Home Uncategorized Opini Problema Transpransi dan Akuntabilitas Penyebab Korupsi

Problema Transpransi dan Akuntabilitas Penyebab Korupsi

12 min read
0
0
24
Mingke BI
Mingke BI 

Asmarainjogja.id-Minimnya pejabat publik yang memiliki kesadaran tranparansi dan akuntabilitas di lembaga sektor publik menjadi salah satu sebab terjadinya penyelewengan kekuasaan yang berujung pada tindak korupsi. Di tiap-tiap negara di dunia mengakui bahwa keberadaan pejabat publik yang koruptif menjadi salah satu penyebab lambat atau bahkan gagalnya pembangunan di sebuah negara.

Mengutip dari laman kpk.go.id, saat ini menurut Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index-CPI) Indonesia, tingkat korupsi di Indonesia kini berada di posisi 85 dari 180 negara, dengan poin 40 meningkat dua poin dari tahun sebelumnya. Laporan itu disampaikan saat peluncuran hasil Corruption Perception Index 2019 oleh Transparency International Indonesia (TII) pada Kamis (23/1), di Gedung Sequis Center, Jakarta. Di tingkat ASEAN sendiri Indonesia masih dibawah Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia sebagai negara dengan tingkat korupsi terendah.

Jika dilihat dari adanya peningkatan index tersebut, memang Indonesia mengalami peningkatan CPI, meskipun hanya dua point saja dan tentu hal itu menjadi capaian yang bagus bagi negara. Namun apakah itu cukup bagus untuk mengatakan bahwa negara ini sudah mengalami perbaikan di sejumlah lembaga negara dalam menerapakan transparansi dan akuntabilitas oleh seorang pejabat publik, tentu hal itu perlu dikaji lebih dalam lagi.

Lebih lanjut, perlu kita lihat lembaga negara mana sajakah yang paling banyak mengalami penyelewengan kekuasaan atau tindak korupsi di negara Indonesia.  Berdasarkan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 18 Febuari 2020, terdapat sepuluh lembaga negara yang paling banyak melakukan tidak pidana korupsi sepanjang tahun 2019 lalu.

Dimana lembaga terbanyak melakukan tindakan korupsi ditemukan pada Pemerintah Kabupaten dengan 95 temuan kasus korupsi. Korupsi di lembaga ini telah merugikan negara hingga Rp 6,1 triliun. Selanjutnya di susul pemerintah Desa dengan 48 temuan kasus. Negara merugi sekitar Rp 32,7 milyar akibat korupsi yang dilakukan lembaga tersebut, dan tak luput juga lembaga penegakan hukum juga menjadi salah satu penyumbang kasus korupsi di Indonesia (katadata.databoks.co.id).

Miris memang melihat kasus yang terjadi dimana penegak hukum pun yang notabenenya sebagai lembaga yang seharusnya suci dari Tindakan kejahatan terhadap kepentingan rakyat, tetapi kenyataannya mereka juga terlibat dalam kasus kejahatan yang extraordinary crime. Dengan berkaca pada problematika di atas apa yang sebenarnya menjadi motif sebab pejabat publik di lembaga sektor publik melakukan tindakan korupsi atau penyelewengan kekuasaan.

Di sini sebagai pemuncul opini, penulis berusaha meraba-raba motif sebab korupsi dilakukan oleh pejabat publik di lembaga sektor publik dari perspektif pelaku. Penulis menemukan bahwa pada dasarnya tindak pidana korupsi terjadi pada satu sebab yang hampir sama, yakni terjadi karena faktor kebutuhan, seorang koruptor ingin memperkaya diri sendiri karena adanya peluang melakukan korupsi yang berkeinginan menjatuhkan pemerintahan, dan demi pengembalian modal/asset kekayaan pada saat proses politik seorang aktor publik.

Sesuatu yang sangat menarik untuk diamati lebih jauh tentang motif sebab terjadinya tindakan korupsi oleh seorang pejabat di lembaga sektor publik, yaitu berkaitan dengan pejabat yang berkendak mengembalikan modal/asset kekayaan pada saat proses politik. Sebelum masuk lebih dalam perlu diketahui bahwa dalam proses penempatan pejabat di lembaga negara atau lembaga sektor publik terdapat berbagai cara yang sering digunakan, diantaranya adalah dengan sistem rekrutmen (seleksi dengan teknik tertentu berdasarkan jenis lembaga dan lelang jabatan). Namun di samping itu jangan dilupakan bahwa terdapat sistem lain yang digunakan dalam penempatan jabatan seorang pejabat, yaitu melalui loby politik atau yang lebih kita kenal dengan pejabat titipan.

Nah, hal inilah yang sering menjadi ajang penyelewengan kekuasaan di sebuah lembaga negara, di mana dalam temuan kasus, proses ini banyak menempatkan pejabat publik menjadi seorang tersangka tindakan kasus suap jabatan. Buktinya dapat dilihat pada kasus suap yang terjadi sepanjang tahun 2014-2019 di mana kasus suap menempati urutan pertama dalam kasus tidak pidana korupsi berjumlah 602 kasus.

Akibat adanya pejabat titipan atau jabatan dengan loby politik inilah yang membuat proses rekrutmen dan lelang jabatan menjadi rusak hingga berujung pada tindakan korupsi. Kerena proses ini dinilai sangat mahal, sebab terdapat fee yang harus dibayarkan oleh orang yang hendak menempati suatu jabatan di sebuah lembaga. Terlebih hal inilah yang nantinya membuat pejabat tersebut berkehendak ingin mengembalikan modalnya dengan cara yang cepat.

Kita juga jangan lupa dengan banyaknya kasus korupsi yang terjadi di lembaga legislatif yang kita kenal sebagai Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Lembaga ini juga banyak mendapat citra buruk dari masyarakat karena banyaknya anggota yang sempat terseret kasusus korupsi, serta tidak terlepas dari banyaknya tindakan kontroversial lainya. Dalam penempatan jabatan di legislatif memang  dasarnya dilakukan melalui pemilihan umum. Akan tetapi perlu diketahui bahwa siapa aktor di belakang dengan adanya peserta Caleg (calon legislatif) yang maju menjadi Anggota Dewan Legislatif, dimana partai politik lah yang berperan besar dalam mengajukan sejumlah calon yang nantinya berhak ikut dalam kompetisi Pemilu.

Memang betul bahwa hal itu diamanatkan oleh undang-undang, tetapi di tubuh Partai Politik (Parpol) itu sendiri juga, sangat penting untuk kita ketahui bahwa, dari sejumlah Anggota Dewan Legislative yang nantinya berhasil lolos menempati kursi DPR RI, maka anggota Parpol itu diberikan kewajibannya untuk menyisihkan gaji untuk diberikan kepada partai dengan jumlah yang ditentukan oleh tiap Parpol. Padahal pada saat pencalonan terjadi mereka juga mengeluarkan uang miliaran rupiah kepada partai, tentu saja hal ini bisa menjadi sebab motif anggota dewan untuk melakukan tindakan korupsi. Buktinya setidaknya ada 22 kasus korupsi yang dilakukan anggota DPR RI tahun 2014-2019 berdasarkan temuan kasus yang dilakukan oleh KPK.

Sungguh ironis jika dibayangkan lebih dalam, mereka seperti tidak menyadari bahwa dengan melakukan tindakan korupsi berarti mereka sudah merampas atas apa yang menjadi milik publik. Tentunya Tindakan tersebut memperlihatkan bahwa seorang aktor publik tidak memiliki moralitas dalam mengemban tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan, dan tidak memiliki kesadaran dalam hal transparansi serta akuntabilitas sebagai aktor publik.

Bukti dari minimnya transparansi dan akuntabilitas di sejumlah lembaga negara dapat dilihat dari banyaknya lembaga sektor publik yang belum secara maksimal dalam mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik (Yunita dan Aprianto dalam Kondisi Terkini Perkembangan Pelaksanaan E-Government di Indonesia), dan adanya ketidak tegasan pemerintah dan legislatif  dalam mengeluarkan kebijakan peraturan perundang-undangan tentang penerapan tata laksana pemerintahan yang baik serta aturan tentang pelaksaan sistem penerapan kota Smart City yang tertuang dalam bentuk undang-undang, tetapi sampai saat ini masih pada peraturan yang bersifat instruksi saja dengan alasan yang belum jelas.

Penulis: Mingke, Mahasiswa Administrasi Negara Universitas Widya Mataram Yogyakarta, dan tergabung di Komunitas Menulis Bintang Inspirasi

Daftar Pustaka

Novi Prisma Yunita, Rudi Dwi Aprianto. (2018). Kondisi Terkini Perkembangan Pelaksanaan E-Government Di Indonesia: Analisis Website. Magister Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, UII (ISSN: 2089-9815).

KPK.2020. Penyebab Korupsihttps://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/infografis/penyebab-korupsi

Liputan6. 2013. Besaran Setoran Anggota DPR ke Partai. https://www.liputan6.com/news/read/571020/besaran-setoran-anggota-dpr-ke-partai

Databoks.2020. 10 Lembaga dengan Temuan Kasus Korupsi Terbanyak. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/19/10-

Baca juga artikel Mingke lainnya:

Reformasi Administrasi Menuju Elektronik Goverment

Tepatkah Mereformasi Birokrasi di Tengah Pandemi Covid-19?

Menakar Jargon BPJS “Kesehatan Investasi Masa Depan”, Padahal Menyulitkan Masa Depan

Bergaul dan Komunikasi Lintas Kasta

 

 

 

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Opini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Reformasi Administrasi Menuju Elektronik Goverment

Asmarainjogja.id-Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SBPE) yang dilakukan o…