapa partai itu bisa menang dua periode berturut-turut? Mengingat Indonesia mayoritas Muslim. Boleh jadi yang membenci PDI-P ada dendam kesumat.

Baca juga:

Makar Itu Pakai Militer, Bukan Pakai Dosen dan Mahasiswa

“Menjahit Mulut” Jurnalis Farid Gaban

Dari laman situs PDIperjuangan.id, tertulis visi partai berlambang banteng tersebut, visi Partai adalah keadaan pada masa depan yang diidamkan oleh Partai, dan oleh karena itu menjadi arah bagi perjuangan Partai.

Berdasarkan amanat pasal 6 Anggaran Dasar Partai PDI Perjuangan adalah :

Partai adalah:

a. alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945;

b. alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Ketuhanan, memiliki semangat sosio nasionalisme, dan sosio demokrasi (Tri Sila);

c. alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Eka Sila);

d. wadah komunikasi politik, mengembangkan dan memperkuat partisipasi politik warga negara; dan

e. wadah untuk membentuk kader bangsa yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

Sebenarnya kalau kita baca draft RUU HIP tampaknya menginginkan bangsa ini menjadi masyarakat Pancasila. Mungkin ada ketakutan tersendiri bagi para pencetus RUU HIP karena adanya rongrongan dari organisasi tertentu. Maksudnya adalah organisi yang terlarang oleh pemerintah.

Baghkan keinginan kuat pada RUU HIP itu bisa diaplikasikan melalui mata pelajaran dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, lihat Pasal 24 B: “Menyusun dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang berpedoman kepada Haluan Ideologi Pancasila, untuk membentuk manusia Pancasila.”

Jelas tujuannya menjadikan warga negara Indonesia menjadi manusia Pancasila. Berarti selama ini kita tidak utuh menerapkan Pancasila, dan bukan menjadi manusia Pancasila. Lagi-lagi jikalau undang-undang ini disahkan akan terbentur dengan sistem perekonomian kita yang condong kapitalis.

Selain itu penolak RUU HIP tersebut juga menyayangkan kenapa tidak memasukkan Ketetapan MPR soal pelarangan komunis. Kemungkinan tidak dimasukkan karena soal PKI sudah jelas ada larangannya, jadi tidak perlu lagi dituangkan pada RUU HIP tersebut. Ini mungkin saja. Bisa benar atau juga bisa juga keliru.

Kemudian soal pembakaran bendera jelas langkah yang tidak elok di tengah masa sulit seperti ini. Kecewa boleh kecewa, benci, ya, silahkan benci. Nah, jika memang fokus pada penolakan RUU HIP, ya, sudah tolak saja. Hak setiap orang yang tidak sependapat. Tapi Tidak perlu membakar bendera PDI-P, atau ada tuntutan-tuntutan turunkan Jokowi. Tidak nyambung merambat jauh sampai menginginkan plengseran presiden.

Atau memang punya agenda lain pada aksi-aksi seperti itu?

Mengutip dari situs Tirto.id, di antara pendemo, ada massa dari Persaudaraan Alumni 212. Pentolan FPI juga ikut dalam demo. Mereka tergabung dalam ANAK (Aliansi Nasional Anti Komunis) NKRI. Saat membakar bendera PKI muncul yel-yel: “Bakar, bakar, bakar PKI. Bakar PKI sekarang juga.” Seorang orator berujar, “Kita bakar bendera PKI-nya. Nanti kita bakar orang-orang PKI-nya, tokoh-tokohnya, di mana pun mereka berada, DPR, MPR, eksekutif!”

Ketua Umum PDI-P Megawati menanggapi serius aksi pembakaran bendera partainya dengan memerintahkan kepada seluruh kader partai merapatkan barisan dan mengawal kasus tersebut ke ranah hukum.

Salah satu kader PDIP, Budiman Sudjatmiko  memberikan keterangan di Twitternya, “Padahal kalau @PDI_Perjuangan terprovokasi, urusannya bukan cuma tawuran antar kampung…Kupastikan bukan. Tapi yang rugi nanti semua.. menang jadi arang, kalah jadi abu. Dan pastinya kami nggak mau jadi abu…(jadi arang aja ogah). Jadi tempuh jalur hukum.” [Asmara Dewo]

Baca berikutnya: Kasus Kematian Bayi karena Ribetnya Rapid Test saat Persalinan?

 

View this post on Instagram

 

Ngobrol kepenulisan sama PJ Internal BI @anggaribayu 😁

A post shared by Asmara Dewo (@asmaradewo) on

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Opini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Ara dan Kota Kenangan

Asmarainjogja.id-Matahari kian ganas menunjukkan panasnya, seakan-akan berada di atas kepa…