Asmarainjogja.id- Presiden RI Joko Widodo memberikan arahan tegas kepada seluruh anggora Kabinet Indonesia Maju terkait penanganan Covid-19. Jokowi juga mengancam para menteri jika bekerja tidak serius akan direshuffle. Selain itu juga akan membubarkan lembaga negara, jika memang dibutuhkan.
“Kita yang ada di sini bertanggungjawab terhadap 260 juta penduduk Indonesia, tolong digarisbawahi. Dan perasaan itu tolong sama, kita sama, pada sense of crisis yang sama. Hati-hati! EOCD terkahir dua hari terakhir yang lalu menyampaikan bahwa growth, pertumbuhan ekonomini dunia terkontraksi 6 bisa sampai 7,6%, minusnya. Bank Dunia menyampaikan minusnya bisa 5%. Perasaan ini harus sama, kita harus ngerti ini, jangan biasa-biasa saja, jangan linier! Jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita, saya melihat masih banyak yang menganggap ini normal,” kata Presiden RI yang tampak emosi menyampaikan pidatonya, sebagaimana diunggah pada akun Sekretariat Presiden, Minggu, (28/6/2020).
“Lha, kalau saya lihat bapak, ibu, dan saudara-saudara, masih ada melihat ini masih normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja, ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, extra ordinary. Perasaan ini tolong sama, kita harus sama perasaannya, kalau ada yang berbeda satu saja, sudah… berbahaya. Jadi tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita, suasana adalah harus suasana krisis. Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja. Menganggap ini sebuah kenormalan, apa-apaan ini?” ujar Jokowi kesal pada menteri dalam penanganan Covid-19 selama ini.
“Mestinya suasana itu ada semuanya. Jangan memakai hal-hal yang standar pada suasana krisis. Manajemen krisis sudah berbeda semua semestinya. Kalau perlu kebijakan Perpu, ya, Perpu saya keluarkan. Kalau Perpres, ya, Perpres saya keluarkan. Kalau saudara-saudara punya Peraturan Menteri, keluarkan! Untuk menangani negara, tanggungjawab kita pada 267 juta rakyat kita. Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ! Ini apa nggak punya perasaan? Suasana ini krisis.” Ungkap Jokowi jengkel.
Baca juga:
Menakar Jargon BPJS “Kesehatan Investasi Masa Depan”, Padahal Menyulitkan Masa Depan
Hati-Hati! PDI-P Merapatkan Barisan dan Kawal Kasus Pembakaran Bendera Partai
Presiden Jokowi juga menyingggung soal belanja di kementerian. Jokowi tidak ingin putaran keuangan masyarakat macet.
“Yang kedua, saya peringatkan belanja-belanja di kementerian. Saya lihat laporan masih biasa-biasa saja, segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya, karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat nanti akan naik. Jadi belanja-belaja kementerian tolong dipercepat. Sekali lagi jangan anggap ini biasa-biasa saja, percepat! Kalau ada hambatan keluarkan Peraturan Menterinya agar cepat. Kalau perlu Perpres, saya keluarkan Perpresnya,” ujar Jokowi.
“Untuk pemulihan ekonomi nasional. Misalnya saya berikan, contoh… bidang kesehatan, itu dianggarkan 75 triliun, baru keluar 1,53% coba. Uang beredar di masyarakat ke-rem di situ. Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan tepat sasaran, sehingga men-trigger ekonomi. Pembayaran tunjangan untuk dokter, dokter spesialias, untuk tenaga medis, segera keluarkan! Belanja-belanja untuk peralatan segera keluarkan, ini sudah disediakan 70-an triliunan,” tegas Jokowi untuk lebih memerhatikan tenaga medis sebagai ujung tombak penanganan Covid-19.
“Bansos yang ditunggu masyarakat, segera keluarkan! Kalau ada masalah, lakukan tindakan-tindakan lapangan. Meskipun sudah lumayan, tapi baru lumayan. Ini extra ordinary, harusnya 100%. Di bidang ekonomi juga sama, segera. Stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil, usaha mikro, mereka nunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, nggak ada artinya. Berbahaya sekali kalau perasaan kita seperti nggak ada apa-apa. Berbahaya sekali,” lanjut Jokowi pada pidatonya.
Baca juga:
Kasus Kematian Bayi karena Ribetnya Rapid Test saat Persalinan?
Hukum Indonesia Mempermainkan Kasus Novel Baswedan?
“Usaha mikro, usaha kecil, usaha gede, perbankan, semuanya berkaitan dengan ekonomi, manufaktur, industri, terutama yang padat karya. Beri prioritas kepada mereka supaya nggak ada PHK. Jangan sudah PHK gede-gedean duit serupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita. Hanya gara-gara urusan peraturan-urusan peraturan, ini exra ordinary, saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progres, yang siginifikan nggak ada. Kalau mau minta Perpu lagi, saya buatin Perpu, kalau sudah ada belum cukup. Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya,” kata Jokowi tegas sembari mempertaruhkan reputasi politiknya selama ini.
“Sekali lagi langkah-langkah extra ordinary betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya langkah, entah langkah-langkah politik, entah langkah-langkah pemerintahan, akan saya buka. Langkah apapun, yang langkah extra ordinary ini akan saya lakukan, untuk 267 juta rakya kita, untuk negara. Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle, sudah kepikiran kemana-mana saya. Entah buat Perpu yang lebih penting lagi, kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak bapak, ibu merasakan itu, sudah. Artinya tindakan-tindakan extra ordinary keras akan saya lakukan,” ancam Jokowi jika menganggap persoal tersebut biasa saja. [Asmara Dewo]
Baca juga:
Antara Budiman Sudjatmiko dan Ketua BEM yang Dituduh Makar
Pemerintah Indonesia Dinyatakan Bersalah atas Pemutusan Jaringan Internet di Papua
Sidang DPR RI (Puan Maharani CS) VS Sidang Rakyat, Mana yang Sebenarnya Mewakili Rakyat?
