Home Uncategorized Opini Penganiayaan terhadap Steven Menambah Kasus Rasisme Warga Papua oleh Aparat Keamanan

Penganiayaan terhadap Steven Menambah Kasus Rasisme Warga Papua oleh Aparat Keamanan

14 min read
0
0
38
Korban difabel Papua
Karikatur tindakan kekerasan dan tidak manusiawi yang dilakukan oleh anggota Pomau terhadap penyandang difabel Steven | Gambar istimewa

Asmarainjogja.id-Penganiayaan yang dilakukan oleh dua anggota Polisi Militer Angkatan Udara (Pomau), yakni Serda Dimas Ardianto dan Prada Rian Pebrianto terhadap difabel sensorik rungu warga Papua bernama Steven telah mengundang kemarahan publik.

Kejadian itu bermula saat Steven terlihat ribut dengan pemilik warung. Entah apa penyebabnya tidak begitu jelas, namun dari video viral yang telah beredar, keributan itu mengundang dua anggota Pomau ke warung tersebut.

Serda Dimas Ardianto sempat bertanya apakah Steven mabuk? Selanjutnya ia memiting tangan Steven dan ia pun meronta kesakitan, namun ucapannnya tidak begitu jelas, apa sebenarnya yang ingin ia sampaikan.

Setelah digiring keluar warung, Steven dibanting di atas trotoar oleh Serda Dimas Ardianto, lalu Prada Rian Pebrianto mengginjak kepala Steven dengan kakinya yang terbalut lars sampai beberapa detik.

Menurut Aktivis penyandang disabilitas sensorik tuli atau rungu dari Saksana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel atau SIGAB, M. Ismail, mengatakan bahwa dari gestur Steven, ingin menyampaikan bahwa dia butuh makan, sebagaimana yang dikutip dari Tempo.

Buntut panjang dari kekerasan anggota Pomau terhadap warga difabel itu mengingatkan kasus rasisme 2016 yang dialami mahasiswa Papua bernama Obby Kogoya. Saat itu Obby kepalanya diinjak oleh Polisi. Kejadian memilukan itu terekam oleh foto yang tersebar di berbagai media sosial, dan memancing kemarahan warga Papua.

Kedua kasus itu menunjukkan perlakuan tidak manusiawi yang dilakukan oleh aparat terhadap warga sipil. Perlakuan kekerasan dan pelanggaran HAM tersebut seharusnya berhenti pada kasus Obby. Tapi pemerintah, tidak pernah belajar dari setiap kasus rasisme dan pelanggaran HAM yang dialami warga Papua.

Sangat sulit jika kasus ini tidak disebut sebagai kasus rasisme? Karena kita tidak pernah melihat aparat dalam penanganannya sampai menginjak kepala korban. Setahu penulis, karena keterbatasan wawasan dan informasi yang akurat, hanya warga Papua yang diperlakukan seperti itu.

Jika memang ada perlakukan aparat seperti apa yang dialami oleh warga Papua, mungkin bisa saling berbagi untuk menambah data bagaimana perilaku kekejaman tidak manusiawi militer dan Polri terhadap warga sipil.

Memahamai Lagi Rasisme

Amnesty Internasional menyebutkan rasisme adalah perbedaan perilaku dan ketidaksetaraan berdasarkan warna kulit, ras, suku, dan asal-usul seseorang yang membatasi atau melanggar hak dan kebebasan seseorang.

Rasisme juga sering diartikan sebagai keyakinan bahwa manusia dapat dibagi menjadi kelompok terpisah berdasarkan ciri biologis yang disebut ‘ras’. Gagasan ini juga  menyakini ada hubungan sebab akibat antara ciri fisik suatu ras dengan kepribadian, kecerdasasan, moralitas, dan ciri-ciri dan perilaku lainnya, yang membuat beberapa ras secara ‘bawaan’ lebih unggul dari yang lain.

Amnesty Internasional mengutip Lilian Green, pendiri North Star Forward Consulting, organisasi yang merekomendasikan kebijakan, praktik, dan prosedur untuk melawan operasi sistematik di As, menyebut rasisme punya empat dimensi:

1. Rasisme Internal

Rasisme internal mengacu pada pikiran, perasaaan, dan tindakan kita sendiri, sadar dan tidak sadar, sebagai individu. Contohnya seperti mempercayai streotif ras yang negatif, atau bahkan menyangkal adanya rasisme.

2. Rasisme Interpersonal

Rasisme interpersonal adalah tindakan rasis dari seseorang ke orang lain, yang bisa memengaruhi interaksi publik mereka. Misalnya perilaku negatif seperti pelecehan, diskriminasi, dan kata-kata rasis.

3. Rasisme Institusional

Rasisem institusional ada dalam institusi dan sistem politik, ekonomi, atau hukum yag secara langsung atau tidak langsung melanggengkan diskriminasi atas dasar ras. Ini menyebabkan ketidaksetaraan kekayaan, pendapatapan, pendidikan, perawatan, kesehatan, hak-hak sipil, dan bidang lainnya. Misalnya, praktik perekrutan diskriminatif, membungkam suara orang dengan ras tertentu di ruang rapat, atau budaya kerja yang mengutamakan sudut pandang kelompok ras dominan.

4. Rasisme Sistemik

Rasisme sistemik melibatkan institusi atau entitas berwenang yang menegakkan kebijakan rasis, baik di bidang pendidikan, perawatan, kesehatan, perumahan, pemerintahan, dan lain-lain. Ini adalah efek riak dari ratusan tahun praktik rasis dan diskriminatif yang masih berlangsung hingga kini.

Berdasarkan dimensi rasisme di atas, maka perlakuan Serda Dimas Ardianto dan Prada Rian Pebrianto masuk pada dimensi rasisme interpersonal. Karena perlakuan kejam tidak manusiawi, seperti yang terlihat pada video memiting, membanting, dan memijak kepala Steven.

Apakah dalam benak Prada Rian Pebrianto menginjak kepala Steven adalah tindakan wajar? Bisa disimpulkan sejak dalam pikiran, Prada Rian Pebrianto sudah rasis. Karena  ia telah memandang rendah, tidak menghargai, menghinakan Steven dengan menginjak kepalanya.

Sementara Serda Dimas Ardianto turut rasis karena telah membiarkan Prada Rian Pebrianto  menginjak kepala Steven. Dan dia sendiri yang memiting dan membanting Steven di trotoar.

Bebas dari Penyiksaan dan Kekejaman Secara Tidak Manusiawi

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 G ayat 2 menjelaskan “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakukan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.

Selain itu Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.

Lebih lanjut, dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 33 ayat (1) menerangkan “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat, dan martabat kemanusiaannya.

Terlebih lagi bagi korban difabel atau disabilitas, pemerintah Indonesia telah meratifikasi Covention on the Rights of Person with Disabilities melalui Undang-Undang No.19 Tahun 2011 tentang Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Pada No.4 isi pokok-pokok konvensi menjelaskan hak-hak penyandang disabilitas:

Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

Demi mempertegas dan melindungi para disabilitas, pemerintah Indonesia juga membuat Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pasal 9 huruf G menjelaskan Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi “Atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilan hak milik.”

Dampak Aparat Keamanan yang Arogan di Depan Publik

Mengutip dari Kompas, Sosiolog dari Universitas Indonesia, Tamrin Amal Tomagola pengajar filsafat dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Mudji Sutrisno, mengingatkan, perilaku arogan aparat di area publik bisa menyebabkan masyarakat dirundung depresi sosial. Tekanan sosial itu bisa meluas serta membuat masyarakat melampiaskannya dalam beragam perilaku anarkistis.

Menurut Haris Azhar penyebab seorang militer arogan karena pendidikan dan budaya yang dipelihara oleh TNI itu sendiri, “Soal sistem dan budaya yang mereka rawat. Sejak masuk Akmil dilatih gaya militer, sedangkan saat ini sudah tidak ada lagi wilayah tempur,” katanya ke CNN Indonesia, yang saat itu ia masih menjadi Koordinator KontraS.

Pada 2012 Koordinator Riset Imparsial Gufron Mabruri pernah menyarankan bahwa anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana umum jangan diproses secara militer. “Ada kecenderungan nanti hukumannya ringan dan tidak menimbulkan efek jera,” katanya. Peradilan militer, dalam penilaian imparsial, seharusnya mengadili tindak pidana khas militer, antara lain anggota TNI yang desersi atau menolak perintah tugas negara.

Kasus penganiayaan terhadap difabel Steven memang cepat direspon oleh pusat. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memerintahkan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjzar Prastyo untuk mencopot Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) Johanes Abraham Dimara di Merauke, Kolonel Pnb Herdy Arief Budiyanto. Panglima itu juga memerintahkan Fadjar mencopot Komandan Satuan Polisi Militer (Dansatpom) Lanud setempat.

“(Alasan pencopotan Danlanud dan Dansatpom Lanud) karena mereka tidak bisa membina anggotanya. Kenapa tidak peka, memperlakukan disabilitas seperti itu. Itu yang membuat saya marah,” ungkap Panglima, seperti yang dilaporkan Detik.

Langkah Panglima memang cukup bagus mencopot komandan yang tidak becus membina anggotanya. Tapi selain itu Panglima juga harus punya gagasan besar bagaimana menciptakan sistem dan mengubah budaya militer agar lebih humanis. Karena militer selain bertugas untuk bertempur membela kedaulatan negara, juga kerap berinteraksi dengan warga.

Nah, interaksi yang menimbulkan ‘kericuhan’ itu terkadang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan militer yang keras membentuk anggota TNI pun keras terhadap warga. Hal itu terlihat pada dua anggota Pomau, yang langsung memiting Steven, membanting, dan memijak kepalanya, hanya karena urusan sepele.

Pertanyaan timbul, apakah dalam pendidikan militer, khususnya TNI AU menginjak kepala hal yang wajar? Jika itu pernah terjadi dalam latihan atau pendidikan, ada kemungkinan kebiasaan anggota yang menginjak kepala manusia adalah hal yang biasa saja. [Asmara Dewo]

Lihat videonya:

 

View this post on Instagram

 

A post shared by PBHI Nasional (@pbhi_nasional)

Baca juga:

Pemerintah Indonesia Dinyatakan Bersalah atas Pemutusan Jaringan Internet di Papua

‘Indonesia Maju’, Demokrasi Lesu

Antara Budiman Sudjatmiko dan Ketua BEM yang Dituduh Makar

 

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Opini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Bertahan dan Menjaga Mental saat Pandemi di Yogyakarta

Di tengah hingar-bingar dampak Covid-19 telah membuat sebagian masyarakat mengalami mental…