Home Uncategorized Opini Tepatkah Mereformasi Birokrasi di Tengah Pandemi Covid-19?

Tepatkah Mereformasi Birokrasi di Tengah Pandemi Covid-19?

15 min read
0
1
58
Tepatkah Mereformasi Birokrasi di Tengah Pandemi Covid-19_
Mingke

Asmarainjogja.id-Mengutip dari laman Unila.ac.id birokrasi pada dasarnya merupakan suatu kata yang tidak asing lagi didengar di tengah publik. Secara epitimologis birokrasi berasal dari kata “bureau” yang berarti meja atau kantor dan kata “kratia” (cratein) yang berarti pemerintah. Istilah birokrasi pertama kali dikemukankan oleh Martin Albrow untuk memberikan atribut terhadap istilah yang dipergunakan oleh seorang Physiocrat Perancis Vincent De Gourney yang pertama kalinya memakai istilah birokrasi dalam menguraikan sistem pemerintahan Prusia pada tahun 1745 (Thoha, 2003:920).

Di Indonesia birokrasi sangat erat kaitanya dengan istilah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hirarki dan jenjang jabatan. Kemudian di tengah publik masyarakat Indonesia, birokrasi sering dikonotasikan sebagai sistem kerja pemerintah yang susunan pekerjaannya serba lamban, proses dan prosedur yang berbelit-belit, peraturan yang kaku dan pemborosan sumber daya.

Padahal dalam upaya membangun suatu pradaban modern, birokrasi menjadi kebutuhan pokok yang tidak dapat dihilangkan keberadaanya dari sejarah pembangunan. Lalu dari pernyataan tersebut, muncul suatu pertanyaan bagaimana pradaban modern itu dapat terwujud jika birokrasi dikonotasikan sebagai suatu sistem yang membuat pekerjaan menjadi lamban?.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Max Weber mengemukakan tentang tipe ideal birokrasi, sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita dari keberadaan birokrasi di tengah sistem pemerintahan. Memang jika setiap kali orang menyentuh birokrasi untuk pertama kalinya, maka seketika itu pula muncul nama Max Weber. Begitu besarnya pengaruh pemikiran Max Weber, sehingga birokrasi senantiasa diasosiasikan dengan weber dan membuat dirinya dipandang sebagai bapak dari model birokratik yang banyak ditelaah dalam teori organisasi.

Namun terlepas dari banyaknya organisasi pemerintah yang berusaha menerapkan birokrasi ala teori Weberian termasuk negara Indonesia sendiri, terdapat beberapa kritikan yang dilayangkan terhadap teori tersebut, yakni teori yang dikemukakan oleh Max Weber itu mengesampingkan keberadaan sistem tatanan sosial dalam masyarakat. Di mana realitasnya dalam masyarakat terdapat si kaya dan si miskin, serta si pintar dan si bodoh. Nah, tipe ideal birokrasi yang di sampaikan oleh weber tersebut sarat akan pengabaian terhadap keberadaan si miskin dan si bodoh (Kompasiana.com).

Orang pintar dan orang kaya memiliki kecendrungan yang sangat dekat dengan keberadaan birokrasi, termasuk dalam mendapatkan informasi serta bentuk pelayanannya seringkali bersipat VIP. Sedangkan yang terjadi dengan orang miskin dan orang bodoh sarat akan sulitnya mendapatkan akses informasi serta pelayanan yang kurang optimal dirasakan, bahkan terkadang mereka sangat enggan berhadapan dengan birokrasi. Contoh nyatanya adalah terkait dengan akeses pelayanan kesehatan, akses pelayanan pendidikan dan lain-lain.

Oleh sebab itu perdebatan tentang kemana arah birokrasi akan dibawa oleh pemimpin otorita, saat ini menjadi perbedaan yang masih sering terjadi dikalangan akademisi serta publik itu sendiri. Perdebatan dimaksudkan untuk mereformasi birokrasi, ke arah birokrasi good governance yang selama ini didambakan oleh masyarakat.

Saat pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara dunia, termasuk Indonesia sendiri. Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia mengakibatkan segala bentuk sistem yang telah direncanakan oleh pemimpin Indonesia dalam upaya membangun negara kini mengalami perubahan seketika, termasuk di sektor birokrasi.

Sistem birokrasi di tengah penanganan pandemi Covid-19 dipandang tidak tepat digunakan, sehingga keputusan yang diambil pemerintah untuk menanggulangi keberadaan Covid-19 sering terjadi secara top-down, karena menggunakan sistem birokrasi akan membuat pekerjaan menjadi lamban.

Secara khusus hal tersebut ditunjukan terhadap pemberian Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 yang terkesan lambat sampai ke masyarakat yang terdesak atas kebutuhannya akibat dari dampak Covid-19. Contoh yang terjadi di Kabupaten Sintang, Kalimantan barat, Ketika saya bertanya kepada salah satu pegawai desa di Sungai Areh pada 24 Juni 2020. “Hingga kini bansos covid-19 belum tiba di desa suangai areh, diperkirakan akan sampai pada Juli mendatang,” kata Adi hartono.

Contoh lain adalah ketidaksingkronan yang terjadi di DKI Jakarta dan tumpang tindih bantuan di Sulawesi. Sehingga dalam melihat fenomena terebut, bisa jadi inilah saat terbaik Indonesia untuk mengevaluasi keberadaan birokrasi, melihat kekurangan-kekurangan yang ada menuju pelayanan yang lebih prima kepada masyarakat.

Baca juga:

Polri Kita Mantap karena Terinspirasi dari Pak Hoegeng

Kasus Kematian Bayi karena Ribetnya Rapid Test saat Persalinan?

Urgensi dan Problematika Birokrasi dalam Pelayanan Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19

Mengenai birokrasi di Indonesia, banyak yang berpandangan secara skeptis terhadap sistemnya, karena dianggap memiliki hirarki yang cukup panjang dan kaku. Selain itu  proses dan prosedurnya yang berbelit-belit, sehingga dalam penyaluran Bansos Covid-19 sampai ke tangan masyarakat di daerah secara langsung menjadi sangat lama.

Oleh karena itu pemerintah sering dianjurkan untuk menghilangkan sejenak sistem kerja secara biroktratis dalam penyaluran bantuan ke sejumlah daerah di Indonesia. Sebab terkait dengan bansos Covid-19 kepada masyarakat merupakan hal yang harus dilakukan dengan pola cepat, efisiensi tanpa menghilangkan asas akuntabilitas. Jika Bansos Covid-19 dilakukan melalui jalur birokrasi yang panjang maka kerja yang dilakukan mejadi tidak efisien dan lamban untuk sampai kepada masyarakat, sementara masyarakat terdampak memerlukan bantuan secara cepat, guna untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Akan tetapi jika sistem birokrasi itu tersusun dengan baik dan fleksibel, maka sistem kerja birokrasi dapat secara efektif digunaka dalam penanganan covid-19 termasuk dalam penyaluran Bansos. Mengapa demikian? Karena birokratis sebenarnya merupakan seorang yang dapat membuat keputusan pemerintah dan sekaligus sebagai pelaksana teknis dalam keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau seringkali disebut sebagai instrumen keputusan.

Di negara-negara lain, seorang birokratis merupakan salah satu pelaku penting dalam membuat keputusan, karena mereka merupakan orang yang secara langsung lebih dekat dengan masyarakat. Sehingga seharusnya seorang birokrat mengenal situasi dan kondisi di setiap sudut wilayah. Termasuk mengetahui apa yang masyarakat butuhkan dan tentunya hal itu menjadi baik untuk daerah secara cepat mengambil tindakan dalam kondisi yang darurat seperti pada kondisi wabah pandemi Covid-19 ini.

Seperti dikutip dari Mckinsey And Company dalam penanganan dan penanggulangan Covid-19, perlu adanya pengutamaan kerja secara kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang notabenenya sebagai penjabaran dari birokrasi. Serta perlu menyakini bahwa kebijakan yang diambil secara top-down tidaklah merupakan kebijakan yang selalu benar dan cepat menciptakan stabilitas di tengah kedaruratan yang terjadi.

Saatnya Menuju Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance di Tengah Badai Covid-19.

Max Weber meskipun melontakan konsep ideal birokrasi yang kemudian banyak digunakan oleh negara sebagai sistem untuk menjalakan pemerintahan, tetapi diimplementasikan secara berlebihan. Lalu menuai banyak kritikan dari ilmuan lain diantaranya oleh Werren Bennis (1995) pada artikel yang berjudul “Beyond Bureaucracy: Wills Organization Men Fit The New Organization” yang memandang birokrasi secara skeptis, sebab birokrasi semakin hari semakin tidak efektif dan tidak relevan dengan realitas sosial didalam masyarakat.

Weber dalam (Pandji Santosa, 2017:14) menyampaikan bahwa ia tidak pernah sama sekali memaksakan penerapan birokrasi secara “membabibuta”, karena ia memang tidak perlu membenarkan diri (Apologi) pada saat itu, tetapi yang sebenarnya ingin dicanangkan oleh Weber saat itu hanyalah “if you wish to achieve certain administrative or productive goals in a large and territorially extensive society, then you must have a bureaucratic organization to do se”.

Sehingga kemudian hal tersebut membuktikan bahwa banyak negara-negara yang salah dalam menafsirkan apa yang dimanifestasikan oleh Weber tentang birokrasi. Selanjutnya menganalisis pengelolaan birokrasi Indonesia selama ini, sangat terlihat di tengah pandemi Covid-19 akan keburukan yang terjadi. Oleh sebab itu untuk mewujudkan birokrasi mengarah pada good governance diperlukan sebuah perubahan yang besar, tidak cukup mengadopsi reformasi birokrasi secara tambal sulam.

Adapun cara yang dapat dilakukan untuk mereformasi birokrasi menuju good governance ialah dengan sedikit melakukan gerakan secara radikal. Maksudnya adalah mereformasi birokrasi secara radikal yakni dengan melakukan pemangkasan struktural di birokrasi dengan hirarki yang panjang menjadi lebih menyempit. Serta melaksanakan birokrasi yang rasionalitas dan impersionalitas dengan cara yang tidak berlebihan.r

Namun dalam menerapkan tipe ideal birokrasi yang dikemukakan oleh Weber menurut Briyanto Izzah dalam (Panjdi Santoso, 2017:118) mengatakan bahwa tidak ada satupun organisasi menyerupai tipe ideal birokrasi. Sedikit sekali organisasi yang mendekatai tipe birokrasi ideal, sedangkan sebagian besar organisasi jauh dari dari tipe ideal birokrasi Weber.

Jika negara ingin benar-benar serius untuk mereformasi birokrasi, maka menurut para pakar seperti; Surbakti, Miftah Thoha, Warsito Utomo dan pakar lainya di Indonesia dalam (Pandji Santoso,2017:116-124), penekanan pada netralitas birokrasi menjadi hal yang utama dilakukakan, untuk melakukan refomasi birokrasi menuju good governance diperlukan kesadaran dari seorang birokrat untuk melakukan pelayanan prima kepada masyarakat tanpa pandang bulu, melalukan tranparansi, meningkatkan partisipasi masyarakat tidak hanya sebagai penentu duduknya seseoang dalam kekuasaan (Pemilu), dan terjadinya penegakak supermasi hukum. Selanjutnya melakukan rekrutmen birokrasi secara meritokrasi lebih giat dilakukan,.

Terakhir, melihat peradaban masyarakat Indonesia yang akan terjadi pada masa mendatang, melakukan pembubaran lembaga seperti yang disampaikan oleh presiden Joko Widodo baru-baru ini melalui media. Keputusan tersebut memang dinilai tepat namun jika tidak diiringi dengan Langkah-langkah lainya, maka strategi tersebut tidak akan memberikan jawaban akan terjadinya perubahan yang telah dicanangkan oleh para akademisi mengenai reformasi birokrasi menuju good governance. Maka bisa jadi bahwa birokrasi yang good governance, yang selama ini di dambakan oleh publik menjadi mimpi di siang bolong semata.

Penulis: Mingke, anggota Komunitas Menulis Bintang Inspirasi

Baca juga: Menakar Jargon BPJS “Kesehatan Investasi Masa Depan”, Padahal Menyulitkan Masa Depan

 

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Opini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Beban Moral Penulis, Salah Satunya Memberikan Pelatihan Gratis

Asmarainjogja.id-Dulu, ketika lagi semangat-semangatnya belajar menulis, saya ingin menjad…