Home Uncategorized Opini Pembela HAM Indonesia di Ujung Tanduk

Pembela HAM Indonesia di Ujung Tanduk

20 min read
0
0
97
Agus Nardi Nasution, S.H.
Pembela HAM di Indonesia di Ujung Tanduk oleh Agus Nardi Nasution, S.H. | Asmarainjogja.id

Asmarainjogja.id-Judul di atas bukan lahir begitu saja oleh penulis, melainkan berdasarkan pengalaman dan melihat betapa rentannya perjuangan pembela HAM dalam aktivitasnya. Berbicara pembela HAM, penulis aktif ikut serta dalam perjuangan hak-hak kaum marjinal, melakukan pelatihan atau penyuluhan hukum, dan pendampingan kasus struktural.

Pembela HAM dapat dimaknai orang yang secara individu maupun bersama pihak lain bertindak untuk memajukan, melindungi dan merealisasikan pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya. 

Selain itu, pembela HAM juga dapat bekerja secara aktif di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Tak hanya situasi konflik atau masa damai saja, pembela HAM juga aktif pada negara berkembang atau negara demokratis. 

Menurut Amnesty Internasional, yang merupakan organisasi HAM Internasional berpendapat bahwa siapa saja yang melakukan kerja-kerja untuk hak asasi manusia dapat disebut sebagai Pembela HAM. 

Termasuk siapa saja yang memperjuangkan hak gender, masyarakat adat, buruh, petani, orang-orang yang memperjuangkan keadilan, kebenaran dan memperkuat hukum, memperkuat pemerintahan yang demokrasi, memperjuangkan hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain. 

Pembela HAM bekerja di berbagai lapisan masyarakat dan mereka bekerja berdasarkan standar HAM yang berlaku secara universal. Keleluasaan definisi pembela HAM dimaksud agar dapat menjangkau semua lapisan organ yang melakukan kerja-kerja HAM, sekaligus menjangkau segala aktivitas HAM yang dilakukan. 

Pembela HAM dimaksud suatu tindakan seseorang dalam upaya penghormatan terhadap HAM, bukan dari sisi jabatan profesional mereka. Yang lebih penting adalah tindakan seseorang dalam kaitannya dengan HAM dibandingkan dengan siapa mereka sebenarnya. Sehingga dapat dikenal sebutan pembela HAM (Human Rights Defender) dan perempuan pembela HAM (Women Human Rights Defender).

Pada kenyataannya, di Indonesia belum adanya pengaturan khusus setingkat UU dalam perlindungan hukum pembela HAM. Muatan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia masih memuat prinsip partisipasi  masyarakat yang dapat dilihat dalam Pasal 100 bahwa “Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia”. 

Praktiknya sebagaimana data kasus dikumpulkan oleh Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil untuk Perlindungan pembela HAM mencatat periode pada Januari-Oktober 2020 terjadi 116 kasus serangan terhadap pembela HAM. 

Serangannya berupa perampasan, penangkapan sewenang-wenang, pembubaran aktivitas secara represif, kriminalisasi, kekerasan, intimidasi, peretasan media digital, dan pembajakan akun. 

Penangkapan sewenang-wenang merupakan tindakan berlebihan, seperti halnya penulis pernah alami pada tahun 2019 saat melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD provinsi Sumatera Utara dalam aksi menyuarakan “RUU KPK”.

Pelemahan terhadap pembela HAM terus terjadi, seperti yang dialami oleh Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti yang ditetapkan sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam kasus pencemaran nama baik dengan dasar UU ITE. 

Biasanya “penyerangan” terhadap pembela HAM dilakukan oleh pengusaha atau aparat negara, seperti Kepolisian, TNI, kelompok garis keras, bidang BUMN, dan bidang BUMD, bidang Swasta.

Siapa Sebenarnya Pembela HAM?

Pembela HAM
Pembela HAM | Asmarainjogja.id

Berbagai organisasi yang konsentrasi pada penegakan HAM di berbagai negara merumuskan definisi pembela HAM yang dapat dimaknai sebagai individu atau kelompok yang bekerja tanpa kekerasan atas semua hak yang tercantum dalam asas-asas Deklarasi Universal tentang hak asasi manusia (DUHAM). 

Yang mana defenisi ini juga dirumuskan oleh organisasi Front Line yang berbasis di Dublin Irlandia, pada seminar “Protection of Human Rights Defender in Africa: International Norms and Strategies”, dapat juga dilihat di European Union Guidelines on Human Rights Defender, dokumen panduan pembela HAM Uni Eropa (European Union), kemudian pada Hukum Internasional yang berbagai definisi memaknai tentang pembela HAM.

Firdaus menuliskan bahwa pada 2000 setelah dua tahun Deklarasi pembela HAM bidang Komisi HAM PBB membentuk Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk situasi pembela HAM. Sebagaimana mandat ini terus diperbaharui oleh Dewan HAM PBB untuk membentuk Pelapor Khusus pada situasi Pembela HAM di tahun 2000. 

Pelapor Khusus PBB tentang pembela HAM ini memiliki mandat untuk (i) mencari, menerima, memeriksa dan menanggapi informasi tentang situasi pembela hak asasi manusia; (ii) menjalin kerjasama dan melakukan dialog dengan pemerintah dan pihak lain yang tertarik pada upaya penghormatan dan pelaksanaan yang efektif dari Deklarasi; (iii) merekomendasikan strategi yang efektif dan lebih baik untuk melindungi pembela HAM dan menindaklanjuti rekomendasi yang dilahirkan;dan (iv) mengintegrasikan perspektif gender pada kerja-kerjanya. 

Meskipun pembela HAM bisa mencakup siapa saja asal dia bekerja membela HAM, tetapi berdasarkan Lembar Fakta mandat PBB di atas, ada beberapa syarat minimum yang harus dimiliki oleh seseorang untuk bisa disebut sebagai Pembela HAM, yaitu: (i) menerima prinsip HAM secara universal, jika seseorang masih mengingkari sebagian prinsip yang terkandung dalam DUHAM, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai Pembela HAM. (ii) membela, mempromosikan dan melindungi HAM.

Indonesia negara yang merdeka semestinya pengaturan pembela HAM secara eksplisit setingkat UU dapat terbentuk. Mengingat bahwa HAM sebagai hak dasar manusia yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa dengan kewajiban negara untuk memenuhi dan melindungi. Maka HAM tidak dapat dikurangi (non derogable rights). 

Sebagai konsekuensinya HAM yang melekat pada diri manusia secara absolut tersebut tidak boleh dicabut (inalienable), tidak boleh dikesampingkan atau disangkal (inderogable), dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun (inviolable). 

Negara yang berkedudukan sebagai pemangku kewajiban (duty bearer) wajib menghormati (obligation to respect), memenuhi (obligation to fulfill), dan melindungi (obligation to protect) hak asasi individu-individu yang berkedudukan sebagai pemegang hak (rights holder) yang tinggal di wilayah yurisdiksinya.

Sebagaimana menurut Solly Lubis dalam Rahyu menyebutkan bahwa Indonesia mengakui supremasi hukum, artinya bahwa hukum merupakan norma tertinggi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Hal ini berarti segala tindakan pemerintah dan tindakan masyarakat harus selalu sesuai dengan hukum yang berlaku.

Secara normatif Komnas HAM tidak memiliki mandat secara eksplisit terkait pembela HAM. Namun, sesuai kewenangan yang ada, Komnas HAM melakukan mekanisme perlindungan yang mengacu pada peraturan Komnas HAM No. 5 tahun 2015 tentang prosedur perlindungan terhadap pembela HAM. “Bentuk perlindungannya sendiri adalah jika ada pengaduan yang termasuk dalam kasus pembela HAM, maka akan mendapatkan prioritas.

Melihat begitu rentannya ancaman-ancaman terhadap pembela HAM dalam kontribusi terhadap kualitas kerja-kerja pemerintah untuk memajukan HAM, sehingga menurut penulis menjadi keharusan negara dalam memenuhi pengaturan secara signifikan terhadap perlindungan pembela HAM. 

Salah satunya dengan merumuskan pengaturan negara yang eksplisit untuk kekhususan pembela HAM. Menurut Firdaus dalam Jurnalnya hal-hal penting untuk perlindungan pembela HAM, “yaitu dengan (i) perlindungan hukum, dimana perlindungan ini tidak hanya terkait adanya hukum yang memberi jaminan atas perlindungan Pembela HAM, namun juga meniadakan hukum yang berpotensi mengancam Pembela HAM; (ii) jaminan dan dukungan aktivitas Pembela HAM. Hal ini terkait pada efektifitas Pembela HAM dalam melakukan pembelaannya, misalnya hak untuk mendapatkan informasi, komunikasi baik dengan pemerintah ataupun non-pemerintah; (iii) pengakuan terhadap pembelaan oleh Pembela HAM”.

Menurut penulis untuk memenuhi perlindungan pembela HAM di Indonesia sudah seharusnya memuat peraturan yang secara khusus yang setingkat Undang-Undang dengan mengadopsi Deklarasi Pembela HAM disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 9 Desember 1998

Hal itu dapat dicermati bahwa terdapat 11 kategori yang harus diadopsi oleh negara dalam memenuhi perlindungan pembela HAM. Diantaranya: hak atas informasi, hak atas publikasi, hak atas berpendapat, hak atas gagasan/ide baru, hak atas berserikat atau berorganisasi, hak atas berkumpul, hak atas pemulihan, hak atas turut serta dalam sistem pemerintahan, hak atas pengakuan sebagai pembela HAM dan hak atas sumber daya. 

Indonesia bagian dari masyarakat Internasional yang juga menjadi bagian dari perubahan global, sehingga tidak mungkin menghindari berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat Internasional.

Selain itu, terhadap perempuan pembela HAM juga harus disertakan untuk menciptakan ruang aman secara khusus dengan tambahan. 

Mengingat perempuan pembela HAM ini berjuang dengan melakukan pembelaan berbasis gender yang bekerja untuk isu perempuan dan minoritas, yang juga terlibat secara umum dalam kasus lingkungan, masyarakat adat, minoritas gender, keragaman, dan lain-lain.

Dalam pemenuhannya dapat dilakukan dengan: Keamanan Hukum, dengan upaya pembentukan dan implementasi sistem hukum yang menjamin keamanan WHRD dalam menjalankan tugasnya. 

Keamanan Digital, dengan upaya melindungi WHRD dalam ranah digital seperti penyadapan, hacking akun, dan kejahatan digital yang berisiko pada keamanan WHRD selama melakukan tugasnya. 

Keamanan Psikososial, dengan upaya penjaminan keamanan WHRD dalam relasi sosial dan upaya meningkatkan kemampuan dalam menangani dampak psikososial, seperti kemampuan untuk mengelola tekanan dan rasa takut, serta kemampuan untuk keluar dari rasa pesimis dan trauma.

Berdasarkan uraian di atas menjadi diskusi yang menarik untuk membahas peraturan secara eksplisit setingkat UU untuk perlindungan pembela HAM di Indonesia. Penegakan HAM merupakan peran aktif Komnas HAM yang diberi kewenangan oleh UU secara yuridisnya. 

Dengan begitu, harapannya Komnas HAM melakukan langkah cepat dalam mendiskusikan serta merumuskan konsep dengan melibatkan masyarakat dan stakeholder berkepentingan untuk memenuhi perlindungan pembela HAM.

Menurut Suparman Marzuki kelemahan substansi produk peraturan perundang-undang bukan lah masa lalu kelam yang harus dilupakan begitu saja, atau melihatnya secara apriori dan melakukan langkah-langkah penyelesaian yang justru mengancam masa depan kemanusiaan. 

Tegasnya, kelemahan tersebut membuktikan bahwa pembentukan hukum yang responsif di level proses, tidak dengan sendirinya melahirkan substansi perundang-undangan yang responsif. Variabel proses dan substansi adalah rangkaian politik hukum HAM yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

Kesimpulan

Berbicara HAM tidak bisa dilepaskan dalam mempedomankan  kewajiban dan hak dalam kehidupan sosial. Pembela HAM adalah setiap orang atau bagian dari masyarakat yang bekerja untuk pembelaan dan pemajuan serta mendorong negara untuk memenuhi kewajiban internasionalnya menghormati dan menjamin penghormatan HAM. 

Pembela HAM bisa saja dilakukan oleh mereka yang berasal dari gender apa pun, dari berbagai tingkatan usia, dari berbagai bagian dunia mana pun serta berasal dari berbagai latar belakang profesi, yang bekerja di berbagai lapisan masyarakat berdasarkan standar HAM yang berlaku secara universal.

Untuk perlindungan dan pemajuan pembela HAM di Indonesia dimuat dalam pengaturan khusus setingkat Undang-Undang atau dapat dimuat dalam Undang-Undang HAM dengan mengadopsi Deklarasi Pembela HAM yang diantaranya: hak atas informasi, hak atas publikasi, hak atas berpendapat, hak atas gagasan/ide baru, hak atas berserikat atau berorganisasi, hak atas berkumpul, hak atas pemulihan, hak atas turut serta dalam sistem pemerintahan, hak atas pengakuan sebagai pembela HAM dan hak atas sumber daya. 

Sebagai perempuan pembela HAM perlunya konstruksi tambahan diantaranya melalui keamanan hukum, digital, dan psikososial. Hal tersebut sebagai kekhususan perlindungan dan pemenuhan ruangan aman terhadap perempuan pembela HAM atau Women Human Right Defender (WHRD).

Terkhusus Komnas HAM untuk meminimalisir angka ancaman terhadap pembela HAM yang berasal dari pemerintah/pengusaha, perlunya Komnas HAM melakukan sosialisasi standar HAM dengan cara pelatihan, seminar, atau melakukan kerja sama peningkatan pemahaman HAM.

Tentang Penulis

Agus Nardi Nasution, S.H. lahir di Bintuas, 15 agustus 1995, Kec. Natal, Kab. Mandailing Natal, Prov. Sumatera Utara. Pada Tahun 2020 menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum dengan konsentrasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara di Universitas Islam Sumatera Utara. Sekarang sedang menempuh pendidikan Magister di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada konsentrasi Hukum Tata Negara.

Penulis juga merupakan anggota salah satau lembaga NGO yaitu Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Wilayah Daerah Yogyakarta. Sebelumnya, penulis pernah magang di KontraS SUMUT pada tahun 2018 s/d 2020.

Sekarang ini, penulis merupakan anggota aktif IMAMAH FH UII pada bidang ADVOKASI. Selain itu, beberapa kali mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan, seperti sekolah Muda HAM yang diadakan oleh KontraS Sumut, KALABAHU (karya latihan bantuan hukum) yang diadakan oleh LBH Medan, juga telah PKPA dan UPA di organisasi PERADI. Penulis pernah berkecimpung dalam kegiatan penyuluhan hukum serta melakukan pendampingan kasus hukum struktural masyarakat di SUMUT di beberapa titik konflik.

Baca juga:

Tidak Ada Serikat Buruh, Tidak Ada Kesejahteraan

Mantan Aktivis Jadi “Gelandangan Intelektual”

Potret Predator Seksual di Ruang Pendidikan Kita

 

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Opini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *