Asmarainjogja.id-Sekitar sepekan lalu, BPD KPR (Kesatuan Perjuangan Rakyat) Yogyakarta telah melakukan Rapat Kerja. Sebagaimana diketahui BPD KPR Yogyakarta periode ini dalam kepemimpinan Wahid Hermawan.
Agar lebih progres lagi terjadi perubahan di struktur organisasi KPR pada rapat kerja tersebut. Beberapa poin penting itu adalah lebih terbuka untuk mengadvokasi berbagai kasus yang terjadi di Yogyakarta.
Saat dihubungi Asmarainjogja.id Koordinator Wahid Hermawan menyampaikan fokus utama setahun kerja ini adalah pembangunan organisasi sektoral lainnya, sebagaimana KPR daerah lainnya.
“KPR Yogyakarta akan mendorong pembangunan organisasi sektoral lainnya, yaitu BMI (Barisan Masyarakat Indonesia) atau FPBI (Federasi Perjuangan Buruh Indonesia). Membesarnya gerakan rakyat tidak bisa dari satu Ormas saja. Harusnya ada bagian (Ormas) lainnya untuk mendukung perjuangan secara menyeluruh,” ujar Wahid melalui sambungan seluler, Senin, 19 Maret 2023.
Pemuda Bantul ini pun berharap kepada seluruh anggota lebih tertib lagi dalam berorganisasi.
“Saya juga berharap terbentuknya kedisiplinan anggota, konsistensi, dan komitmen organisasi. Sehingga kedepannya dapat bersama-sama mendorong kerja IPO (ideologi, politik, dan organisasi) untuk dapat berjalan maksimal,” harap Wahid.
“Sebenarnya cukup besar peluang KPR dalam membangun BMI atau FPBI, hal utama yang bisa dijadikan dasar adalah komitmen KPR, kemudian didukung dengan ketersediaan SDM. Selanjutnya KPR juga punya jaringan yang cukup luas di buruh maupun petani dan ini sangat menunjang pembangunan organisasi,” kata Wahid dengan penuh optimis.
Wahid juga menyinggung beberapa media propaganda KPR yang saat ini masif di media sosial.
“Terakhir, peluang bisa kita saksikan dengan melihat respon publik yang cukup masif terhadap media sosial yang menjadi alat propaganda KPR,” kata Wahid.
Menarik membahas alat propaganda. Bagaimana KPR memainkan propaganda di dunia online, khususnya propaganda terkait buruh.
“Propaganda hari ini harus lebih kreatif dalam memproduksi konten, sejauh ini yang kami lakukan di KPR adalah bagaimana menciptakan konten menarik sehingga dapat menjangkau follower. Follower besar memang penting, tapi yang lebih penting adalah bagaimana insightnya dapat terus bertambah,” jelas Wahid.
Ternyata KPR punya akun khusus pengaduan buruh. Ini cukup penting, karena buruh bisa mengadu ke akun tersebut sehingga bisa ditindaklanjuti KPR Yogyakarta.
“Kami yakin dengan sebuah konten menarik akan mendorong propaganda makin meluas. Kami juga mempunyai akun propaganda khusus lainnya untuk menjaring buruh dengan membuat akun pengaduan buruh. Jadi para buruh yang mendapatkan masalah di perusahaan akan kami akomodir melalui akun propaganda khusus tersebut.”
Setelah dikonfirmasi maksud diakomodir, Wahid menegaskan bersedia mendampingi buruh sampai tahap litigasi.
“Mendampingi kasus yang menimpa para buruh dalam perselisihan hubungan industrial. Dari awal ini adalah komitmen kita di KPR sebagai langkah pembangunan serikat buruh,” lanjut Wahid.
“Kalaupun dalam prosesnya harus didampingi sampai ke PHI (Pengadilan Hubungan Industrial), KPR sangat siap untuk mendampingi itu,” ujar Wahid mantap.
Kasus Salah Tangkap Klitih Gedongkuning
Asmarainjogja.id melihat KPR Yogyakarta juga sedang sibuk mengawal kasus salah tangkap klitih Gedongkuning. Sebagaimana diketahui KPR Yogyakarta sebenarnya sangat sibuk menjalankan kerja-kerja organisasi. Ditanya terkait kasus tersebut Wahid menerangkan bahwa menyoroti sistem hukum juga bagian dari perjuangan KPR Yogyakarta.
“Kasus salah tangkap klitih Gedongkuning juga bersentuhan langsung dengan perjuangan kami di KPR. Sistem kepolisian yang buruk menjadi tantangan bersama yang harus kita dorong untuk segera direformasi. Turunan dari keburukan sistem melahirkan penanganan hukum yang ugal-ugalan. Kami juga yakin dengan terus melibatkan diri bersama gerakan rakyat lainnya akan mendorong pembesaran KPR,” kata Wahid.
Banyak kasus salah tangkap di Indonesia yang kemudian hari terbongkar, tapi memakan waktu yang sangat lama. Bagaimana komitmen KPR dalam mengawal kasus tersebut, tentu membuat Asmarainjogja.id penasaran atas sikap tegas KPR tersebut. Mengingat semakin kencangnya counter dari kontra pengadvokasian tersebut.
“Iya, KPR harus berkomitmen dengan pilihan perjuangan dengan segala resiko yang ada,” Wahid meyakinkan.
Seharusnya Selasa 21 Maret 2023 agenda sidang kode etik yang dilakukan terduga Polisi salah tangkap atas kasus Klitih Gedongkuning di Polda D.I. Yogyakarta. Tetapi Asmarainjogja.id mendapat kabar sidang ditunda. Sebenarnya apa penyebabnya, Wahid yang saat itu turut hadir di sana kecewa atas penundaan sidang kode etik tersebut.
“Sejauh yang bisa diyakini adalah upaya kita sendiri, karena sampai sekarang kami pesimis terhadap kinerja kepolisian.”
Asmarainjogja.id mengonfirmasi salah satu Tim Advokasi Kasus Salah Tangkap Klitih Restu Baskara. Kadiv Non Litigasi PBHI Yogyakarta itu menjelaskan jadwal molor disebabkan ada sidang disiplin dalam perkara lain yang juga molor. Propam Polda DIY juga menyampaikan permintaan maaf.
Dari informasi tersebut beberapa saksi sidang kode etik tetap terlaksana. Badriyah salah satu dari 12 saksi telah diperiksa lebih kurang dua jam. Dan kemungkinan sidang lanjutan diagendakan pekan depan.
Kembali terkait komitmen Koordinator KPR Yogyakarta.
“Kami yakin ketika kasus ini terus mendapat atensi publik kemungkinan besar terduga pelaku salah tangkap bisa diadili sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku,” Wahid optimis jika kasus ini tetap dikawal masyarakat luas.
Wahid juga menekankan kepada seluruh anggota KPR Yogyakarta agar mengawal kasus salah tangkap klitih Gedongkuning.
“Semua anggota dapat mengawal kasus ini secara kolektif, karena masyarakat Yogyakarta butuh organisasi yang betul-betul peduli terhadap segala permasalahan yang terjadi di ruang-ruang kehidupan mereka,” harap Wahid.
Wahid juga mengimbau agar masyarakat luas bisa mengawal kasus salah tangkap klitih Gedongkuning sampai tuntas.
“Masyarakat harus konsisten mengawal kasus, bisa mengomentari dan menganalisis setiap progres kasus ini. Dengan hadirnya keterlibatan masyarakat, akan mendorong kasus semakin terbuka untuk umum,” ujar Wahid berharap kerjasamanya dengan masyarakat luas, khususnya masyarakat Yogyakarta itu sendiri.
Editor: Redaksi
Baca juga:
