Home Uncategorized Opini Reformasi Administrasi Menuju Elektronik Goverment

Reformasi Administrasi Menuju Elektronik Goverment

17 min read
0
0
63
Mingke BI
Kusmingki

Asmarainjogja.id-Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SBPE) yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan hasil survei e-Government Development Index (EGDI) yang diselenggarakan oleh United Nations dalam kegiatan yang bertema Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development menunjukkan bahwa Indonesia berada di rangking 88 dari 193 negara di tahun 2020 dimana skor penilaian yang di lakukan oleh survei e-Government Development Index (EGDI), Indonesia memperoleh nilai 0.6612 very High EGD.

Mengutip menpan.go.id tujuan dari survei ini adalah sebagai alat bantu pembangunan bagi negara-negara anggota PBB untuk mengidentifikasi kekuatan dan tantangan masing-masing dalam upaya mempertajam implementasi kebijakan dan strategi pengembangan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Akan tetapi Indonesia masih di bawah pemerintahan Thailand dan berhasil mengungguli Vietnam, artinya pemerintahan Indonesia sudah mengalami peningkatan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SBPE) dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Lalu jika Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SBPE) ini dikaitkan dengan Reformasi Birokrasi, apakah birokrasi di negara Indonesia sudah mengalami perbaikan atau jika penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (E-government) dikaitkan dengan adanya perubahan pada Maladministrasi Birokrasi di Indonesia, apakah negara ini sudah memberikan pelayanan yang baik, efektif, efisien, akuntabel dan transparan kepada masyarakat?

Dalam hal ini penulis ingin menganalisa bagaimana pengaruh Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SBPE/e-Government) pada perilaku maladministrasi birokrasi kepada masyarakat dan sudahkah terjadinya modernisasi birokrasi yang nyata di negara Indonesia.

Maladministrasi Birokrasi di Indonesia dalam Perspektif Pelayanan Masyarakat

Maladministrasi Birokrasi pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu Tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pihak birokrat (pemerintah) kepada masyarakat, dalam mengabaikan tanggungjawab, berbelit-belit, perbuatan penyalahgunaan kekuasaan, tidak adil, diskriminatif, dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Konsep maladministrasi birokrasi lahir pada akhir abad ke-19 sebagai istilah yang menunjukkan kegagalan birokrasi dalam mengurus urusan rakyat, kurang inisiatif dan kurang sifat tanggungjawab dari pegawai pemerintah.

Ombudsman Republik Indonesia melalui Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, menyebutkan bahwa maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan (ombudsman.go.id.)

Di Indonesia perilaku tidak mengenakan dari pejabat birokrat pemerintah (Maladministrasi birokrasi) bukan suatu yang asing di tengah masyarakat, oleh sebab itu banyak persepsi buruk dari masyarakat kepada birokrasi. Dimana dalam pengurusan perijinan dan dokumen penting yang berkaitan dengan pihak birokrasi, masyarakat merasa banyak sekali hal yang harus dilewati agar data tersebut dapat diselesaikan, dan bahkan tidak jarang banyak masyarakat yang ingin melalui jalan cepat dengan menyewa calo atau melakukan tindakan suap kepada pejabat birokrasi langsung. Tentu hal ini bukanlan cerminan birokrasi yang efektif, efisien, akuntable dan transparan, tetapi ini adalah cerminan birokrasi yang koruptif.

Lalu sebenarnya sejak kapan maladministrasi birokrasi itu terjadi, menurut penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya di Indonesia secara khusus? Maladministrasi sudah terjadi sangat lama sekali di Indonesia, yakni sudah terjadi sejak masa kerajaan, dimana maladministrasi birokrasi terjadi dengan adanya Tindakan perlakuan seorang raja kepada rakyatnya melalui para orang kepercayaan di bawah kekuasaannya, untuk memungut pajak dari rakyatnya demi kepentingan raja semata, rakyat diperlakukan sebagai budak untuk memenuhi kebutuhan raja. Syed Abul Hasan Ali An Nadwy (1951) “menilai manusia saat itu sudah kehilangan nilai moralitasnya terhadap manusia yang lain, dan pada zaman itu merupakan zaman di mana kerterpurukan moral terjadi”.

Kemudian maladministrasi birokrasi itu terus berkelanjutan ke masa kolonial Belanda, penjajahan Jepang, orde lama, orde baru. Sebenarnya pada masa orde barulah maladministrasi birokrasi marak terjadi di mana tubuh birokrasi pada saat itu sarat akan KKN, terjadinya obesitas disebabkan rekrutmen yang buruk dan hingga era reformasi saat ini diwariskan, maladministrai birokrasi itu masih ada di tubuh birokrasi. Sebagai bukti saat ini berdasarkan data KPK pada tahun 2014-2019 jenis kasus yang menempati peringkat pertama adalah penyuapan dengan 602 kasus diikuti dengan pengadaan barang dan jasa sebanyak 195 kasus, penyalahgunaan anggaran sebanyak 47 kasus, tindak pidana pencucian uang sebanyak 31 kasus, pungutan dan pemerasan sebanyak 15 kasus, perizinan sebanyak 13 kasus, dan merintangi proses KPK sebanyak 10 kasus. Sehingga terdapat total 913 praktik korupsi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (yoursay.suara.co).

Perlakukan maladministrasi terus berkembang menyesuaikan zaman jika ditinjau lebih mendalam, faktor yang menyebabkan terjadinya maladminitrasi birokrasi dapat dijelaskan oleh Cope (1997) yang menyatakan bahwa beberapa faktor sebagai penyebab maladministrasi birokrasi yaitu korupsi dan rendahnya integritas, konflik dalam internal birokrasi, konflik antar kaum/etnik, tidak ada sifat disiplin dan buruknya hubungan antar pegawai.

Studi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SBPE/E-Government) di Indonesia Sebagai Solusi Memanimalisir Terjadinya Maladministrasi Birokrasi.

Elektronik Government (E-Gov) menurut World Bank adalah “Penggunaan/pemanfaatan teknologi informasi oleh lembaga pemerintah untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat, pelaku bisnis, dan sekaligus memfasilitasi kerja sama dengan lembaga pemerintah lainnya”. Lebih lanjut, menurut World Bank, e-Government harus diarahkan pada pemberdayaan masyarakat melalui akses yang luas terhadap informasi yang tersedia (Adi Cahyadi 2003).

Hingga kini banyak akademisi dan masayrakat yang mendorong pemerintah untuk benar-benar serius dalam menerapkan E-government dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bercirikan Clean Government, demi terciptanya asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Adapun tujuan dari pelaksanaan E-government adalah agar terjadinya kesinambungan hubungan antara pemerintah, pelaku usaha dengan masyarakat dapat terjalin secara lebih dekat, efisien, efektif, transparan, akuntabel serta diharapkan tumbuhnya pemerintahan dengan birokrasi yang lebih responsive terhadap kebutuhan masyarakat, baik itu dalam penyediaan informasi yang terbuka maupun dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selanjutanya apa kaitan antara diterapkannya e-government dengan pemberantasan korupsi atau maladministrasi di birokrasi Indonesia. Berdasarkan penelitian terdahulu didalam konsep e-government terdapat hubungan yang terjadi antar pemerintah dengan rakyat, pemerintah dengan lembaga pemerintahan lainya, pemerintah dengan pelaku usaha dan pemerintah dengan birokrasinya.

E-Government pada dasarnya memunculkan suatu peluang baru di dalam masyarakat madani, yang kini banyak diisi oleh kaum milenial, dan tentu saja sangat berkaitan dengan negara Indonesia yang sebentar lagi akan menghadapi bonus demografi mendatang. Dimana dengan penerapan government menurut studi penelitian yang dilakukan oleh Chisdthoper. G. Reddrick (Politics, Domocracy, And E-Government;Participation And Service Delivery 2012) bahwa semangat e-government dapat meningkatkan;

Pertama, meningkatkan efektifitas, efisiensi dan mengurangi biaya, dengan penerapan e-government maka pelayanan kepada publik akan lebih fleksibel, tepat waktu, cepat dan tanpa diskriminasi. Hal ini dikarenakan E-government menggunakan aplikasi berbasis jaringan internet yang dapat menyediakan informasi secara cepat dan serta komunikasi yang interaktif. Kedua, meningkatkan pelayanan, hal ini dikarenakan melaksanakan E-Government maka terdapat intragasi yang jelas antara pemerintah daerah dengan pusat serta dengan masyarakat dalam satu website khusus.  Ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat, didalam konsep E-Government terdapat istilah yang di sebut E-Democracy/E-Citizen, dengan itu maka masyarakat dapat secara aktif berpartisipasi dalam membuat keputusan bersama pemerintah. Keempat, meningkatkan transparansi dan mengurangi korupsi, melaksanakan E-Governemt menurut konsepnya terdapat semangat keterbukaan informasi, artinya pemerintah harus mempublikasikan data informasi yang menjadi hak masyarakat untuk mengetahuinya, sehingga masyarakat dapat mengontrol apa yang terjadi didalam pemerintahan dan suatu perbuatan yang bersifat menyimpang (koruptif) akan dapat diketahui secara jelas.

Dengan begitu jelas bahwa di impelmentasikanya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SBPE/e-Government), maka secara perlahan perilaku maladministrasi dapat diminimalisir sedemikian rupa. Akan tetapi terdapat catatan tegas yakni, dimana pemerintah pusat, pemerintah daerah, birokrasi dan partai politik perlu giat dalam mensosialisasikan tentang apa yang menjadi hak-hak dari masyarakat dalam bernegara yang demoktratis.

Lebih lanjut menurut penelitian yang dilakukan oleh Novi Prisma Yunita dan Rudi Dwi Aprianto yang dituangkan dalam jurnal berjudul (Kondisi Terkini Perkembangan Pelaksanaan E-Government di Indonesia: Analisis Website Ber ISSN: 2089-9815). Yakni dengan mengkaji tentang Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government, di dalam intruksi tersebut pemerintah menginstruksikan kepada beberapa pejabat lembaga pemerintahan termasuk gubernur dan bupati/walikota untuk mengambil langkah-langkah demi terlaksananya E-Government secara nasional, merumuskan dan melaksanakan rencana tindak lanjut dan berkoordinasi dengan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi, dan melaksanakan instruksi dengan sebaik-baiknya (Instruksi Presiden, 2003).

Dalam penerapan E-Government seperti yang dituangkan di dalam Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 menjelaskan bahwa pengembangan E-Government dilakukan melalui 4 tingkatan: (1) persiapan, (2) pematangan, (3) pemantapan, dan (4) pemanfaatan. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 oleh Novi Prisma Yunita dan Rudi Dwi Aprianto “menyampaikan bahwa Pelaksanaan E-Government disejumlah daerah, di Indonesia belum terimplementasi dengan baik, dimana dari total 34 provinsi di Indonesia hanya terdapat 4 wilayah yang sudah mengimplementasikan E-Government sampai pada tahapan Pemanfaatan sedangkan 83 daerah baru pada tahap persiapan, 341 daerah tahap pematangan dan 115 daerah tahap pemantapan”. Padahal saat ini sudah 14 tahun sejak dirilisnya Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government, sehingga perlu dipertanyakan akan keseriusan pemerintah ingin melakukan Reformasi Administrasi.

Kesimpulanya adalah hingga kini walaupun Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SBPE) yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia mendapatkan anugerah very High dengan nilai 0.6612 oleh (EGDI), pada kenyataanya belum bisa membuat negara Indonesia mendapat predikat birokrasi dengan pelayanan terbaik di ASEAN serta kepada masyarakat Indonesia khususnya. Namun untuk menuju birokrasi yang modern berbasis E-Government sepertinya ada harapan baru kedepanya, akan tetapi tetap perlu didorong oleh masyarakat (cociety) dengan membuat sistem E-citizen yang kuat menjadikan Reformasi terjadi secara Clean Government.

Penulis: Kusmingki, Mahasiswa Administrasi negara Universitas  Widya Mataram, dan juga tergabung di Komunitas Menulis Bintang Inspirasi

Daftar Pustaka

Novi Prisma Yunita, Rudi Dwi Aprianto. (2018). Kondisi Terkini Perkembangan Pelaksanaan E-Government Di Indonesia: Analisis Website. Magister Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, UII (ISSN: 2089-9815).

Rodi Wahyudi, dkk. (2013). Faktor Penyebab Perilaku Maladministrasi Birokrasi Di Institusi Pemerintah Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Damanhuri, Roni Jawandi. (2017). Reaktualisasi Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).

Rodi wahyudi. (2020). Maladministrasi Birokrasi di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah. Fakultas Ilmu Ekonomi (Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau) dan Ilmu Sosial. Vol 13.

Loura Hardjaloka. (2014). Studi Penerapan E-Government Di Indonesia Dan Negara Lainnya Sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi Di Sektor Publik. Mega kuningan. Jakarta selatan. Vol. 3.

Humas MENPANRB. 2020. Hasil Survei PBB, ‘e-Government’ Indonesia Naik Peringkat. (https://menpan.go.id).

Muhammad Burhan. 2020. Maladministrasi dan Etika Pelayanan Publik. (https://ombudsman.go.id).

Baca juga artikel Kusmingki lainnya:

Tepatkah Mereformasi Birokrasi di Tengah Pandemi Covid-19?

Menakar Jargon BPJS “Kesehatan Investasi Masa Depan”, Padahal Menyulitkan Masa Depan

Bergaul dan Komunikasi Lintas Kasta

  • Tepatkah Mereformasi Birokrasi di Tengah Pandemi Covid-19_

    Tepatkah Mereformasi Birokrasi di Tengah Pandemi Covid-19?

    Asmarainjogja.id-Mengutip dari laman Unila.ac.id birokrasi pada dasarnya merupakan suatu k…
Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Opini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Problema Transpransi dan Akuntabilitas Penyebab Korupsi

Asmarainjogja.id-Minimnya pejabat publik yang memiliki kesadaran tranparansi dan akuntabil…