Home Uncategorized Opini Menakar Jargon BPJS “Kesehatan Investasi Masa Depan”, Padahal Menyulitkan Masa Depan

Menakar Jargon BPJS “Kesehatan Investasi Masa Depan”, Padahal Menyulitkan Masa Depan

15 min read
0
0
61
Mingke BI
Mingke BI | Foto dokumen pribadi

Asmarainjogja.id-Setelah Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk membatalkan Pepres 75/2019 tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada bulan Febuari lalu. Kini pemerintah tidak ubahnya menghentikan pengajuan peraturan kembali terkait penaikan iuran BPJS kesehatan.

Pembatalan kenaikan iuran BPJS pada dekade lalu tidak terlepas dari keterlibatan sebuah Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI), yang secara langsung mengajukan gugatan ke MA.

Dengan landasan dasar pertimbangan kenaikan iuran BPJS yang tidak sesuai dengan amanat UUD 1945, terkait negara memiliki peran besar dalam memastikan masyarakatnya dapat dengan mudah mengakses pelayanan kesehatan pada pasal 28h  ayat (1).

Melansir dari laman bpjs.co.id, sebenarnya program ini bukan merupakan barang baru di Indonesia, melainkan sudah ada sejak pada masa kolonial, yakni pada masa penguasaan Indonesia oleh Belanda. Akan tetapi program tersebut tidak dapat diakses oleh seluruh masyarakat pada kala itu.

Kemudian pada tahun 1948 setelah kemerdekaan Indonesia, program tentang pemeliharaan jaminan kesehatan masih tetap dilanjutkan oleh Prof. G.A. Siwabessy, selaku Menteri Kesehatan yang menjabat pada saat itu. Namun pengaksesan program tersebut hanya terbatasan pada pegawai negeri sipil beserta anggota keluarganya saja.

Selanjutnya dari tahun 1968 hingga tahun 2004-2005, kepesertaan masyarakat untuk memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan terus mengalami perubahan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya subsidi pemerintah untuk masyarakat miskin dalam mengakses pelayanan kesehatan.

Lalu pada tahun 2014 cakupan kepesertaan BPJS mulai menyusuri semua kalangan masyarakat Indonesia, yaitu sesuai dengan amanat UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), serta menunjuk PT Askes (Persero) sebagai penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan, sehingga PT Askes (Persero) pun berubah menjadi BPJS Kesehatan.

Baca juga:

Melihat Kawin Tangkap di Sumba dalam Kacamata Hukum

Kasus Kematian Bayi karena Ribetnya Rapid Test saat Persalinan?

Akan tetapi dari sejarah pekembangannya hingga kini BPJS belum mampu secara penuh memberikan kemanfaatan yang maksimal bagi masyarakatnya. Dinamika di lapangan terkait dengan banyaknya hiruk-pikuk ketidakpuasan masyarakat atas layanan yang diberikan. Dinilai tidak memuaskan.

Alasan masyarakat adalah jika hendak berpergian ke rumah sakit dan setibanya di tempat untuk berobat, masyarakat sering mendapatkan pelayanan yang kurang optimal, jika diketahui sebagai pengguna kartu BPJS atau kartu jaminan lainya seperti Jamkesmas. Apalagi jika kelas BPJS kelas rendah.

Sangat berbeda jika masyarakat berobat menggunakan uang cash atau diketahui sebagai orang penting dalam institusi tertentu, atau pengguna BPJS kelas atas, pelayanan pengobatan lebih nyaman. Serta berbagai bentuk pemberian resep obat pun dilakukan berbeda-beda.

Hal itulah yang terkadang membuat masyarakat bertanya-tanya, apa gunanya membayar iuran setiap bulan? Tetapi manfaat pelayanannya tidak sesui yang diharapkan.

Kemudian menimbulkan pertanyaan terkait jargonnya “BPSJ adalah investasi Kesehatan masa depan”, akan tetapi hingga kini pelayanan Kesehatan keanggotaanya masih belum mampu secara optimal. Malahan saat ini pemerintah menaikan iuran BPJS, dengan pertimbangan BPJS terus mengalami defisit, serta untuk perbaikan sistem pelayanan dan lain-lain.

Melansir dari economy.okezone.com pada januari 2020 lalu, seperti yang di sampaikan oleh Komisi IX (DPR) pada saat gelar rapat kerja dengan Menteri Kesehatan dan direksi BPJS Kesehatan.   BPJS Kesehatan menganggarkan dana operasional untuk delapan direksi sebesar Rp32,88 miliar, pada tahun anggaran 2019. Dana yang cukup pantastis terkait dana operasional para direksinya.

Lalu seperti yang disampaikan di awal, pemerintah mengeluarkan Pepres mengenai peraturan kenaikan iuran BPJS. Yang selanjutnya direspon oleh Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI), dengan melayangkan gugatan ke MA melawan Presiden Joko Widodo dan berakhir dengan kemenangan. Dengan dikabulkannya pembatalan kenaikan iuran BPJS oleh MA.

Dari laman hukumonline.com mmenjelaskan pengabulan gugatan tersebut oleh MA terkait Pasal 34 ayat (1), (2) Perpres No. 75 Tahun 2019 tentang peraturan kenaikan iuran BPJS kesehatan. MA berpegang bahwa pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28h, yakni tentang akses pelayanan Kesehatan oleh masyarakat.

Akan tetapi pembatalan kenaikan iuran BPJS kesehatan oleh MA, tidak serta merta menghentikan pemerintah untuk menaikan iuran BPJS, seperti yang di ketahui melalui pemberitaan di berbagai media.

Pemerintah memutuskan tetap menaikan tarif iuran BPJS Kesehatan dan bahkan pemerintah melaluli peraturan terbaru melakukan pengubahan skema terkait sistem kelas keanggotaan. Menjadikan BPJS Kesehatan dengan skema terbaru tanpa kelas 1, 2, 3 seperti yang sebelumnya.

Dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres itu diteken Jokowi pada 5 Mei lalu. Rencananya, tarif kepesertaan mandiri kelas III akan naik dari Rp. 25.500 per bulan menjadi Rp. 35.000 per bulan, atau 37,25 persen pada 2021 dan seterusnya.

Baca juga:

Menulis adalah Kemerdekaan, Penulis Radikal yang Dianggap “Menyerang” NKRI Salah Siapa?

Memanfaatkan Teknologi untuk Pelatihan Menulis bagi Kaum Miskin dan Tertindas

Lalu, tarif mandiri kelas II akan naik dari Rp. 51.000 menjadi Rp. 100.000 per bulan dan mandiri kelas I dari Rp. 80. 000 menjadi Rp. 150.000 per bulan mulai Juli 2020.

Untuk itu banyak juga masyarakat serta praktisi, akademisi, aktivis, mempertanyakan maksud dari pemerintah yang tetap ngotot menaikan iuran BPJS. Padahal jika dilihat dari alasan BPJS Kesehatan mengalami defisit sebagai alibi untuk menaikan iuran. Hal tersebut menjadi ketidakwajaran sebab defisitnya anggaran BPJS adalah sistem manajemen yang dinilai buruk.

Nah, jika BPJS Kesehatan tidak ingin mengalami defisit sebaiknya diperbaiki sistem manajemennya, bukan menaikan iuran. Dari berbagai kalangan berpendapat bahwa kenaikan tarif iuran BPJS tidak terlepas dari pemerintah yang ingin menyedot uang dari rakyat.

Maka dari itu juga, setelah mendengar kabar pemerintah tetap akan menaikan tarif iuran BPJS Kesehatan, Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) Kembali melayangkan gugatan ke MA. “Setelah kami melakukan kontemplasi untuk menemukan pencerahan bagi kepentingan KPCDI pada khususnya dan Rakyat Indonesia pada umumnya, akhirnya kami harus kembali mendaftarkan hak uji materil Perpres No. 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan ke MA, Jakpus pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020,” kata kuasa hukum KPCDI, Rusdianto Matulatuwa, lewat keterangan tertulis, Rabu (20/5), seperti yang disalin dari CNN Indonesia.

Tak hanya sampai disitu, melansir Instagram narasinewroom, bahwa saat ini publik disulitkan dalam mengakses informasi terkait kinerja BPJS Kesehatan. Hal itu dibuktikan dengan adanya putusan PTUN (Peradilan Tatat Usaha Negara) yang menyampaikan bahwa hasil audit BPKP terkait defisit BPJS Kesehatan digolongkan sebagai informasi tertutup.

“Sehingga sangat sulit untuk mengetahui bagaimana BPJS bisa mengalami defisit jika hasil audit BPKP tidak dibuka untuk publik, serta pada dasarnya masyarakat juga memiliki hak untuk dapat mengakses informasi terkait kinerja BPJS. Sebab anggaran BPJS merupakan hasil dari iuran dari publik,” ucap Fian Alaydrus Asisten Peneliti Lokataru.

Timboel Siregar selaku BPJS WATCH juga mengkritisi tentang hal yang terjadi di manajemen BPJS Kesehatan. Landasan defisit anggaran BPJS Kesehatan tidak dapat dijadikan alasan untuk menaikan iuran BPJS, sebab jika pun tarif iuran dinaikan tidak ada jaminan bahwa pelayanan BPJS menjadi lebih baik dan defisit BPJS tidak terjadi jika sistem manajemen BPJS dibiarkan begitu saja.

Untuk itu bahwa cukup berlebihan jika menggunakan jargon BPJS Kesehatan merupakan investasi Kesehatan masa depan yang baik untuk menarik minat masyarakat untuk bergabung. Sebab pelayanannya hingga kini tidak bisa memberikan kepuasan.

Terlebih perbedaan pelayanan Kesehatan antara pengguna BPJS antar kelas serta orang penting menjadi sangat mencolok terlihat. Bagaimana tidak? Orang yang dianggap sebagai orang penting diberikan pelayanan seperti raja dengan berbagai fasilitas yang istimewa. Akan tetapi jika masyarakat biasa dengan ditambah kartu BPJS Kesehatan dengan kelas yang umum atau rendah maka diberikan pelayanan yang sangat buruk, fasilitas yang tidak memadai.

Resep obat yang diberikan juga sangat buruk, sama ketika membeli obat di toko klontong. Bagaimana masyarakat yang sakit dapat sembuh dengan cepat jika pelayanan yang diberikan begitu buruk?

Hingga kini pun problema itu tidak mengalami perbaikan, jika media melayangkan pertanyaan-pertanyaan pemerintah selalu berkilah pada data-data. Tujuannya untuk membungkam suara masyarakat.

Padahal jika berkaca pada daerah di pinggiran desa Indonesia bagian timur maupun bagian barat, banyak masyarakat yang berpasrah pada penyakit yang kemudian meninggal dunia. Faktornya karena tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan yang baik.

Terlalu jauh juga jika berkaca pada masyarakat di daerah-daerah terpencil, di tengah-tengah kota metropolitan saja masih menemukan masyarakat yang ditolak di berbagai rumah sakit karena kekurangan biaya pengobatan. Kasus itu terjadi beberapa dekade lalu, di mana terdapat orangtua yang menggendong jenazah anaknya dari rumah sakit dikarenakan tidak mampu membayar sewa antar menggunakan ambulans.

Padahal pada masa kampanye dengan getol Presiden Joko Widodo menjanjikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan pelayanan kesehatan. Bahkan program di sektor kesehatan juga dijadikan visi yang kuat untuk mengeruk suara.

Namun ketika menduduki kursi kepersidenan untuk periode keduanya, program BPJS Kesehatan justru membuat masyarakat mengalami konflik sosial. Masyarakat mengeluh dengan pelayanan yang tidak kunjung membaik dan hanya menunggu janji itu diwujudkan.

Masyarakat menagih dalam senyap, lalu dijawab presiden dengan suatu kebijakan yang menambah keruwuetan di tengah masyarakat, yakni menaikan tarif iuran. Hal tersebut berbanding terbalik dengan janjinya pada masa kampanye.

Meskipun demikian masyarakat tidak berhenti berharap kepada pemerintah untuk membuat kebijakan yang memperhatikan kebutuhan masyarakat. Serta terus bersabar menunggu pemerintah benar-benar memperjuangkan hak masyarakat yang menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhinya.

Penulis: Mingke, anggota komunitas menulis Bintang Inspirasi

Baca juga: Hati-Hati! PDI-P Merapatkan Barisan dan Kawal Kasus Pembakaran Bendera Partai

 

View this post on Instagram

 

Ngobrol kepenulisan sama PJ Internal BI @anggaribayu 😁

A post shared by Asmara Dewo (@asmaradewo) on

  • Tepatkah Mereformasi Birokrasi di Tengah Pandemi Covid-19_

    Tepatkah Mereformasi Birokrasi di Tengah Pandemi Covid-19?

    Asmarainjogja.id-Mengutip dari laman Unila.ac.id birokrasi pada dasarnya merupakan suatu k…
Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Opini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Sebelum Berangkat, Ini 10 Tips Bertualang ke Curug Lawe

Asmarainjogja.id-Pesona Curug Lawe yang berada di Lereng Gunung Ungaran memang tak diraguk…